PONTIANAK POST - Isu mengenai dua desa di Kalimantan yang disebut masuk ke wilayah Malaysia dipastikan tidak benar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan desa-desa tersebut tetap berada dalam wilayah Indonesia dan tidak ada wilayah desa yang berpindah negara.
Meski isu tersebut tidak benar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah masih memberi perhatian besar terhadap penguatan kawasan perbatasan, termasuk Kalimantan Barat.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah titik strategis.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/6). Selain meluruskan informasi mengenai Pulau Sebatik, ia juga menyoroti masih perlunya memperkuat infrastruktur perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
Baca Juga: Bupati Sintang Desak Pemprov Kalbar Tuntaskan Jalan Provinsi dan Pembangunan PLBN Sei Kelik
Kalbar Masih Membutuhkan Penguatan PLBN
Tito mengatakan pemerintah telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Namun, masih ada sejumlah kawasan perbatasan yang membutuhkan fasilitas serupa untuk memperkuat kehadiran negara.
"Kita masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur ada satu titik yang berbatasan dengan Sarawak, kemudian yang di Kalimantan Utara ada masih ada lagi," katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kawasan perbatasan Kalimantan Barat masih menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat pengawasan wilayah sekaligus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di garis depan negara.
Hingga saat ini, Kalimantan Barat memiliki empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) aktif, yakni PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan PLBN Temajuk di Kabupaten Sambas sebagai bagian dari pembangunan PLBN Gelombang III untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Isu Dua Desa Masuk Malaysia Diluruskan
Dalam rapat itu, Tito juga meluruskan informasi yang berkembang mengenai dua desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disebut telah masuk ke wilayah Malaysia.
Menurut dia, desa-desa tersebut tetap berada di wilayah Indonesia. Yang berubah hanyalah sebagian bidang tanah sebagai hasil penyelesaian batas negara.
"Kadang-kadang dikatakan bahwa ada dua desa yang lepas masuk Malaysia. Bukan seperti itu," kata Tito.
Ia menjelaskan sebagian lahan seluas 127,3 hektare memang berada di sisi Malaysia. Namun, Indonesia memperoleh kompensasi wilayah sekitar 5.700 hektare.
"Kita sebetulnya diuntungkan. Yang dimaksud itu adalah 127 hektare itu ada di dua desa yang konsekuensinya masuk ke wilayah Malaysia, tapi kita mendapatkan kompensasi 5.700 hektare pada masuk ke dalam sisi Indonesia," katanya.
Baca Juga: Peresmian PLB Temajuk Dijadwalkan Agustus 2026, Akses Resmi ke Malaysia Segera Dibuka
Sengketa Pulau Sebatik Merupakan Persoalan Lama
Tito mengatakan persoalan batas di Pulau Sebatik merupakan sengketa yang telah berlangsung sejak masa kolonial antara Belanda dan Inggris.
Menurut dia, penyelesaian batas negara terus dilakukan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan instansi terkait.
Penguatan Perbatasan Berdampak Langsung bagi Warga Kalbar
Bagi masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, pembangunan infrastruktur seperti PLBN tidak hanya berkaitan dengan penjagaan kedaulatan negara. Kehadiran fasilitas tersebut juga mendukung mobilitas warga, pelayanan pemerintahan, serta aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan.*
Editor : Uray Ronald