PONTIANAK POST — Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), termasuk dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait agar rekomendasi perguruan tinggi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi karena kampus memiliki kapasitas akademik, riset, dan inovasi yang dapat mendukung pembangunan nasional.
Empat Isu Strategis Masuk Agenda Pemerintah
Dalam pertemuan pada Jumat (24/7) di Kantor KSP tersebut, MRPTNI menyampaikan empat isu utama yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Isu tersebut meliputi penyelenggaraan Pendidikan Program Dokter Spesialis (PPDS), dukungan perguruan tinggi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan, penguatan kemandirian serta otonomi perguruan tinggi, serta kontribusi akademisi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
KSP menyatakan seluruh masukan tersebut akan dikomunikasikan dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan.
“KSP siap menjembatani komunikasi antarpemangku kepentingan agar berbagai persoalan yang melibatkan banyak pihak dapat dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama.”
Masukan Kampus Jadi Bahan Penyempurnaan Kebijakan
Pemerintah menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program nasional.
Melalui penelitian dan inovasi, kampus dinilai dapat memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan.
Untan Bawa Perspektif Perguruan Tinggi Daerah
Universitas Tanjungpura menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam MRPTNI dan ikut menyampaikan perspektif akademik dalam forum tersebut.
Keterlibatan Untan membawa konteks perguruan tinggi daerah, khususnya terkait kebutuhan pembangunan di Kalimantan Barat, seperti penguatan sumber daya manusia, riset daerah, ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Kalimantan Barat, Untan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berbasis pengetahuan di wilayah perbatasan dan kawasan strategis nasional.
PPDS dan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas
Salah satu perhatian utama MRPTNI adalah persoalan pendidikan dokter spesialis.
Perguruan tinggi menyoroti masih terbatasnya distribusi dokter spesialis, tingginya biaya pendidikan, serta perlunya penyelarasan sistem pendidikan antara universitas dan rumah sakit.
Selain itu, perguruan tinggi juga menawarkan dukungan terhadap program MBG dan ketahanan pangan melalui penguatan riset, inovasi teknologi, serta pendampingan berbasis keilmuan.
Pemerintah Siapkan Koordinasi Lintas Kementerian
Dudung memastikan rekomendasi dari perguruan tinggi tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi akan dibawa ke tingkat koordinasi antarinstansi.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat hubungan pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
Dengan melibatkan perguruan tinggi dalam proses pembangunan, pemerintah berharap berbagai program prioritas nasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro