Riset Ungkap Menu MBG Harus Disesuaikan Tiap Wilayah: Folat dan Kalsium Menjadi Kesenjangan

Aristono Edi Kiswantoro • Dipublikasikan Jumat, 11 September 2026 | 00:28 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sidak ke SDN Bantarjati 9, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/7). (ANTARA/HO-SDN Bantarjati 9)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sidak ke SDN Bantarjati 9, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/7). (ANTARA/HO-SDN Bantarjati 9)

 

PONTIANAK POST — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya memastikan anak menerima makanan setiap hari. Menu yang disajikan perlu disesuaikan dengan perbedaan kebutuhan gizi, kelompok usia, dan ketersediaan pangan lokal setiap wilayah.

Riset Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON) menemukan kesenjangan asupan sejumlah zat gizi mikro pada anak usia 7–18 tahun. Pola kesenjangan itu berbeda antardaerah dan jenjang pendidikan.

Penelitian melibatkan lebih dari 4.219 siswa di 12 kabupaten dan kota yang mewakili enam wilayah besar Indonesia. Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi menu MBG berbasis pangan lokal.

Folat Menjadi Kesenjangan Terbesar

Peneliti menggunakan metode 24-hour dietary recall untuk mencatat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi anak dalam 24 jam terakhir. Pemetaan asupan tersebut dipadukan dengan pemeriksaan laboratorium.

Hasil riset menunjukkan kesenjangan terutama terjadi pada asupan folat, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan seng atau zinc. Jenis serta tingkat kesenjangannya tidak sama di setiap daerah maupun jenjang sekolah.

“Paling banyak ditemukan adalah kekurangan folat, yang sekitar 100 persen, kemudian kalsium 78 persen, vitamin A 25 persen,” kata Direktur SEAMEO RECFON Rini Sekartini.

Ia menyampaikan temuan tersebut dalam peluncuran Series of SEAMEO RECFON Policy Briefs di Jakarta, Rabu (9/9).

Angka dalam penelitian tersebut menggambarkan kelompok siswa dan wilayah yang diteliti. Temuan itu tidak dapat langsung dibaca sebagai prevalensi seluruh anak Indonesia tanpa melihat desain, indikator, dan distribusi sampel penelitian.

Kebutuhan Berbeda Setiap Jenjang

Pada jenjang SMA, folat menjadi salah satu zat gizi dengan kesenjangan paling menonjol. Kesenjangan berikutnya ditemukan pada kalsium dan vitamin C.

Pola serupa terlihat pada siswa SMP. Folat kembali menempati posisi tertinggi, disusul kalsium sebesar 44 persen, vitamin C, dan seng.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa satu susunan menu belum tentu memenuhi kebutuhan semua anak. Porsi dan komposisi makanan untuk siswa SD juga tidak dapat serta-merta disamakan dengan kebutuhan siswa SMP dan SMA.

Menu MBG perlu mempertimbangkan usia, kondisi gizi, kebiasaan makan, dan masalah zat gizi dominan di setiap daerah. Data tersebut dibutuhkan agar makanan yang dibagikan benar-benar menutup kekurangan asupan, bukan sekadar membuat anak kenyang.

Pangan Lokal Masuk Rancangan Menu

SEAMEO RECFON menggunakan hasil penelitian untuk menyusun rekomendasi kebijakan, termasuk rancangan menu MBG berbasis pangan lokal.

Untuk siswa SD dan MI di Nusa Tenggara Barat, misalnya, tim merekomendasikan nasi sasak, pelecing telur, oseng ikan renggis dan tahu, plecing kangkung dan taoge, serta jeruk dalam salah satu menu harian.

Kremes hati ayam dapat diberikan sebagai tambahan. Hati ayam merupakan salah satu bahan pangan hewani yang dapat digunakan untuk memperkaya kandungan zat gizi mikro dalam menu.

Rancangan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan gizi tidak harus bergantung pada bahan pangan yang sama di seluruh Indonesia. Bahan lokal dapat digunakan selama komposisi dan porsinya memenuhi kebutuhan anak.

Hasil penelitian dan rekomendasi menu itu akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional. SEAMEO RECFON berharap temuannya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pemenuhan gizi yang lebih sesuai dengan kondisi setiap daerah.

Riset Dilakukan Sebelum MBG

Deputi Direktur Program SEAMEO RECFON Brian Sri Prahastuti menjelaskan, penelitian dilakukan sebelum pemerintah menjalankan MBG. Saat itu, besaran anggaran Rp10 ribu per anak belum ditetapkan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan satuan pelayanan memenuhi rancangan menu dengan anggaran yang tersedia. Brian mengakui pembiayaan menjadi salah satu tantangan.

Menurut dia, pemenuhan seluruh komponen dalam hitungan satu porsi mungkin cukup sulit. Namun, pengadaan dalam skala besar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat membuka peluang efisiensi.

“Sebetulnya menu ini juga tidak menjadi paksaan, bisa dicari penyetaraannya. Yang paling penting adalah kaitannya dengan bahan-bahan pangan lokal,” jelas Brian.

Penyetaraan berarti bahan dalam contoh menu dapat diganti dengan bahan lokal yang mempunyai nilai gizi sebanding. Dengan cara itu, menu dapat menyesuaikan harga, musim, dan ketersediaan pangan tanpa mengabaikan kebutuhan gizi anak.

Dua Ringkasan Kebijakan Diluncurkan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti mengatakan SEAMEO RECFON meluncurkan dua ringkasan kebijakan dan satu laporan penelitian.

Ringkasan pertama menyoroti penguatan sistem biomarker zat gizi mikro dalam Survei Status Gizi Indonesia. Penguatan itu diperlukan untuk memperbaiki pemantauan masalah gizi, termasuk anemia dan tengkes atau stunting.

“Ringkasan kebijakan kedua memuat rekomendasi penguatan paket program gizi di tingkat sekolah melalui pendampingan teknis, penjaminan mutu, dan sistem pemantauan program di negara-negara kawasan Asia Tenggara,” katanya.

Temuan tersebut memberikan pesan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan. Dampaknya juga perlu dinilai dari kemampuan menu memperbaiki kekurangan zat gizi anak sesuai kebutuhan setiap wilayah. 

Editor : Aristono Edi Kiswantoro
kebutuhan gizi anak kekurangan zat gizi mikro pangan lokal MBG menu Makan Bergizi Gratis riset SEAMEO RECFON