PONTIANAK POST – Kantor DPP PDI pernah diserbu, 27 Juli 1996 dan menelan korban jiwa. Pertanyaannya, mengapa penyerbuan itu bisa terjadi? Jawabannya berawal dari konflik politik yang berlangsung jauh sebelum Jakarta berdarah.
Perpecahan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada pertengahan 1990-an bukan sekadar perebutan kursi ketua umum. Konflik itu berkembang menjadi pertarungan legitimasi politik yang kemudian memicu salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Megawati Muncul sebagai Simbol Perlawanan
Baca Juga: Pagi Itu Jakarta Mendadak Berdarah, Penyerbuan Kantor PDI Tewaskan 5 Orang, Inilah Kudatuli 1996
Menurut informasi dari radar bali, pada Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya tahun 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Putri Presiden pertama RI Soekarno itu dengan cepat memperoleh dukungan besar dari kader partai dan masyarakat.
Di berbagai daerah, nama Megawati menjadi magnet politik baru. Banyak pendukung melihatnya sebagai simbol perubahan di tengah dominasi kekuasaan Orde Baru.Namun, popularitas tersebut justru menimbulkan ketegangan dengan pemerintah saat itu.
Pemerintah Tidak Mengakui Kepemimpinan Megawati
Baca Juga: Sujiwo: Kader PDIP yang Terlibat Bisnis Program MBG atau Punya SPPG Harus Mundur
Berbagai catatan sejarah dan laporan Komnas HAM menyebutkan, pemerintah Orde Baru tidak sepenuhnya menerima hasil Kongres Surabaya.
Ketegangan memuncak ketika digelar Kongres PDI di Medan pada Juni 1996. Kongres tersebut menetapkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI dan secara efektif menyingkirkan kepemimpinan Megawati.
Kubu Megawati menolak hasil Kongres Medan. Mereka menilai kongres tersebut tidak sah dan tetap menganggap Megawati sebagai ketua umum yang legitimate.
Baca Juga: Megawati Resmikan Renovasi Istana Gebang, Kenang Perjuangan Bung Karno
Diponegoro 58 Menjadi Simbol Perlawanan
Penolakan itu membuat Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat berubah menjadi pusat konsolidasi pendukung Megawati.
Ribuan simpatisan datang silih berganti untuk menjaga gedung tersebut. Spanduk, atribut partai, dan posko-posko relawan memenuhi area kantor.
Baca Juga: Habis Nonton Film Pesta Babi, Megawati Menangis dan Singgung Soal Sawit
Bagi kubu Megawati, Diponegoro 58 bukan sekadar gedung partai, melainkan simbol perlawanan terhadap intervensi kekuasaan.
Tekanan Semakin Meningkat
Selama berminggu-minggu setelah Kongres Medan, tekanan terhadap kubu Megawati terus meningkat.
Negosiasi politik tidak menghasilkan titik temu. Sementara itu, pemerintah dan aparat keamanan didorong untuk mengakhiri pendudukan kantor oleh pendukung Megawati.
Berdasarkan Laporan Akhir Komnas HAM, pada 24 Juli 1996 berlangsung rapat di Kodam Jaya yang dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat militer, antara lain Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar.
Dokumen Komnas HAM menyebut rapat itu membahas rencana pengambilalihan Kantor DPP PDI.
Baca Juga: Wacana Duet Prabowo-Zulhas Disebut untuk Pilpres 2029, Ini Reaksi PDIP
Dugaan Keterlibatan Aparat
Laporan Komnas HAM juga memuat dugaan bahwa operasi pengambilalihan melibatkan unsur Markas Besar ABRI dan Badan Intelijen ABRI.
Dalam dokumen tersebut disebutkan adanya dugaan penggunaan pasukan pemukul Kodam Jaya, termasuk unsur Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti. Komnas HAM juga mengutip rekaman video yang memperlihatkan personel militer menyamar sebagai massa pendukung PDI kubu Kongres Medan saat penyerbuan berlangsung.
Baca Juga: Megawati Menangis Saat Hasto Datang ke Kongres PDIP, Jabatan Sekjen Masih Kosong
Temuan serupa kemudian disebut muncul dalam Paparan Hasil Penyidikan Polri di hadapan Komisi I dan II DPR RI pada 26 Juni 2000.
Penting dicatat, temuan-temuan tersebut merupakan bagian dari hasil penyelidikan Komnas HAM dan menjadi salah satu dasar dalam upaya pengungkapan fakta peristiwa Kudatuli.
Puncak Ketegangan pada 27 Juli 1996
Baca Juga: Ketua Fraksi PDIP Kalbar: Pilkada Lewat DPRD Kemunduran Demokrasi dan Pengkhianatan Reformasi
Tiga hari setelah rapat di Kodam Jaya, ketegangan mencapai titik puncak.
Pada Sabtu pagi, 27 Juli 1996, massa yang mengatasnamakan pendukung Soerjadi bergerak menuju Diponegoro 58. Bentrokan dengan pendukung Megawati tidak dapat dihindari dan berujung pada penyerbuan kantor partai.
Peristiwa itulah yang kemudian dikenal sebagai Kudatuli.
Baca Juga: Fraksi PDIP Dorong APBD Kalbar 2026 Fokus Listrik, Jalan, dan Pendidikan
Mengapa Kudatuli Menjadi Titik Balik?
Banyak pengamat menilai Kudatuli menjadi titik balik karena untuk pertama kalinya konflik internal partai terlihat begitu terbuka melibatkan kekuatan negara.
Tragedi tersebut memicu gelombang solidaritas terhadap Megawati dan memperkuat gerakan pro-demokrasi di berbagai kampus serta kelompok masyarakat sipil. Dua tahun kemudian, gelombang tersebut ikut berkontribusi pada lahirnya Reformasi 1998.
Baca Juga: Mega Tunjuk Lagi Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen DPP PDIP
Bersambung ke Artikel Ketiga
Meski penyelidikan telah dilakukan, satu pertanyaan besar masih terus menghantui publik: mengapa kasus Kudatuli hingga kini masih sering disebut belum tuntas? Bagaimana nasib para korban, orang hilang, dan upaya penegakan hukum setelah 30 tahun berlalu?
Pada artikel ketiga, Pontianak Post akan mengulas mengapa tragedi Kudatuli masih menjadi pekerjaan rumah demokrasi Indonesia dan apa saja fakta yang hingga kini masih diperdebatkan.
Editor : Silvina