PONTIANAK POST — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan pembaruan Surat Edaran Menteri untuk mempertegas protokol pembelajaran darurat selama bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pembaruan tersebut diperlukan untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan sekaligus menjamin keselamatan murid di tengah paparan asap karhutla.
Mu’ti mengatakan skala paparan karhutla cukup besar berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 11 Agustus 2026.
Baca Juga: Kabut Asap Masih Muncul, DPRD Kalbar Dukung PJJ untuk Pelajar Kubu Raya
571.338 Murid Sudah Mengikuti PJJ
Kemendikdasmen mencatat sejumlah kabupaten dan kota telah menerapkan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai respons terhadap kondisi karhutla dan kabut asap.
Sebanyak 3.524 satuan pendidikan dengan 571.338 murid tercatat telah menerapkan PJJ.
Wilayah yang menerapkan skema tersebut meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Banjarbaru.
Data tersebut menunjukkan dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.
Baca Juga: Kualitas Udara Kubu Raya Memburuk, PAUD-SMP Beralih ke PJJ Demi Lindungi Siswa dari Paparan Asap
Tiga Prinsip Pembelajaran Saat Karhutla
Mu’ti menegaskan Kemendikdasmen tetap mengedepankan tiga prinsip dalam memastikan pembelajaran tetap berlangsung selama bencana.
Pertama, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama. Kedua, hak belajar murid harus tetap terpenuhi. Ketiga, pemulihan pascabencana harus direncanakan sejak awal.
“Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait guna memastikan seluruh murid terdampak karhutla tidak kehilangan hak belajar dan terus melakukan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien,” kata Mu’ti di Jakarta Pusat, Sabtu (22/8/2026).
Kepala Sekolah Jadi Pengendali PJJ
Dalam penerapan PJJ selama karhutla, Kemendikdasmen mendorong kepala sekolah, pengawas, pembina dan penilik memastikan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik.
Kepala sekolah memegang kendali atas pelaksanaan sekaligus pengawasan PJJ di satuan pendidikan masing-masing.
Sementara itu, pengawas, pembina dan penilik bertugas membantu, memantau serta memberikan pembinaan untuk mendukung penanggulangan dampak kabut asap dan menjaga kelancaran pembelajaran.
Baca Juga: Kabut Asap, DPRD Pontianak Minta Pemkot Pertimbangkan Pembelajaran Daring
Banjarbaru Terapkan PJJ 24-28 Agustus
Salah satu daerah yang telah menetapkan PJJ adalah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tertanggal 21 Agustus 2026, seluruh satuan pendidikan di daerah tersebut memberlakukan PJJ pada 24-28 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi bencana karhutla.
Meski pembelajaran dilakukan dari jarak jauh, pendidik dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas di sekolah sesuai ketentuan waktu kerja.
Pemkot Banjarbaru juga memberikan toleransi keterlambatan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut.
Sementara waktu pelaksanaan PJJ tetap menyesuaikan jam normal pembelajaran. Kegiatan belajar dimulai pada pukul 07.30 WITA.
Kemendikdasmen berharap penerapan protokol pembelajaran darurat dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan keselamatan murid dan pemenuhan hak pendidikan selama kondisi karhutla berlangsung.*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara