Karhutla Sambas Jadi Sorotan, Kalbar Perkuat Mitigasi Cegah Ekspor Kabut Asap ke Negeri Jiran

Aristono Edi Kiswantoro • Dipublikasikan Jumat, 24 Juli 2026 | 22:15 WIB
KARHUTLA: Polres Sambas bersama tim saat melakukan pemadaman kebakaran lahan. (ISTIMEWA)
KARHUTLA: Polres Sambas bersama tim saat melakukan pemadaman kebakaran lahan. (ISTIMEWA)

 

PONTIANAK POST – Ancaman karhutla Sambas menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjelang puncak musim kemarau 2026. Kabupaten perbatasan itu tercatat memiliki sekitar 2.228,20 hektare lahan terbakar atau terbesar keempat di Kalbar, dengan 895 titik panas yang tersebar di 15 kecamatan dan 67 desa. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor guna mencegah kebakaran meluas sekaligus mengantisipasi kabut asap menyeberang ke wilayah Malaysia.

Langkah mitigasi dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan DLHK Kalbar, Pemkab Sambas, BPBD, BMKG, TNI-Polri, KPH Sambas, BKSDA, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa.

Perbatasan Jadi Prioritas agar Asap Tidak Menyeberang ke Malaysia

Data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional (SIPONGI) menunjukkan luas karhutla Kalimantan Barat hingga pertengahan 2026 mencapai 28.680,47 hektare.

Kabupaten Sambas berada di posisi keempat setelah Ketapang, Kubu Raya, dan Mempawah. Wilayah yang menjadi fokus pengawasan meliputi Paloh, Jawai, Tangaran, Teluk Keramat, Selakau Timur, dan Sajingan Besar.

Kepala DLHK Kalbar Adi Yani menegaskan posisi geografis Sambas membuat pengendalian kebakaran menjadi prioritas nasional.

"Kita tidak boleh lengah karena Sambas adalah beranda depan negara yang harus steril dari ancaman asap lintas batas (transboundary haze)," ujarnya.

Letak Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan pengendalian karhutla memiliki dimensi lintas negara. Ketika kebakaran meluas dan kondisi meteorologi mendukung pergerakan asap, dampaknya berpotensi melampaui wilayah administratif. Karena itu, deteksi dini, pemadaman cepat, dan pengawasan di daerah perbatasan menjadi faktor penting untuk menekan risiko kabut asap lintas batas

Luas Karhutla Turun, Ancaman Belum Berakhir

Pemerintah mencatat luas lahan terbakar di Sambas menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dari 8.369,71 hektare pada 2023, luas karhutla turun menjadi 2.742,59 hektare pada 2024 dan tren penurunan berlanjut pada 2026.

Menurut Adi Yani, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat.

Namun, pengaruh El Nino membuat kewaspadaan tetap harus ditingkatkan karena musim kemarau berpotensi mempercepat penyebaran api, terutama di lahan gambut.

Tren penurunan luas karhutla di Sambas mengindikasikan upaya pencegahan dan penanganan mulai menunjukkan hasil. Namun, capaian tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena luas kebakaran setiap tahun dipengaruhi berbagai faktor, seperti kondisi cuaca, curah hujan, tingkat kekeringan lahan, serta aktivitas manusia. Memasuki musim kemarau, risiko kemunculan titik api tetap memerlukan pengawasan intensif agar tren penurunan dapat dipertahankan.

Pembukaan Lahan Masih Mendominasi Penyebab Kebakaran

Kepala Pelaksana BPBD Sambas Alwindo mengatakan sebagian besar kejadian karhutla masih dipicu pembukaan lahan dengan cara membakar.

Beberapa titik kebakaran berada dekat permukiman sehingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi.

Di lapangan, petugas juga menghadapi keterbatasan sumber air di sejumlah desa seperti Tanah Hitam, Selakau Tua, dan Temajuk.

Karena itu, BPBD mengusulkan pembangunan embung serta sekat kanal di kawasan gambut untuk memperkuat cadangan air selama musim kemarau.

Ketersediaan sumber air menjadi salah satu unsur penting dalam efektivitas pemadaman karhutla. Di sejumlah lokasi rawan di Sambas, keterbatasan akses air dapat memperpanjang waktu penanganan ketika api muncul. Usulan pembangunan embung dan sekat kanal diharapkan memperkuat kesiapsiagaan, terutama di kawasan gambut yang memerlukan pasokan air memadai untuk menjaga kelembapan lahan dan mendukung operasi pemadaman.

Masyarakat Peduli Api Jadi Garda Terdepan

BPBD Sambas akan memperkuat peran Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui peningkatan kapasitas personel, patroli terpadu, dan penyebaran informasi peringatan dini.

Rapat koordinasi juga menghasilkan sejumlah langkah strategis, mulai dari percepatan pembentukan Tim Terpadu Pengurangan Risiko Bencana Karhutla Kabupaten Sambas hingga optimalisasi koordinasi antarinstansi.

Kepala Bidang PKSDAE DLHK Kalbar Hairil Anwar menilai pemetaan persoalan lapangan menjadi kunci agar mitigasi lebih efektif saat puncak musim kemarau tiba.

Penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) diarahkan untuk memperbesar kapasitas pencegahan di tingkat desa, terutama di wilayah yang berulang kali mengalami karhutla. Keberadaan MPA memungkinkan titik api terdeteksi lebih cepat dan segera dilaporkan kepada petugas, sehingga peluang kebakaran meluas dapat ditekan. Efektivitas pendekatan ini tetap bergantung pada pelatihan personel, ketersediaan peralatan, serta koordinasi yang berkelanjutan dengan BPBD, DLHK, TNI, Polri, dan pemerintah desa.

Editor : Aristono Edi Kiswantoro
karhutla kalimantan barat karhutla Sambas hotspot Sambas kabut asap Malaysia El Nino Kalbar