PONTIANAK POST - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan pemerintah memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai antisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.
Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah telah membahas langkah mitigasi karhutla dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Rapat tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan risiko karhutla.
Baca Juga: Eks PBPH Kalbar Diamankan Kemenhut, Perambahan dan Tambang Emas Ilegal Ditemukan
El Nino Diprediksi Datang Lebih Cepat
Menhut menjelaskan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino berpotensi terjadi lebih cepat dari perkiraan awal.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan musim kering berlangsung lebih panjang karena periode kekeringan datang lebih awal dan berakhir lebih lambat.
"Prediksi BMKG ini akan terjadi El Nino yang cepat. Jadi awalnya mestinya 2027, akan terjadi tahun ini. Jadi kekeringannya datang lebih cepat dan berakhirnya lebih lambat. Itu tentu harus ada antisipasi dan terima kasih pada Bapak Presiden yang mengantisipasi ini," kata Raja Juli Antoni.
Baca Juga: Kapolda Kalbar Alberd Teddy Perkuat Antisipasi Karhutla dan Awasi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau 2026 diprediksi berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Sebanyak 64,5 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori bawah normal selama periode kemarau, sementara sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026.
Pada pemantauan Juli 2026, BMKG mengingatkan musim kemarau semakin meluas, hari tanpa hujan semakin panjang, serta meningkatnya risiko kekeringan dan karhutla.
Baca Juga: Patroli Kemenhut di Eks PBPH Sintang Temukan Rakit Tambang Emas Ilegal Hingga Gedung Walet
Karhutla Berdampak pada Lingkungan dan Aktivitas Masyarakat
Raja Juli Antoni mengatakan antisipasi karhutla tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak lanjutan.
Menurutnya, karhutla dapat menyebabkan gangguan kesehatan akibat asap, menghambat aktivitas ekonomi, hingga mengganggu layanan publik seperti operasional bandara dan kegiatan sekolah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kehutanan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, dan Polri.
Luas Karhutla Nasional Terus Menurun
Menhut menyampaikan optimisme pemerintah dalam menekan luas kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, terdapat tren penurunan luas karhutla dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2015, luas area terbakar tercatat mencapai sekitar 2,6 juta hektare. Angka tersebut turun menjadi sekitar 1,6 juta hektare pada 2019 dan 1,16 juta hektare pada 2023.
Penurunan berlanjut pada 2025. Data Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla pada tahun tersebut mencapai 359.619 hektare.
Sementara itu, hingga Juni 2026 terdapat indikasi luas karhutla mencapai 107.465 hektare.
"Jadi sebenarnya kita bisa menekan itu. Cuma ini butuh koordinasi yang lebih rekat lagi, karena memang ini, El Nino-nya, climate change is real. Jadi kita perlu bersama-sama mengantisipasi," ujar Raja Juli Antoni.
Di tingkat daerah, Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi dengan luas karhutla terbesar pada 2026. Data Kementerian Kehutanan mencatat luas indikasi karhutla di Kalimantan Barat mencapai sekitar 28.680,47 hektare hingga Juni 2026, menjadikan provinsi ini sebagai wilayah dengan luasan karhutla terbesar secara nasional pada periode tersebut.
Baca Juga: Karhutla Meluas di Delapan Daerah Kalbar, BPBD Intensifkan Operasi Darat dan Water Bombing
Kalimantan Barat Masuk Wilayah Perhatian
Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah provinsi yang selama ini memiliki catatan kejadian karhutla cukup tinggi.
Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Enam provinsi tersebut menjadi perhatian karena memiliki kawasan gambut yang cukup luas.
Selain wilayah gambut, pemerintah juga mewaspadai daerah dengan ekosistem gambut yang lebih terbatas namun rentan mengalami kebakaran akibat kondisi kering, seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan data Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM) Pontianak, luas lahan gambut di Kalimantan Barat mencapai sekitar 2,7 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,15 juta hektare berada di kawasan hutan, sedangkan sekitar 1,6 juta hektare berada di Areal Penggunaan Lain (APL).
Besarnya kawasan gambut membuat Kalimantan Barat memiliki tingkat kerawanan terhadap karhutla, terutama ketika kondisi lahan mengalami kekeringan. Gambut yang kehilangan kelembapan lebih mudah terbakar dan api dapat menyebar di bawah permukaan tanah sehingga membutuhkan penanganan khusus.
Pemerintah Perkuat Koordinasi Pencegahan
Pemerintah menilai koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam menghadapi potensi karhutla akibat perubahan kondisi iklim. Upaya pencegahan akan terus dilakukan melalui pemantauan kondisi cuaca, kesiapsiagaan personel, serta penguatan respons cepat di wilayah rawan kebakaran.*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara