PONTIANAK POST – Pemerintah membuka peluang menyesuaikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan tersebut masih dikaji bersama Badan Gizi Nasional (BGN) agar pembiayaan program lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Purbaya mengungkapkan akan bertemu Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam waktu dekat untuk membahas strategi pelaksanaan MBG, termasuk kemungkinan penurunan alokasi anggaran.
"Saya mau ketemu (Kepala BGN) minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan," kata Purbaya usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).
Besaran Penyesuaian Masih Dikaji
Purbaya belum mengungkapkan besaran penyesuaian anggaran maupun pertimbangan yang menjadi dasar evaluasi tersebut. Menurutnya, arah pembiayaan MBG akan ditetapkan setelah pembahasan bersama BGN selesai dilakukan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penyesuaian anggaran MBG beririsan dengan anggaran pendidikan, Purbaya mengatakan pemerintah masih melakukan pendalaman.
"Enggak tahu, akan saya cek lagi. Tapi enggak mestinya sih," ujarnya.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp88,15 triliun. Dana tersebut digunakan untuk melayani 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), meningkat dibandingkan realisasi April yang sebesar Rp75 triliun.
Meski realisasi anggaran terus bertambah, pemerintah menilai strategi pembiayaan perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran lebih efektif serta sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.
BGN Tata Ulang Lokasi Dapur MBG
Sejalan dengan evaluasi anggaran, BGN juga menata ulang lokasi SPPG di berbagai daerah.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengakui pembangunan sejumlah dapur MBG pada tahap awal lebih banyak mempertimbangkan kesiapan lokasi dibandingkan kebutuhan gizi masyarakat.
Akibatnya, terdapat wilayah yang memiliki banyak SPPG, sementara daerah dengan angka stunting tinggi maupun kerawanan pangan justru belum terlayani secara optimal.
"Sehingga tidak ada perhatian apakah ini daerah stunting atau bukan, apakah memang daerah yang perlu disasar atau tidak. Pokoknya ada SD, ada SMP di sekitarnya," kata Agustina.
Karena itu, BGN kini menyisir kembali seluruh data SPPG agar distribusi layanan lebih merata dan tepat sasaran.
Puluhan Juta Penerima Manfaat Diverifikasi
Selain mengevaluasi lokasi dapur, BGN juga memverifikasi kembali sekitar 62,7 juta penerima manfaat MBG. Data tersebut akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kebutuhan sehingga bantuan gizi dapat diprioritaskan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola Program MBG.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada 17 Juli 2026, Wakil Kepala BGN Trenggono menyampaikan lembaganya sedang menata ulang sekitar 27 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Evaluasi mencakup lokasi dapur, standar operasional, hingga wilayah sasaran agar layanan MBG berjalan lebih efektif.
Presiden Prioritaskan Daerah Stunting
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan BGN mengkaji ulang sasaran penerima manfaat MBG. Program diminta lebih difokuskan kepada masyarakat pada kelompok ekonomi terbawah serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Menurut Agustina, Presiden juga meminta seluruh masukan terkait pelaksanaan MBG dikaji secara menyeluruh sebelum pemerintah menetapkan arah kebijakan berikutnya.
"Beliau mendengarkan semua masukan dari semua peserta rapat yang hadir tadi, ada usulan yang macam-macam," ujarnya.
Evaluasi tersebut juga dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola MBG setelah muncul perkara dugaan korupsi pengelolaan program periode 2025–2026 yang kini ditangani aparat penegak hukum.
Diharapkan Lebih Tepat Sasaran
Pemerintah menegaskan evaluasi anggaran bukan untuk mengurangi manfaat Program MBG, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara lebih efektif.
Melalui penataan ulang lokasi SPPG dan verifikasi penerima manfaat, pemerintah menargetkan kelompok rentan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah dengan angka stunting tinggi, menjadi prioritas utama penerima Program Makan Bergizi Gratis.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro