PONTIANAK POST – Sintesa Strategi Indonesia (SSI) menemukan bahwa percakapan publik di ruang digital lebih banyak diwarnai kritik terhadap kebijakan dan jalannya pemerintahan dibandingkan penolakan langsung terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hasil monitoring SSI terhadap platform X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan media online selama 5 Juni hingga 2 Juli 2026 mencatat tone percakapan kritis mencapai sekitar 17 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding sentimen negatif terhadap Prabowo yang berada di level 13,8 persen.
Direktur SSI, Ikrama Masloman, mengatakan temuan tersebut menunjukkan bahwa kritik publik lebih banyak diarahkan pada implementasi program pemerintah, isu ekonomi, dan berbagai dinamika kebijakan yang berkembang di ruang publik.
Kritik Banyak Dipicu Isu Kebijakan dan Implementasi Program
SSI mencatat pada awal periode penelitian, percakapan publik didominasi sentimen netral hingga negatif. Momentum tersebut dipengaruhi pembahasan RUU Polri, RAPBN, dan sejumlah isu ekonomi nasional.
Di media sosial, kritik netizen lebih banyak diarahkan pada arah kebijakan pemerintah serta implementasi berbagai program di tingkat kementerian. Sementara itu, penolakan yang secara langsung menyasar figur Presiden berada pada tingkat yang lebih rendah.
Tantangan Pemerintah adalah Mengelola Kritik Publik
SSI menilai temuan tersebut menjadi sinyal bahwa ruang kritik terhadap pemerintah masih terbuka lebar. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap figur Presiden belum otomatis berbanding lurus dengan kepuasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Penelitian juga menemukan sentimen positif terhadap Prabowo masih menjadi porsi terbesar, yakni 41,5 persen, sedangkan 44,7 persen percakapan lainnya masih bersifat netral.
Besarnya ruang percakapan netral dan kritik terhadap kebijakan menunjukkan persepsi publik di ruang digital masih dinamis dan dapat berubah seiring respons pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro