PONTIANAK POST- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh dipandang hanya sebagai prestasi administrasi. Menurutnya, WTP merupakan standar dalam membangun tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
AHY mengatakan setiap kementerian dan lembaga harus menjadikan opini WTP sebagai motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, bukan sekadar mengejar predikat dalam laporan keuangan.
"WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah standar moral, sebuah standar keuangan negara yang sejatinya harus kita capai. Jadikan ini sebagai penyemangat untuk terus memperbaiki diri," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Menurutnya, berbagai rekomendasi yang diberikan menjadi masukan penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Anggaran Harus Tepat Sasaran
AHY menekankan setiap rupiah anggaran negara harus dikelola secara bertanggung jawab dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat, penggunaan anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia.
"Setiap rupiah bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan, melainkan benar-benar tepat sasaran," katanya.
Menurut AHY, penguatan sistem pengendalian intern, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta kepatuhan terhadap peraturan menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
"Tata kelola keuangan ini adalah isu yang sensitif. Keuangan negara sejatinya bersumber dari rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui untuk apa keuangan negara ini digunakan," ujarnya.
AHY menambahkan, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 menjadi momen penting karena merupakan pemeriksaan penuh pertama bagi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sejak dibentuk. Ia berharap seluruh rekomendasi BPK menjadi landasan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, memperkuat integritas, serta memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lebih terarah dan memberi manfaat bagi masyarakat. (ant)
Editor : Basilius Andreas GasSumber : Antara