PONTIANAK POST- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dilakukan secara transparan melalui penerapan skema Pemilihan Terbuka Toko (PTT) untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat penerima bantuan.
Dalam keterangannya yang diterima di Sumedang, Senin, Maruarar Sirait atau Ara mengatakan mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat membandingkan harga bahan bangunan dari berbagai toko sekaligus melakukan negosiasi sehingga efisiensi anggaran dapat dinikmati langsung oleh penerima manfaat.
"(Dalam skema PTT) ada perbandingan toko, harga-harga transparan, rakyat diajari bernegosiasi dengan toko, dibantu kita supaya dapat lebih. Keuntungan juga dikembalikan kepada rakyat," katanya.
Menurut Ara, pemerintah juga menambah bantuan berupa cat dalam pelaksanaan BSPS di Sumedang. Melalui efisiensi anggaran yang mencapai sekitar Rp6 juta, penerima bantuan dapat membeli tambahan material bangunan maupun memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah.
"Itu bisa buat beli tambahan bahan bangunan. Ini yang dikembalikan kepada rakyat. Kita bisa melakukan itu tanpa korupsi dan dengan terobosan yang baik bagi negara," ujarnya.
Pada 2026, Kementerian PKP mengalokasikan sebanyak 2.060 unit BSPS di Kabupaten Sumedang yang tersebar di 187 desa pada 26 kecamatan. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan sekitar 300 unit yang dialokasikan pada tahun sebelumnya.
Selain meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, program BSPS juga dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian daerah melalui keterlibatan tukang bangunan, tenaga pendamping, sopir angkutan, pelaku UMKM, warung makan, hingga toko material bangunan.
"Program bedah rumah di zaman Presiden Prabowo Subianto di Sumedang ini menjadi sejarah terbesar. Program ini menggerakkan berbagai elemen masyarakat mulai dari suplai material, pekerja bangunan, dan toko bangunan hidup. Kami pastikan tidak ada pungutan kalau ada viralkan foto atau video, lalu laporkan," katanya.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah mengintegrasikan program BSPS dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, antara lain pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK), akses Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda), fasilitasi pendidikan bagi anak penerima manfaat, serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Tidak sekadar memperbaiki rumah juga menyelesaikan masalah dari akarnya. Kami sudah sosialisasikan ke penerima BSPS bisa mengakses Kurda. Bunganya hanya 3 persen satu tahun di Bank Sumedang dan serapannya sudah Rp8 miliar. Jadi, rumahnya beres, pendapatan meningkat," katanya.
Ia menambahkan integrasi berbagai program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas