PONTIANAK POST — Presiden Prabowo Subianto memesan sejumlah pesawat besar untuk operasi water bombing guna memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Pemerintah juga akan menambah helikopter dan peralatan mitigasi bencana agar pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
Rencana itu disampaikan Prabowo dalam program Presiden Menjawab, sebagaimana dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah RI, Rabu (16/9). Namun, pemerintah belum menjelaskan jumlah pesawat, jenis armada, nilai investasi, negara produsen, serta jadwal kedatangannya.
“Saya sudah pesan beberapa pesawat besar untuk water bombing,” kata Prabowo.
Karhutla Ancam Keselamatan Warga
Penguatan armada udara menjadi mendesak ketika karhutla tidak hanya membakar hutan dan lahan, tetapi juga mengancam kesehatan, keselamatan, dan mata pencarian masyarakat. Kabut asap dapat membatasi jarak pandang, mengganggu penerbangan, serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan.
Di Kalimantan Barat, karhutla telah memicu kabut asap pekat dan mengganggu aktivitas warga. Puluhan penerbangan di Bandara Internasional Supadio bahkan dibatalkan pada 12–13 September 2026 karena jarak pandang hanya sekitar 300–500 meter.
Kualitas udara Pontianak juga sempat berada pada kategori berbahaya. Pada kondisi seperti itu, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan menjadi kelompok yang paling rentan.
Data BNPB menunjukkan karhutla masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia hingga pertengahan September 2026. Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Di Kalimantan Barat, luas hutan dan lahan yang terbakar sejak Januari hingga Juni 2026 mencapai 38.310,89 hektare. Penanganan menjangkau Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, Sintang, Ketapang, dan Landak.
Di Kalimantan Timur, BPBD setempat mencatat luas area terbakar sejak Januari hingga September 2026 mencapai 5.708,96 hektare. Pada 13 September, sebanyak 34 titik panas berkepercayaan tinggi dan 24 titik kebakaran terpantau dengan estimasi luas terdampak 712,94 hektare. Sebanyak 319,95 hektare di kawasan Ibu Kota Nusantara masih dalam penanganan.
Ancaman juga menguat di Sumatera Selatan. Dalam evaluasi pada 15 September, BNPB mencatat 1.737 titik panas dan 20 titik kebakaran dengan estimasi luas 404,22 hektare. Pemerintah mengerahkan 12.285 personel gabungan dan tujuh helikopter untuk patroli serta water bombing.
Secara nasional, BNPB sebelumnya mengoperasikan 36 helikopter water bombing serta 19 helikopter patroli dan pesawat Operasi Modifikasi Cuaca. Kekuatan itu kemudian mendapat tambahan tiga helikopter CH-47 Chinook dari Jepang untuk mendukung pemadaman di Kalimantan.
Di Kalimantan Tengah, empat helikopter water bombing berstatus siap operasi pada 11 September, yakni Kamov KA-32AO, SA330J Puma, Sikorsky S-61N, dan AS332L Super Puma. Satu helikopter patroli AS350B3 serta satu Black Hawk EH-60A sedang menjalani pemeliharaan, sedangkan dua pesawat dikerahkan untuk Operasi Modifikasi Cuaca.
Pada pembaruan 15 September, BNPB juga mencatat karhutla di sedikitnya 12 kabupaten/kota di Jawa Timur, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Kebakaran tidak hanya merusak lahan, tetapi telah mendekati permukiman, fasilitas kelistrikan, pabrik, dan sekolah.
Indonesia Disebut Butuh Ratusan Helikopter
Prabowo mengatakan lembaga yang menangani bencana harus diperkuat. Salah satu caranya ialah menambah armada udara untuk menjangkau kebakaran di wilayah terpencil dan sulit dicapai melalui jalur darat.
“Saya bertekad meningkatkan kemampuan mitigasi kita. Badan-badan yang menghadapi bencana harus kita perkuat,” ujarnya.
