PONTIANAK POST — Gangguan serentak pada empat pembangkit di sistem interkoneksi Kalimantan memicu defisit daya dan pemadaman bergilir di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus memunculkan desakan agar PT PLN (Persero) membuka data operasional secara transparan.
Pemadaman dinilai ironis bagi Kaltim yang selama ini dikenal sebagai salah satu penopang energi nasional. DPRD Kaltim meminta perbaikan sistem dipercepat agar masyarakat tidak terus menanggung dampak gangguan kelistrikan.
Empat Pembangkit Mengalami Gangguan
PT PLN mengonfirmasi pasokan listrik pada sistem interkoneksi Kalimantan belum optimal akibat kendala teknis di sejumlah pembangkit utama.
Pembangkit yang mengalami gangguan meliputi PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Kutai Kartanegara, PLTU Kaltim Prima Coal di Kutai Timur, PLTU Teluk Balikpapan, dan PLTMG Bangkanai.
Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Kaltimra Muchamad Meiryandi mengatakan, PLN terus mengoptimalkan pembangkit yang masih tersedia. Koordinasi juga dilakukan untuk mempercepat pemulihan unit yang terganggu.
Seluruh unit bermasalah ditargetkan kembali memasok listrik secara bertahap pada pekan ketiga hingga keempat September 2026.
“PLN all out mengerahkan berbagai sumber daya yang ada untuk mempercepat pemulihan gangguan,” ujar Meiryandi dalam keterangan tertulis.
Namun, PLN belum merinci kapasitas daya yang hilang akibat gangguan empat pembangkit tersebut. Besaran defisit dan wilayah yang paling terdampak juga belum dijelaskan secara terperinci.
Siapkan Pembangkit Sewa 288 MW
Selain memperbaiki pembangkit yang terganggu, PLN menyiapkan penambahan pasokan melalui pembangkit sewa.
Rencana tersebut terdiri atas pembangkit di Batulicin berkapasitas 10 megawatt (MW), pembangkit sewa tahap pertama sebesar 158 MW, dan tahap kedua sebesar 120 MW. Total tambahan kapasitas yang direncanakan mencapai 288 MW.
PLN belum memerinci lokasi seluruh pembangkit sewa maupun jadwal pasti pengoperasiannya. Kepastian waktu masuknya tambahan daya menjadi penting karena pemadaman telah berulang kali mengganggu aktivitas masyarakat.
Manajemen PLN meminta pelanggan menghemat pemakaian listrik, terutama saat beban puncak pada malam hari. Perseroan juga meminta maaf atas ketidaknyamanan akibat pemadaman.
Dampak pemadaman telah dirasakan di sejumlah kota di Kaltim. Di Samarinda, pemadaman pada Sabtu (12/9) dijadwalkan selama empat jam, pukul 09.30–13.30 Wita, dan mencakup puluhan jalan, permukiman, kawasan pelabuhan, pusat perbelanjaan, serta Kompleks Stadion Sempaja. Sehari kemudian, pemadaman kembali dijadwalkan selama tiga jam, pukul 21.00–24.00 Wita, di wilayah kerja PLN ULP Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang. Daerah terdampak meliputi Anggana, Sungai Siring, Pampang, Mangkupalas, Bantuas hingga Sanga-Sanga.
Pemadaman juga berulang di daerah lain. Di Balikpapan, penghentian pasokan pada 1 September berlangsung selama tiga jam, pukul 15.00–18.00 Wita. Di Bontang, pemadaman pada 11 September dijadwalkan selama tiga jam dan menjangkau sedikitnya 20 wilayah. Rangkaian gangguan ini memengaruhi aktivitas rumah tangga dan pelaku usaha yang bergantung pada peralatan listrik. Namun, hingga Minggu (13/9), PLN belum memublikasikan jumlah keseluruhan pelanggan terdampak maupun nilai kerugian ekonomi akibat pemadaman tersebut.
PKS Minta Jadi Agenda Prioritas
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mendesak pimpinan dewan menetapkan persoalan kelistrikan sebagai agenda prioritas pengawasan.
Fraksi PKS telah mengirimkan Surat Nomor 017/F-PKS/DPRD-KALTIM/IX/2026 kepada Ketua DPRD Kaltim pada 7 September 2026. Surat tersebut berisi permintaan agar DPRD menjadwalkan pembahasan bersama PLN.
Namun, hingga Minggu (13/9), Fraksi PKS belum menerima tanggapan resmi.
“DPRD Kota Balikpapan sudah menggelar RDP dengan PLN, sedangkan DPRD Samarinda telah melakukan pertemuan atau audiensi terkait pemadaman,” kata Firnadi kepada Kaltim Post.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim itu menilai penjelasan mengenai gangguan pembangkit secara bersamaan belum cukup. PLN diminta menjelaskan penyebab sistem tidak mampu menjaga pasokan ketika beberapa unit berhenti beroperasi.
Minta PLN Buka Neraca Daya
DPRD ingin memastikan gangguan tersebut murni disebabkan kendala teknis atau menunjukkan lemahnya ketahanan pasokan dan sistem transmisi di Kalimantan.
“Publik perlu mengetahui mengapa sistem tidak mampu menjaga pasokan ketika beberapa pembangkit berhenti beroperasi secara bersamaan,” tegas Firnadi.
Dalam rapat dengar pendapat, DPRD akan meminta PLN membuka neraca daya secara terperinci. Data yang diminta mencakup kapasitas terpasang, daya mampu aktual, kebutuhan beban puncak, dan cadangan daya sistem.
Riwayat pemeliharaan setiap pembangkit juga perlu disampaikan. Data tersebut dibutuhkan untuk mengetahui apakah gangguan dapat diantisipasi melalui perawatan dan kesiapan cadangan daya.
DPRD juga meminta penjelasan mengenai lokasi pembangkit sewa, jadwal pengoperasian, dan dampaknya terhadap pemulihan pasokan listrik.
Jadwal Pemadaman Harus Transparan
Firnadi meminta jadwal pemadaman bergilir disampaikan secara terbuka dan tepat waktu. Kepastian informasi diperlukan agar rumah tangga, pelaku usaha, fasilitas kesehatan, serta pelayanan publik dapat mengantisipasi gangguan.
Tanpa informasi yang jelas, masyarakat bukan hanya kehilangan pasokan listrik. Aktivitas ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga ikut terdampak.
DPRD menilai pemulihan empat pembangkit harus disertai evaluasi menyeluruh terhadap ketahanan sistem kelistrikan Kalimantan. Cadangan daya dibutuhkan agar gangguan beberapa unit tidak kembali memicu pemadaman luas.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro