PONTIANAK POST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan meski menuai berbagai kritik dan ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Presiden Prabowo Subianto mengakui masih terdapat kekurangan hingga penyelewengan, namun memastikan pemerintah akan memperbaiki tata kelola dan menindak setiap pelanggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun di Istana Negara, Senin (20/7).
Menurut Prabowo, MBG merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lanjut usia.
“Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan. Kita segera bertindak, kita segera perbaiki. Kita tidak akan pilih kasih dan tidak akan tebang pilih,” ujar Prabowo.
Tetap Jalan Meski Banyak Sorotan
Prabowo menyebut MBG menjadi salah satu program pemerintah yang paling banyak mendapat kritik.
Namun, ia menilai kritik tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan program yang dirancang memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Menurutnya, masih banyak anak Indonesia yang menghadapi persoalan gizi buruk dan stunting sehingga intervensi pemerintah tetap diperlukan.
“Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia. Itu dianggap pemborosan. Padahal kita tahu masih banyak anak yang stunting dan tidak mendapatkan makanan yang layak,” katanya.
Hingga kini, kata Prabowo, MBG telah menjangkau sekitar 74,56 juta penerima yang terdiri atas siswa, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia.
Selain MBG, pemerintah juga menjalankan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah dimanfaatkan sekitar 130,8 juta masyarakat.
Perbaikan Data dan Pengawasan SPPG
Sejalan dengan evaluasi pelaksanaan MBG, pemerintah terus memperbaiki sistem pengawasan agar program berjalan tepat sasaran.
Salah satu perhatian utama adalah memastikan data penerima dan tata kelola dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan transparan.
Pemerintah sebelumnya menyoroti perlunya validasi data penerima manfaat serta pengawasan terhadap operasional SPPG untuk mencegah penyimpangan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar anggaran besar yang dialokasikan untuk MBG benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok yang membutuhkan.
Jaring Pengaman Sosial Tetap Diperkuat
Dalam sidang kabinet tersebut, Prabowo juga memaparkan sejumlah program perlindungan sosial yang terus berjalan.
Menurutnya, Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat karena mencakup berbagai kelompok masyarakat.
Program Indonesia Pintar (PIP), misalnya, menjangkau sekitar 22 juta siswa dari keluarga miskin. Sementara KIP Kuliah diberikan kepada sekitar 1,2 juta mahasiswa.
Pemerintah juga memberikan bantuan sembako senilai Rp200 ribu per bulan kepada lebih dari 18 juta keluarga.
Selain itu, negara menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi sekitar 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan juga disalurkan kepada sekitar 33 juta keluarga yang berada dalam kelompok desil satu hingga empat.
Danantara Jadi Instrumen Kelola Aset Negara
Selain membahas perlindungan sosial, Prabowo juga menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai instrumen baru pengelolaan kekayaan negara.
Menurutnya, Danantara menjadi langkah penting karena untuk pertama kalinya aset negara dikonsolidasikan dalam satu sistem pengelolaan yang terintegrasi.
Nilai aset yang dikelola Danantara disebut telah melampaui USD 1.000 miliar.
Prabowo juga menyampaikan pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah BUMN yang dinilai terlalu banyak.
Dari 1.077 perusahaan, sebanyak 250 BUMN telah ditutup dalam 18 bulan terakhir. Langkah tersebut diklaim mampu menghemat biaya operasional sekitar Rp50 triliun.
“Dengan ditutupnya 250 BUMN, biaya rutin yang bisa diselamatkan mencapai Rp50 triliun. Desember nanti saya kira penghematannya bisa mendekati Rp70 sampai Rp80 triliun,” ujarnya.
DSI Awasi Ekspor Komoditas Strategis
Dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, Danantara juga membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk mengawasi ekspor komoditas strategis melalui sistem satu pintu.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi potensi kebocoran devisa akibat praktik under invoicing dan transfer pricing.
Prabowo menyebut, dalam 1,5 bulan awal operasional, PT DSI telah mengelola devisa senilai USD10,5 miliar.
Ia juga menyatakan selisih harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga internasional yang sebelumnya mencapai 30–40 persen mulai mengalami penyempitan.
Ujian Tata Kelola Program Besar Pemerintah
Berbagai program besar pemerintah, mulai dari MBG hingga Danantara, kini memasuki tahap pembuktian.
MBG menghadapi tantangan memastikan anggaran besar dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, sementara Danantara dituntut mampu mengelola aset negara secara transparan dan produktif.
Pemerintah memastikan seluruh program akan terus dievaluasi agar tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional, dapat tercapai.
“Kita berada di jalan yang benar. Yang kita lakukan adalah memastikan kekayaan negara kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Prabowo. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro