PONTIANAK POST- Indonesia dan Tiongkok memperkuat penjajakan kerja sama teknologi pembangunan perumahan, terutama untuk menghadirkan hunian vertikal yang aman, layak dan terjangkau di kawasan padat penduduk.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pertemuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Perumahan Republik Rakyat Tiongkok sekitar dua bulan lalu.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kerja sama akan diarahkan pada pertukaran pengalaman dan teknologi dengan mengedepankan prinsip saling percaya serta memberikan manfaat bagi kedua negara.
“Ini kita tindak lanjuti pertemuan sekitar dua bulan lalu. Kita membicarakan kerja sama di bidang perumahan dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi kedua negara,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Ara, teknologi yang nantinya diterapkan di Indonesia tidak akan ditentukan secara langsung. Pemerintah Tiongkok terlebih dahulu akan mempelajari karakteristik lahan dan regulasi yang berlaku di Indonesia sebelum menentukan teknologi yang paling sesuai.
“Sesudah pihak Tiongkok mempelajari lahan dan regulasi, baru kita tentukan teknologi apa yang cocok,” katanya.
Salah satu sasaran kerja sama adalah pemanfaatan sekaligus alih teknologi untuk pembangunan rumah susun di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Penerapan teknologi tersebut akan disesuaikan dengan kondisi Indonesia agar pembangunan dapat berlangsung aman, efisien dan tetap terjangkau.
Selain aspek teknologi, Kementerian PKP mendorong agar kerja sama tersebut memberikan efek berganda terhadap perekonomian domestik. Produk dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia diupayakan mendapat prioritas apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja,” ujar Ara.
Pembahasan kerja sama dilakukan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong. Pertemuan tersebut secara khusus membahas tindak lanjut kerja sama sektor perumahan antara kedua negara.
Untuk mempercepat proses penjajakan, kedua pihak sepakat membentuk tim bersama. Tim tersebut akan mengkaji sejumlah aspek, mulai dari regulasi, ketersediaan lahan, teknologi hingga skema pelaksanaan pembangunan.
Dari Kementerian PKP, tim tersebut antara lain melibatkan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Tim bersama selanjutnya akan melakukan pembahasan teknis sekaligus survei terhadap sejumlah lokasi yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan hunian. Hasil kajian tersebut ditargetkan dilaporkan kepada Menteri PKP dan Duta Besar Tiongkok pada akhir September 2026.
Maruarar berharap hubungan Indonesia dan Tiongkok yang telah terjalin baik dapat diterjemahkan dalam kerja sama konkret di bidang perumahan. Pertukaran teknologi dan pengalaman kedua negara diharapkan membantu pemerintah memperluas penyediaan hunian yang memenuhi aspek keamanan, kelayakan dan keterjangkauan.
Sementara itu, Wang Lutong menyatakan komitmen Tiongkok untuk terus memperkuat hubungan kerja sama dengan Indonesia di sektor perumahan, termasuk melalui pertukaran pengalaman serta teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan hunian. (ant)
Sumber : Antara