PONTIANAK POST – Rencana pemerintah membangun 10 kampus Universitas Republik Indonesia (URI) menuai kritik dari kalangan akademisi dan lembaga riset. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan penguatan perguruan tinggi yang telah ada, mulai dari peningkatan kesejahteraan dosen, pendanaan riset, hingga fasilitas laboratorium, dibanding mendirikan kampus baru.
Kritik tersebut disampaikan Celios melalui surat resmi kepada Russell Group, asosiasi 24 universitas riset terkemuka di Britania Raya yang disebut akan menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan URI. Organisasi itu meminta Russell Group mengkaji ulang rencana kerja sama tersebut sebelum mengambil keputusan.
Celios: Indonesia Tidak Kekurangan Kampus
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menegaskan organisasinya mendukung kolaborasi akademik antara Indonesia dan Inggris. Namun, menurutnya, kerja sama tersebut akan lebih bermanfaat jika diarahkan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi yang sudah berdiri.
"Indonesia tidak kekurangan perguruan tinggi. Persoalannya adalah minimnya investasi untuk dosen, laboratorium, riset, beasiswa, dan penguatan institusi. Membangun 10 universitas baru justru berpotensi mengalihkan anggaran triliunan rupiah dari kebutuhan yang jauh lebih mendesak," ujarnya, Minggu (26/7/2026).
Berdasarkan data Celios, Indonesia memiliki 4.303 perguruan tinggi, atau sekitar satu kampus untuk setiap 66 ribu penduduk. Rasio tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara seperti Jepang, Australia, maupun Inggris.
Karena itu, Celios berpandangan peningkatan kualitas kampus yang telah ada jauh lebih efisien dibanding menambah institusi baru.
Soroti Tunjangan Dosen dan Pendanaan Riset
Celios juga menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga pendidik. Organisasi tersebut mencatat masih terdapat tunggakan tunjangan profesi dosen aparatur sipil negara (ASN) sekitar Rp5,7 triliun.
Di sisi lain, banyak dosen masih harus membiayai kegiatan penelitian secara mandiri karena keterbatasan dukungan pendanaan.
"Dalam kondisi seperti ini, pembangunan 10 universitas baru justru berpotensi memperburuk persoalan pendidikan tinggi," kata Media.
Menurutnya, pemerintah lebih mendesak memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dosen, penguatan fasilitas penelitian, dan perluasan akses pembiayaan pendidikan tinggi.
Celios juga meminta Russell Group mendengarkan pandangan independen dari akademisi serta pimpinan perguruan tinggi Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam proyek tersebut.
"Kami khawatir keterlibatan Russell Group justru menimbulkan risiko reputasi apabila dikaitkan dengan kebijakan yang dinilai mengabaikan perguruan tinggi yang sudah ada," ujarnya.
DPR: Belum Pernah Dibahas
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan rencana pembentukan URI belum pernah dibahas bersama DPR.
Menurutnya, Komisi X akan memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah masa reses untuk meminta penjelasan mengenai konsep, kebutuhan anggaran, hingga posisi URI dalam sistem pendidikan tinggi nasional.
Lalu menegaskan DPR mendukung penguatan pendidikan nasional. Namun, pemerintah dinilai perlu lebih dahulu menyelesaikan persoalan mendasar, terutama kesejahteraan guru dan dosen.
Pengamat: Tidak Mendesak
Pengamat pendidikan Jejen Musfah menilai pembentukan URI bukan kebutuhan yang mendesak.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengingatkan Indonesia telah memiliki berbagai lembaga pendidikan kepemimpinan, seperti Lemhannas, LAN, IPDN, hingga pusat pendidikan dan pelatihan di berbagai kementerian.
"Seharusnya tidak perlu membuat kampus baru. Lebih baik memperkuat yang sudah ada," katanya.
Jejen juga menilai rencana tersebut kurang sejalan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah, terutama ketika kesejahteraan guru dan dosen masih menjadi pekerjaan rumah.
"Pembentukan URI tidak bijak ketika dosen dan guru masih jauh dari sejahtera," ujarnya.
Ia menambahkan kualitas calon pemimpin tidak ditentukan oleh keberadaan lembaga baru semata, melainkan oleh sistem merit, integritas, dan keteladanan.
"Banyak pejabat yang pernah mengikuti pendidikan kepemimpinan tetap terjerat korupsi. Yang terpenting adalah keteladanan dari pimpinan," tegasnya.
Pemerintah: Masih Tahap Persiapan
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pembentukan URI masih berada pada tahap persiapan.
Kampus utama direncanakan dibangun di kawasan Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat.
Pemerintah menyiapkan URI sebagai lembaga pendidikan calon pemimpin bangsa. Lulusannya diproyeksikan mengisi jabatan strategis di pemerintahan, BUMN, maupun pemerintah daerah.
Konsep tersebut disebut mengacu pada model pendidikan kepemimpinan Prancis melalui École nationale d'administration (ENA) yang kini telah bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP).
Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat Indonesia memiliki lebih dari 4.300 perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar di seluruh provinsi. Dalam berbagai kajian, OECD menegaskan bahwa kualitas pendidikan tinggi lebih ditentukan oleh investasi pada sumber daya manusia, kapasitas riset, tata kelola perguruan tinggi, serta kolaborasi dengan dunia industri dan mitra internasional daripada sekadar menambah jumlah institusi.
Sejalan dengan itu, UNESCO melalui rekomendasinya mengenai pendidikan tinggi menekankan pentingnya peningkatan mutu dosen, pendanaan riset, inovasi, dan sistem penjaminan mutu sebagai fondasi pengembangan perguruan tinggi yang berkelanjutan. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa penguatan kampus yang telah ada dapat menjadi strategi yang lebih efektif dibandingkan membangun perguruan tinggi baru apabila tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan daya saing sumber daya manusia.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro