PONTIANAK POST – Tiga dekade telah berlalu sejak penyerbuan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta, 27 Juli 1996. Namun hingga kini, tragedi yang dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli itu masih kerap disebut sebagai salah satu kasus yang belum sepenuhnya tuntas dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Bukan hanya karena peristiwa itu menelan korban jiwa dan memicu kerusuhan besar, tetapi juga karena masih adanya berbagai pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum. Juga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta nasib sebagian korban yang hingga kini belum memperoleh kepastian.
Komnas HAM Menyimpulkan Ada Dugaan Pelanggaran HAM
Baca Juga: Pagi Itu Jakarta Mendadak Berdarah, Penyerbuan Kantor PDI Tewaskan 5 Orang, Inilah Kudatuli 1996
Setelah tragedi tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan melalui Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Dalam laporan akhirnya, Komnas HAM mencatat lima orang meninggal dunia, 149 orang mengalami luka-luka, dan 136 orang ditahan. Selain itu, terdapat laporan mengenai sejumlah orang yang dinyatakan hilang setelah rangkaian kerusuhan berlangsung.
Komnas HAM juga menyimpulkan dalam penanganan peristiwa Kudatuli terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Temuan tersebut menjadi salah satu dokumen penting dalam perjalanan panjang upaya pengungkapan fakta tragedi 27 Juli 1996.
Baca Juga: Mengapa Kantor PDI Diserbu? Begini Awal Konflik Megawati dan Soerjadi yang Berujung Kudatuli 1996
Mengapa Disebut Belum Tuntas?
Meski berbagai penyelidikan telah dilakukan, penyelesaian kasus Kudatuli masih menjadi perbincangan hingga sekarang.
Sejumlah keluarga korban, pegiat HAM, dan organisasi masyarakat sipil terus mendorong agar seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara menyeluruh. Mereka menilai kejelasan mengenai pertanggungjawaban hukum dan pemulihan hak-hak korban merupakan bagian penting dalam penegakan keadilan.
Baca Juga: Fraksi PDIP Dorong APBD Kalbar 2026 Fokus Listrik, Jalan, dan Pendidikan
Karena itulah, setiap peringatan Kudatuli tidak hanya menjadi momentum mengenang korban, tetapi juga menjadi pengingat bahwa penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran HAM masih menjadi pekerjaan rumah bangsa.
Puti Guntur Soekarno: Kudatuli Milik Bangsa Indonesia
Pada peringatan 30 tahun Kudatuli, Ketua DPP PDI Perjuangan Puti Guntur Soekarno menegaskan, tragedi tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai sejarah internal partai.
Baca Juga: Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar Minta Polemik Pelantikan Pejabat Eselon Segera Diredam
Menurutnya, Kudatuli merupakan bagian dari sejarah nasional yang penting untuk diketahui oleh generasi penerus karena menjadi salah satu fase dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
"Kudatuli ini bukan hanya milik PDI Perjuangan. Ini milik bangsa Indonesia, milik rakyat Indonesia, dan harus diketahui oleh generasi penerus kita," kata Puti, dikutip dari laman PDI Perjuangan Jawa Timur yang tayang, Sabtu (25/7) 2026.
Puti juga menilai penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi tersebut tidak boleh berhenti sebatas wacana.
Menurut dia, masih diperlukan kemauan politik dari pemerintah agar berbagai persoalan HAM yang berkaitan dengan Kudatuli dapat diselesaikan.
"Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat yang sampai hari ini belum bisa diungkapkan. Karena itu diperlukan political will dari pemerintah agar persoalan hak asasi manusia dalam tragedi Kudatuli dapat diselesaikan," ujarnya.
Menjadi Pengingat Penting bagi Demokrasi
Baca Juga: Ketua Fraksi PDIP Kalbar: Pilkada Lewat DPRD Kemunduran Demokrasi dan Pengkhianatan Reformasi
Bagi banyak kalangan, Kudatuli bukan hanya catatan mengenai bentrokan politik pada masa Orde Baru. Peristiwa itu juga menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan penghormatan terhadap hukum, kebebasan berpendapat, hak politik warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia.
Tiga puluh tahun setelah peristiwa tersebut, Kudatuli masih terus dikenang sebagai salah satu titik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Setiap peringatannya menjadi kesempatan untuk merefleksikan sejarah sekaligus memastikan bahwa tragedi serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.