PONTIANAK POST- Pemanfaatan bahan pangan lokal dinilai dapat membantu menjaga kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menekan biaya bahan bakunya. Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Prof Dr Hardinsyah menyebut kebutuhan bahan pangan untuk satu porsi makanan anak sekolah dapat ditekan hingga sekitar Rp7.000 jika komposisi dan pengadaannya dikelola dengan cermat.
Hardinsyah menjelaskan makanan bergizi tidak harus menggunakan bahan pangan dengan harga mahal. Contoh sederhana dapat dilihat dari penyusunan menu yang terdiri atas beras, telur, sayuran, buah, serta sumber protein nabati seperti tahu atau tempe.
“Kalau anak-anak itu 75 gram beras. Kalau harga beras Rp15.000 satu kilogram, 100 gram cuma Rp1.500. Kemudian kalau pakai telur, katakan Rp2.000 satu butir,” ujar Hardinsyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, kebutuhan bahan pangan tersebut kemudian dapat dilengkapi dengan sayuran dan buah. Sumber protein juga perlu diperkuat dengan bahan pangan nabati.
"Rp1.500 ditambah Rp2.000 itu Rp3.500. Sayur Rp500 jadi Rp4.000, kemudian buah. Tapi telurnya tidak cukup, perlu tambah tahu atau tempe untuk protein nabatinya," katanya menjelaskan.
Satu potong tempe dengan berat sekitar 40-50 gram diperkirakan membutuhkan biaya Rp1.500. Setelah ditambah buah, total kebutuhan bahan baku makanan berada di kisaran Rp7.000 per porsi.
Bahan Pangan Bukan Satu-satunya Biaya
Hardinsyah mengingatkan angka tersebut baru menghitung kebutuhan bahan pangan. Pelaksanaan MBG tetap membutuhkan biaya lain, seperti bumbu, minyak, tenaga kerja, peralatan, pengelolaan dapur, hingga distribusi.
“Biaya yang mahal itu biasanya peralatan dan operasional tempatnya,” katanya lagi.
Karena itu, penggunaan bahan pangan lokal dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan efisiensi MBG. Setiap daerah memiliki beragam sumber protein, sayuran, dan buah yang dapat dimanfaatkan tanpa harus bergantung pada produk impor.
“Banyak sekali sayuran hijau di daerah. Tidak hanya bayam, kangkung, sawi, dan kol, tetapi banyak jenisnya, tergantung daerah,” ujarnya.
Pemanfaatan bahan pangan lokal juga dapat didukung dengan rantai pasok yang lebih pendek. Cara tersebut dinilai dapat membantu menekan biaya distribusi sekaligus menjaga kesegaran makanan.
Di sisi lain, pemanfaatan bahan pangan lokal membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kombinasi antara pembenahan tata kelola BGN, insentif SPPG yang lebih proporsional, serta optimalisasi bahan pangan lokal dapat menjadi jalan untuk menjaga keberlanjutan MBG," katanya pula.
Hardinsyah menilai efisiensi anggaran seharusnya diarahkan untuk memperbaiki sistem tanpa mengurangi porsi makanan, keamanan pangan, maupun kualitas gizi yang diterima anak.
BGN Hitung Ulang Anggaran MBG
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menghitung kembali kebutuhan anggaran Program MBG 2026. Sebelumnya, alokasi anggaran program tersebut mencapai Rp268 triliun.
Penyesuaian dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima manfaat, tata kelola program, dan skema pemberian insentif bagi SPPG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan proses penghitungan masih berlangsung sehingga angka akhir belum dapat diumumkan.
“Kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi yang jelas sudah tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang,” katanya lagi.
Salah satu komponen yang dievaluasi adalah pemberian insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari dengan nominal yang sama. Menurut Agustina, skema tersebut belum memperhitungkan perbedaan kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, dan beban operasional masing-masing SPPG.
"Ada yang cakupannya lebih besar, kok disamaratakan Rp6 juta? Kan enggak fair. Nah, itu skema-skema yang akan kami perbaiki," ujarnya.
Agustina menegaskan efisiensi tidak hanya berarti mengurangi anggaran. Penataan belanja juga diperlukan agar penggunaan anggaran lebih proporsional, tepat sasaran, dan adil bagi setiap SPPG.
Penyesuaian biaya operasional juga perlu dipisahkan dari anggaran bahan pangan sehingga langkah efisiensi tidak mengurangi kualitas gizi yang diterima penerima manfaat. (ant)
Editor : Basilius Andreas GasSumber : Antara