PONTIANAK POST – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan anggaran mitigasi bencana secara signifikan setelah rentetan gempa, erupsi gunung api, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Negara diminta menyiapkan peralatan, personel, dan anggaran sebelum bencana terjadi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menambah anggaran tersebut. Namun, besarannya belum ditetapkan karena pemerintah masih menunggu perhitungan kebutuhan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Ini menjadi pelajaran bagi pemerintah yang saya pimpin bahwa alokasi anggaran mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan,” kata Prabowo saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9).
Rapat digelar untuk memantau penanganan sejumlah bencana yang terjadi hampir bersamaan. Pemerintah membahas gempa di Flores, erupsi Gunung Anak Krakatau, serta karhutla dan kabut asap di sejumlah wilayah.
Negara Harus Siap Sebelum Bencana
Menurut Prabowo, posisi Indonesia di kawasan Cincin Api atau Ring of Fire membuat risiko bencana selalu tinggi. Pemerintah tidak boleh hanya mengerahkan sumber daya setelah kejadian.
Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Mereka diminta menyusun rencana induk mitigasi bencana.
Perencanaan tersebut harus menggunakan prinsip kesiapsiagaan maksimal. Sarana yang tersedia diminta melebihi kebutuhan minimum agar negara dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi.
“Lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak kendaraan pemadam lebih baik. Jadi, kita siap sebelum kejadian,” ujarnya.
Menunggu Perhitungan BNPB
Purbaya mengatakan perhitungan BNPB akan menjadi dasar penentuan tambahan anggaran. Hasil penghitungan selanjutnya dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
“Akan kita tingkatkan sesuai permintaan karena BNPB yang menghitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungannya. Sekarang saya belum menerima,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Tambahan anggaran akan diarahkan untuk memperkuat peralatan, logistik, transportasi, personel, serta sistem peringatan dan penanganan bencana.
Namun, pemerintah belum mengumumkan besaran dana, sumber anggaran, dan waktu pencairannya.
Kalbar Percepat Anggaran Karhutla
Di Kalimantan Barat, DPRD dan pemerintah provinsi mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat penanganan karhutla dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Belanja daerah dalam rancangan APBD Perubahan naik Rp510 miliar, dari Rp5,70 triliun menjadi Rp6,21 triliun. Namun, besaran anggaran khusus penanganan karhutla masih akan dibahas Badan Anggaran DPRD Kalbar.
Rancangan tersebut disampaikan Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam rapat paripurna DPRD, Senin. Pendapatan daerah diproyeksikan naik dari Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun.
Penerimaan pembiayaan juga bertambah dari Rp300 miliar menjadi Rp497,48 miliar. Dana tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
Norsan mengatakan perubahan anggaran dibutuhkan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi di lapangan. Karhutla telah berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, aktivitas warga, dan perekonomian daerah.
“Langkah penanganan membutuhkan dukungan anggaran yang taktis, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Penanganan karhutla, lanjut Norsan, membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, relawan, dan masyarakat.
Air Bersih Menjadi Prioritas
Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur mengatakan, legislatif dan pemerintah provinsi sepakat menjadikan karhutla sebagai salah satu fokus APBD Perubahan.
DPRD akan mencermati ruang fiskal yang tersedia, termasuk SiLPA Rp497,48 miliar. Anggaran daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum ditangani melalui bantuan pemerintah pusat.
Salah satu kebutuhan mendesak ialah air bersih. Kemarau panjang menyebabkan sumber air masyarakat di sejumlah wilayah menyusut.
“Bagaimana menyikapi kekurangan air bersih, terutama di daerah-daerah tertentu, akan menjadi perhatian,” kata Prabasa.
Penggunaan anggaran harus dipetakan agar tidak tumpang tindih dengan bantuan pusat. Organisasi perangkat daerah diminta memaparkan kebutuhan riil, mulai pemadaman kebakaran hingga pelayanan bagi masyarakat terdampak.
Kebutuhan tersebut mencakup pemulihan lingkungan, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan perlindungan kelompok rentan.
Kesepakatan Ditargetkan Pekan Ini
Penetapan APBD Perubahan Kalbar semula dijadwalkan pada 28 September, kemudian dimajukan menjadi 21 September. DPRD kembali mempercepat target kesepakatan menjadi 11 atau 12 September.
“Mudah-mudahan pada 11 atau 12 September kita sudah mencapai kesepakatan bersama,” ujar Prabasa.
Percepatan dilakukan agar anggaran dapat segera digunakan untuk kebutuhan mendesak. Badan Anggaran DPRD selanjutnya membahas program, kegiatan, dan besaran alokasi hingga akhir 2026.
Prabasa menegaskan DPRD mendukung penguatan anggaran selama manfaatnya dirasakan masyarakat. Pengelolaannya juga harus terukur dan transparan.
Postur Rancangan APBD Perubahan Kalbar 2026
| Komponen | APBD Murni | Rancangan Perubahan |
|---|---|---|
| Pendapatan daerah | Rp5,45 triliun | Rp5,76 triliun |
| Belanja daerah | Rp5,70 triliun | Rp6,21 triliun |
| Penerimaan pembiayaan | Rp300 miliar | Rp497,48 miliar |
Peralatan Disiapkan hingga Desa
Untuk menghadapi karhutla, Prabowo meminta ekskavator kecil ditempatkan di desa-desa rawan kebakaran. Alat tersebut dapat digunakan untuk membuka akses, membuat sekat bakar, dan membantu penanganan darurat.
Pemerintah juga akan menambah helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, pesawat operasi modifikasi cuaca, serta peralatan pendukung lainnya.
Armada udara diperlukan untuk menjangkau kebakaran di kawasan hutan, lahan gambut, dan wilayah terpencil. Teknologi pesawat nirawak juga akan dikembangkan untuk mendukung pemadaman dari udara.
Prabowo turut menyampaikan rencana pemanfaatan kapal induk yang akan dimodifikasi sebagai pangkalan bergerak bagi helikopter dan pesawat nirawak dalam operasi kebencanaan.
Badan Riset dan Inovasi Nasional diminta mengkaji bahan dan teknologi yang paling efektif untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
“Kita persiapkan mitigasinya. Jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya harus sudah disiapkan,” tegas Prabowo.
Penguatan anggaran pusat dan daerah diharapkan segera menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melindungi warga dari asap, gangguan kesehatan, kekeringan, dan krisis air bersih. (ant/ars/den)
Caption Foto: ANGGARAN DIPERCEPAT: Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan Rancangan APBD Perubahan 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Senin (7/9). Belanja daerah naik Rp510 miliar, sementara pos penanganan karhutla dan kebutuhan air bersih segera dibahas. DENY HAMDANI/PONTIANAK POST
Editor : Aristono Edi Kiswantoro