PONTIANAK POST - Dorongan pemerintah membangun ekosistem industri logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) dinilai memperkuat arah kebijakan hilirisasi mineral nasional.
Bagi Kalimantan Barat, langkah tersebut berpotensi membuka peluang penguatan ekosistem industri mineral yang selama ini telah berkembang melalui hilirisasi bauksit.
Pengembangan LTJ dipandang tidak hanya mendorong peningkatan nilai tambah komoditas tambang, tetapi juga memperluas rantai pasok industri strategis nasional yang dapat memberi dampak bagi daerah-daerah penghasil mineral, termasuk Kalbar.
Baca Juga: Dudung Dorong Hilirisasi Logam Tanah Jarang, KSP Benahi Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis
LTJ Jadi Komoditas Strategis Masa Depan
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan logam tanah jarang harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan.
Menurutnya, penguasaan rantai pasok LTJ menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing global, memperkuat ketahanan ekonomi, sekaligus mendukung pertahanan nasional.
“Logam tanah jarang harus dipahami sebagai pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan,” kata Dudung dikutip dari Antara (27/7).
Ia menjelaskan LTJ merupakan bahan baku berbagai industri masa depan, seperti semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, hingga teknologi pertahanan canggih.
Baca Juga: Investasi Mineral Strategis Logam Tanah Jarang Tembus Rp4,7 Triliun di Kwartal II-2026
Indonesia sendiri memiliki potensi sekitar 350 ribu ton rare earth oxides (REO). Namun, menurut Dudung, potensi tersebut belum memberikan nilai tambah optimal karena masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan teknologi ekstraksi dan pemurnian, regulasi, hingga pengawasan rantai pasok.
Kalbar Miliki Fondasi Hilirisasi Mineral
Bagi Kalimantan Barat, arah kebijakan tersebut sejalan dengan pengembangan industri pengolahan mineral yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan kajian Lemhannas RI, sekitar 66,77 persen cadangan bauksit nasional berada di Kalimantan Barat, menjadikan provinsi ini sebagai salah satu daerah strategis dalam pengembangan industri mineral Indonesia.
Kondisi tersebut mendorong berkembangnya industri pengolahan bauksit di Kalbar. Salah satunya melalui Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Kabupaten Mempawah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun industri aluminium terintegrasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral.
Dengan fondasi tersebut, pengembangan ekosistem industri mineral strategis, termasuk LTJ, berpotensi dapat memperkuat rantai nilai hilirisasi nasional.
Meski hingga kini pengembangan LTJ belum berpusat di Kalimantan Barat, pengalaman daerah dalam mengembangkan industri pengolahan bauksit menjadi modal penting apabila pengembangan mineral kritis terus diperluas.
Baca Juga: Logam Tanah Jarang, Harta Tersembunyi di Balik Potensi Mineral Kalimantan Barat
Hilirisasi Tak Sekadar Bangun Smelter
Dudung menegaskan nilai tambah terbesar dari logam tanah jarang justru dihasilkan setelah melalui proses pemisahan, pemurnian, hingga menjadi magnet permanen dan berbagai komponen industri berteknologi tinggi.
Karena itu, hilirisasi tidak lagi dimaknai hanya sebagai pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi juga pembentukan ekosistem industri yang mampu menguasai teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia.
“Hilirisasi tidak lagi hanya dimaknai sebagai membangun fasilitas pengolahan, tetapi harus mampu membentuk ekosistem industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” ujarnya.
Baca Juga: Kerja Sama Mineral Kritis RI-India Buka Peluang Kalbar Kembangkan Logam Tanah Jarang
Lima Strategi Pengembangan
Untuk mempercepat pengembangan LTJ, Kantor Staf Presiden mendorong lima strategi nasional.
Ia adalah penguatan regulasi dan tata kelola, pembangunan ekosistem industri dan teknologi pengolahan, penguatan aspek lingkungan dan keberlanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan diplomasi ekonomi global.
Dudung menegaskan KSP berperan sebagai delivery unit Presiden untuk memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif.
Selain itu, untuk mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi penyelesaian masalah, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam agenda hilirisasi nasional.
“Peran KSP bukan mengambil alih kewenangan kementerian/lembaga, melainkan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik, mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi penyelesaian masalah, serta mempercepat pengambilan keputusan agar target hilirisasi nasional tercapai,” katanya.
Editor : Miftahul Khair