PONTIANAK POST — Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah kebutuhan masyarakat Dayak, mulai dari pembangunan jalan, pendidikan, rumah adat, akses TNI-Polri hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo merespons sejumlah aspirasi yang disampaikan Panglima Jilah. Pemerintah, kata dia, akan memperhatikan kebutuhan pembangunan di wilayah masyarakat Dayak.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan pembangunan berbagai kebutuhan masyarakat Dayak Kalimantan sesuai permohonan Panglima Jilah,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Jalan Pedalaman Jadi Perhatian
Salah satu kebutuhan yang dibahas adalah pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Kalimantan. Sanggau dan sejumlah wilayah di sekitarnya disebut menjadi bagian dari perhatian tersebut.
Pembangunan jalan diharapkan memperkuat konektivitas sekaligus memudahkan aktivitas masyarakat di wilayah pedalaman.
Sekolah Rakyat dan Beasiswa
Akses pendidikan juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan Panglima Jilah. Pemerintah disebut akan mendorong pembangunan Sekolah Rakyat dan pemberian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak.
Teddy menyebut dua Sekolah Rakyat telah terbangun di Kalimantan Barat.
“Pembangunan Sekolah Rakyat dan beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak. Saat ini sudah terbangun 2 Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat,” katanya.
Bagi keluarga di wilayah pedalaman, akses pendidikan bukan sekadar persoalan tersedianya sekolah. Jarak, biaya dan kesempatan melanjutkan pendidikan juga menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui kebijakan pemerintah.
Rumah Adat hingga Akses TNI-Polri
Selain pendidikan dan infrastruktur, Presiden Prabowo juga disebut menginstruksikan pembangunan rumah adat Dayak. Pembangunan tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus keberlanjutan budaya masyarakat adat.
Pertemuan juga membahas aspirasi warga Dayak yang ingin mengabdi kepada negara melalui TNI dan Polri.
Teddy mengatakan persyaratan penerimaan akan disesuaikan kembali, termasuk persoalan penggunaan tato yang berkaitan dengan tradisi masyarakat adat.
“Keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi anggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan kembali, misalnya penggunaan tato bagi suku adat,” ujarnya.
Panglima Jilah: Jangan Selalu Salahkan Peladang
Isu karhutla menjadi pembahasan lain dalam pertemuan tersebut. Panglima Jilah mengatakan Presiden Prabowo memberikan dukungan untuk mempercepat penanganan karhutla, termasuk melalui tambahan personel dan dukungan sarana udara.
“Kita membahas tentang karhutla. Tadi beliau membantu kita lewat personil untuk segera. Dan ini sudah dimulai, sudah sekitar satu minggu,” ujar Panglima Jilah seusai bertemu Presiden.
Panglima Jilah juga menyoroti persoalan tudingan terhadap masyarakat peladang ketika kebakaran terjadi. Menurut dia, aktivitas berladang masyarakat Dayak berbeda dengan aktivitas perkebunan, termasuk dari sisi karakteristik lahan yang digunakan.
“Jadi ladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral,” katanya.
Masyarakat Adat Ikut Awasi Pembakaran
Panglima Jilah menegaskan masyarakat adat memiliki peran dalam mengawasi aktivitas pembakaran lahan. Pengawasan dilakukan di wilayah masing-masing dengan melibatkan tokoh adat.
“Jadi kalau kita membakar, di mana lahan ladang kita dibakar, di situlah kita yang akan monitoringnya,” ujarnya.
Menurut Panglima Jilah, tradisi berladang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat Dayak. Hubungan masyarakat adat dengan alam juga menjadi alasan pentingnya pelibatan mereka dalam menjaga lingkungan.
Sosialisasi dilakukan melalui tokoh-tokoh adat agar masyarakat tidak melakukan pembakaran secara sembarangan.
“Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan karena masyarakat adat itu identik, dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Kita menjaga,” katanya.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Pertemuan Prabowo dan Panglima Jilah memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pencegahan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas langsung di wilayah rawan kebakaran.
Pelibatan tokoh adat dapat menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran agar pembakaran lahan dilakukan sesuai aturan dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang meluas.
Pada saat yang sama, kebijakan penanganan karhutla tetap membutuhkan data lapangan, pengawasan, penegakan hukum, serta dukungan personel dan peralatan.
Bagi masyarakat adat, menjaga alam berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan mereka. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat dan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam upaya mencegah serta menangani karhutla di Kalimantan.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro