PONTIANAK POST - Pemerintah Indonesia memastikan komunikasi dengan negara-negara tetangga tetap berlangsung di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi berdampak hingga ke wilayah negara lain. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI juga menegaskan hingga kini belum menerima keberatan atau nota protes resmi dari negara tetangga terkait kabut asap akibat karhutla.
Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan terus dilakukan untuk memantau perkembangan situasi karhutla.
“Komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan terus berjalan dengan baik,” kata Nabyl menjawab pertanyaan ANTARA, Senin.
Menurut dia, komunikasi tersebut menjadi bagian dari langkah diplomasi Indonesia untuk menyampaikan perkembangan penanganan karhutla kepada negara-negara di kawasan.
“Langkah diplomasi juga dilakukan dengan terus berbagi informasi mengenai perkembangan situasi karhutla,” tambahnya.
Nabyl mengatakan pemerintah Indonesia terus menjalankan penanganan karhutla secara terpadu. Langkah itu diarahkan untuk menekan dampak kebakaran terhadap masyarakat, lingkungan, serta kemungkinan pengaruhnya ke wilayah negara tetangga.
Indonesia Perkuat Kerja Sama ASEAN
Dalam penanganan persoalan tersebut, Indonesia juga mengoptimalkan mekanisme ASEAN untuk pemantauan dan pertukaran informasi mengenai dampak karhutla.
Indonesia, kata Nabyl, terus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN melalui kerangka Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas atau Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Kerja sama tersebut mencakup peningkatan kesiapsiagaan, pemantauan, pencegahan dan penanganan kebakaran. Koordinasi antarnegara juga diperkuat untuk menghadapi risiko kabut asap yang dapat melintasi batas wilayah.
Berdasarkan komunikasi yang dilakukan pemerintah, Nabyl memastikan belum ada negara tetangga yang menyampaikan protes resmi kepada Indonesia mengenai perkembangan karhutla dan kabut asap.
“Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menerima penyampaian keberatan secara resmi dari negara-negara tetangga terkait perkembangan karhutla dan kabut asap,” kata Nabyl.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah menjaga komunikasi dengan negara-negara tetangga terkait dampak karhutla. Komunikasi tersebut dilakukan melalui Menteri Luar Negeri Sugiono.
“Karena itu kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini," ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Ahad (23/8).
Di dalam negeri, pemerintah terus meningkatkan pengendalian karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Sebanyak 12.880 personel dikerahkan bersama dukungan peralatan untuk mendukung pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemantauan kualitas udara.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8). Dalam kesempatan tersebut, Presiden berkoordinasi dengan sejumlah menteri untuk memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan. (ant)
Editor : Basilius Andreas GasSumber : Antara