PONTIANAK POST – Krisis bahan bakar minyak (BBM) di wilayah selatan Kalimantan Barat kian meluas. Kelangkaan yang telah berlangsung selama beberapa pekan di Kabupaten Ketapang kini juga dirasakan di Kabupaten Kayong Utara.
Dampaknya tidak hanya memicu antrean panjang di sejumlah SPBU dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mulai mengancam kelancaran penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar di Kayong Utara sekitar sepuluh hari ke depan.
Kondisi ini memunculkan desakan agar PT Pertamina Patra Niaga segera memperbaiki distribusi dan menambah pasokan BBM di kedua daerah tersebut.
Merespons kondisi tersebut, kepala daerah di Ketapang maupun Kayong Utara bergerak mencari solusi. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara secara terbuka meminta Pertamina menambah stok BBM sekaligus memperpanjang jam operasional SPBU demi menjamin kebutuhan masyarakat dan mendukung kelancaran MTQ.
Sementara Pemerintah Kabupaten Ketapang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk mempercepat normalisasi pasokan BBM.
Persoalan tersebut juga mendapat sorotan DPRD Kalbar. Anggota DPRD Kalbar dari Daerah Pemilihan Ketapang-Kayong Utara, Rasmidi, menilai kelangkaan BBM yang terjadi selama berminggu-minggu menunjukkan distribusi energi belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, yang paling dibutuhkan masyarakat bukan sekadar harga BBM yang terjangkau, melainkan kepastian pasokan agar aktivitas sehari-hari tidak terganggu.
"Persoalannya bukan hanya harga. Masyarakat yang penting BBM tersedia. Kalau pengecer juga bisa menjual, masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengantre, berpanas-panasan, dan mengganggu aktivitas sehari-hari," kata Rasmidi.
Pertamina Dinilai Harusnya Sudah Mengantisipasi
Rasmidi mempertanyakan masih berulangnya persoalan kelangkaan BBM di Ketapang. Menurutnya, sebagai perusahaan yang mengelola distribusi energi nasional, Pertamina seharusnya telah memiliki pemetaan kebutuhan BBM berdasarkan data konsumsi harian, mingguan, hingga bulanan.
Dengan data tersebut, distribusi semestinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga alasan keterlambatan pengiriman maupun kekurangan stok tidak lagi terjadi. Terlebih, pertumbuhan kendaraan bermotor dan aktivitas ekonomi di Ketapang terus meningkat dari tahun ke tahun.
"Pertamina maupun pihak yang mengatur distribusi seharusnya sudah mengetahui kebutuhan BBM setiap jenis di Kabupaten Ketapang, baik per hari, per minggu maupun per bulan. Seharusnya tidak ada lagi alasan keterlambatan pengiriman atau alasan klasik lainnya," tegasnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum mengawasi kemungkinan adanya penimbunan maupun praktik yang memanfaatkan kelangkaan BBM untuk mencari keuntungan pribadi. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas harus segera dilakukan agar distribusi kembali normal.
Kepala Daerah Bergerak Cari Solusi
Di tengah kelangkaan tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo dinilai bergerak cepat dengan berkomunikasi bersama Pemerintah Provinsi Kalbar dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan guna memastikan kelancaran pasokan BBM bagi masyarakat. Langkah tersebut diapresiasi DPRD Kalbar karena pemerintah daerah dinilai tetap hadir mencari solusi meskipun kewenangan pengelolaan BBM berada di pemerintah pusat dan badan usaha terkait.
Sementara itu, Wakil Bupati Kayong Utara Amru Chanwari menyampaikan bahwa daerahnya juga tengah menghadapi keterbatasan pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani karena dapat memengaruhi aktivitas masyarakat sekaligus mengganggu persiapan MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Barat yang dipimpin Gubernur Kalbar, Amru secara langsung meminta dukungan Pertamina untuk menambah stok BBM dan memperpanjang jam operasional SPBU di Kayong Utara.
"Kami berharap Pertamina dapat menambah stok BBM dan memperpanjang durasi operasional SPBU. Dukungan ini sangat penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan penyelenggaraan MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan dengan lancar," ujar Amru.
Selain persoalan pasokan BBM, Pemkab Kayong Utara juga mengusulkan penyelesaian terhadap regulasi penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) bagi angkutan sungai dan laut yang dinilai belum mengakomodasi karakteristik transportasi masyarakat setempat.
Antrean Ganggu Ekonomi Masyarakat
Di Kabupaten Ketapang, kelangkaan BBM telah memicu antrean panjang hampir di seluruh SPBU. Warga rela mengantre berjam-jam demi memperoleh Pertalite maupun Pertamax. Bahkan, dalam beberapa kasus, stok BBM habis hanya beberapa jam setelah SPBU beroperasi.
Rasmidi menilai dampak kelangkaan tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat pengguna kendaraan, tetapi juga pelaku usaha. Antrean kendaraan yang mengular menutup akses keluar masuk pertokoan dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut terganggu.
Kuota Diminta Dievaluasi
Menurut Rasmidi, kondisi geografis Ketapang yang sangat luas serta pertumbuhan jumlah kendaraan yang diperkirakan mencapai 18 ribu hingga 19 ribu unit baru setiap tahun menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi kuota BBM di daerah tersebut.
Selain itu, keberadaan sejumlah proyek strategis nasional juga meningkatkan kebutuhan energi sehingga pasokan BBM harus dihitung lebih realistis.
Ia berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalbar, Pertamina, serta seluruh pemangku kepentingan segera duduk bersama mengevaluasi sistem distribusi BBM agar persoalan yang sama tidak terus berulang.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro"Harapan kami, dalam waktu dekat persoalan ini segera teratasi. Masyarakat jangan sampai terus-menerus menghabiskan waktu untuk mengantre BBM. Pasokan harus tersedia dan distribusi harus berjalan dengan baik," pungkasnya. (den/dan/afi)