PONTIANAK POST - Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke Pulau Sumatera, dengan fokus awal di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla dan dampak kabut asap berlangsung cepat, terpadu, dan efektif.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kunjungan ke Sumatera menjadi lanjutan setelah Presiden sebelumnya meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Prasetyo mengatakan Presiden akan memulai kunjungan dari Provinsi Riau.
"Kunjungan ini akan menjadi bagian dari komitmen Presiden untuk memastikan negara hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap," katanya.
Prasetyo mengatakan hasil peninjauan Presiden di Kalimantan beberapa hari lalu menunjukkan langkah tanggap darurat telah berjalan. Pemerintah kemudian mempercepat penanganan melalui penambahan armada water bombing, penguatan personel darat dari unsur TNI, Polri, dan Manggala Agni, serta penyiagaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
Presiden juga telah menginstruksikan penegakan hukum secara tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran. Aparat penegak hukum telah memulai penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi perusahaan yang terbakar maupun pihak yang dinilai lalai menjaga arealnya.
"Fokus penanganan kini akan diperluas ke Sumatera, khususnya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan," katanya.
Ribuan Titik Panas Terdeteksi di Sumatera
Perluasan penanganan dilakukan seiring tingginya jumlah titik panas di Sumatera. Berdasarkan data Sistem Monitoring Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 titik panas atau hotspot yang tersebar di 10 provinsi di Sumatera.
Sumatera Selatan mencatat jumlah titik panas tertinggi dengan 1.410 titik. Selanjutnya Riau memiliki 480 titik dan Jambi sebanyak 425 titik.
Luas lahan terbakar di 10 provinsi di Sumatera sepanjang 2026 juga telah mencapai 36.047,64 hektare.
Pemerintah, kata Prasetyo, terus memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman darat, pengerahan personel, patroli, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api yang sudah muncul. Pemerintah juga berupaya mencegah terbentuknya titik api baru sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
Kondisi kualitas udara menjadi perhatian, terutama di sejumlah kota yang mengalami penurunan kualitas udara. Pekanbaru tercatat memiliki indeks kualitas udara (air quality index/AQI) 225 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, AQI Jambi berada di angka 187 dan Palembang 180.
Prasetyo mengatakan lahan gambut juga mendapat perhatian khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan kembali muncul setelah pemadaman. Kondisi tersebut membuat proses penanganan membutuhkan pemadaman, pembasahan, serta penyisiran secara berulang.
Selain operasi pemadaman, pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap areal konsesi dan penegakan hukum. Langkah tersebut ditujukan untuk menindak pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran maupun membiarkan terjadinya kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. (ant)
Editor : Basilius Andreas GasSumber : Antara