PONTIANAK POST - Sebanyak 155 paket pembangunan yang dibiayai APBN tengah berjalan di IKN. Di saat bersamaan, investasi swasta dan skema KPBU terus didorong untuk mengejar target Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan fisik Tahap II untuk mengejar target Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Percepatan dilakukan melalui sinkronisasi pembangunan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investasi swasta, serta skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, Otorita IKN menggelar monitoring dan evaluasi bersama investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi, serta manajemen konstruksi induk di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7).
Baca Juga: Investor Korea Selatan Tanam Rp2,5 Triliun di IKN, Bangun Kawasan Terpadu
Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. Sebanyak 9 paket telah selesai pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket memasuki tahap persiapan lelang. Paket yang masih dikerjakan meliputi pembangunan gedung perkantoran kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, serta jaringan perpipaan air minum sebagai bagian dari sistem penyediaan layanan dasar perkotaan di IKN.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan fisik. Dari jumlah tersebut, 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam proses konstruksi. Beberapa proyek strategis yang masih berlangsung antara lain pembangunan Jalan Tol IKN, duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah jalan pendukung lainnya.
Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan. Sebanyak 11 paket telah rampung, sedangkan satu paket masih dalam tahap konstruksi, yakni pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi untuk mendukung penataan kawasan IKN.
Dari skema investasi swasta, hingga kini 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari jumlah tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun, sedangkan enam proyek memasuki tahap konstruksi. Proyek tersebut meliputi Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, serta Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Baca Juga: Temuan Baru Mengejutkan, BRIN Ungkap Kalimantan Jadi Koridor Migrasi Manusia Prasejarah Nusantara
Adapun melalui skema KPBU terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas tujuh proyek sektor hunian dan enam proyek sektor jalan. Dalam waktu dekat, skema tersebut memasuki tahap pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan kerja maupun kualitas hasil pembangunan. "K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," ujar Basuki dikutip dari laman resmi OIKN.
Selain memantau progres pembangunan, forum monitoring dan evaluasi tersebut juga membahas berbagai isu strategis dan kendala di lapangan. Pertemuan itu sekaligus menjadi forum penyelarasan pelaksanaan pembangunan yang didanai APBN, investasi swasta, maupun skema KPBU. (riz)
Editor : Rafael B. Junior