PONTIANAK POST - Pemerintah memberi waktu satu bulan untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbagai persoalan yang muncul, mulai dari dugaan penyalahgunaan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kesiapan infrastruktur program, akan didalami sebelum hasilnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Mengenai MBG, (kami) akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan (tata kelola MBG, red.)," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (15/7) malam.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo selama sekitar empat jam itu membahas dua agenda utama, yakni pelaksanaan MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan hasil pendalaman tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola MBG. Selanjutnya, rekomendasi itu akan disampaikan kepada Presiden guna memperoleh arahan dan keputusan.
"Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan (kepada) Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih, mendalami satu bulan dari hari ini," ujarnya.
Menurut Zulhas, pemerintah telah memetakan sejumlah persoalan yang menghambat pelaksanaan MBG. Temuan itu mencakup dugaan penyalahgunaan, titik penerima manfaat yang belum didukung keberadaan dapur SPPG, hingga fasilitas yang sudah dibangun tetapi belum dapat beroperasi.
"Banyak ya, yang (terkait) penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG, red.), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," katanya.
SPPG merupakan unit yang bertanggung jawab mengelola dapur MBG sekaligus mendistribusikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat, meliputi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji kecukupan anggaran MBG sebesar Rp15.000 per penerima. Saat ini, biaya bahan baku dialokasikan Rp8.000 untuk peserta didik PAUD hingga kelas III SD dan Rp10.000 bagi siswa kelas IV SD hingga SLTA. Di luar itu, terdapat biaya operasional Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000 untuk setiap porsi makanan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden meminta seluruh opsi dihitung secara komprehensif sebelum pemerintah menetapkan keputusan akhir mengenai besaran anggaran MBG.
"Beliau (Presiden, red.) mengatakan: Apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya," kata Agustina usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas
Sumber : Antara