Menurut Prabowo, Indonesia membutuhkan ratusan helikopter untuk mendukung operasi penanganan bencana. Kebutuhan tersebut mencakup pemadaman karhutla dari udara, evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan keadaan darurat lainnya.
Pemerintah pun menyiapkan investasi besar untuk pengadaan peralatan. Meski demikian, Prabowo belum memerinci apakah pesawat water bombing tersebut akan dibeli, disewa, atau diperoleh melalui skema kerja sama dengan negara lain.
Water Bombing Bukan Satu-satunya Jawaban
Pesawat dan helikopter dapat membantu memutus kepala api, menahan perluasan kebakaran, serta menjangkau lokasi yang sulit didatangi petugas. Namun, pemadaman udara tidak selalu mampu menuntaskan kebakaran gambut.
Air yang dijatuhkan dari udara umumnya membasahi permukaan. Bara dapat tetap menyala di bawah lapisan gambut, kemudian kembali memunculkan api saat tanah mengering dan angin menguat.
Karena itu, operasi udara perlu disertai pemadaman darat, pembasahan gambut, pembuatan sekat bakar, patroli, serta ketersediaan sumber air. Pencegahan dan penegakan hukum juga diperlukan agar kebakaran tidak terus berulang.
Pengadaan Perlu Terbuka
Rencana investasi armada pemadam membutuhkan anggaran besar. Pemerintah perlu membuka kebutuhan operasional, spesifikasi pesawat, biaya pengadaan, biaya perawatan, serta daerah penempatan armada kepada publik.
Transparansi diperlukan agar investasi tersebut benar-benar menjawab kebutuhan lapangan. Armada juga harus didukung pilot, teknisi, suku cadang, pangkalan, dan sumber air yang memadai.
Prabowo mengingatkan jajarannya menjaga sumber daya negara dan menghindari korupsi. Kebocoran anggaran, menurut dia, dapat melemahkan kemampuan institusi ketika menghadapi krisis.
“Kalau kita tidak bisa menjaga resources-resources kita, kita nanti akan mengalami kelemahan dalam menghadapi situasi yang kita perlukan,” katanya.
Efisiensi Diklaim Capai Rp300 Triliun
Prabowo mengatakan efisiensi anggaran menjadi salah satu sumber pembiayaan program produktif pemerintah. Ia mencontohkan penghapusan anggaran perayaan ulang tahun kementerian yang dinilai bukan prioritas.
“Waktu saya ambil alih pemerintahan, saya periksa anggaran. Itu tiap kementerian ada anggaran untuk hari ulang tahun. Dan itu tidak sedikit. Saya hilangkan. Tidak usah ada perayaan hari ulang tahun,” ujarnya.
Pada tahun pertama pemerintahannya, Prabowo mengeklaim penghematan anggaran mencapai lebih dari Rp300 triliun. Dana tersebut kemudian dialihkan untuk mendukung berbagai program pemerintah.
Namun, belum dijelaskan berapa bagian dari hasil efisiensi itu yang dialokasikan untuk pembelian pesawat water bombing, penambahan helikopter, maupun penguatan mitigasi karhutla.
Warga Menunggu Dampak Nyata
Bagi warga yang hidup di sekitar kawasan rawan karhutla, kebutuhan paling mendesak bukan sekadar penambahan jumlah pesawat. Mereka membutuhkan api segera dipadamkan, udara kembali sehat, layanan kesehatan tersedia, dan kebakaran tidak berulang setiap musim kemarau.
Data Kementerian Kesehatan yang dikutip Reuters menunjukkan lebih dari 12,5 juta penduduk di tujuh provinsi terpapar kabut asap. Jumlah kasus gangguan pernapasan terkait karhutla meningkat dari 50.891 kasus pada 1 September menjadi 113.336 kasus pada 9 September 2026.
Penguatan armada udara dapat menjadi bagian penting dari respons tersebut. Namun, keberhasilannya akan ditentukan oleh kecepatan pengadaan, kesiapan operasi, pencegahan di darat, dan keterbukaan penggunaan anggaran.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro