PONTIANAK POST - Pemerintah tengah menyiapkan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) secara bertahap. Penyusunan skema dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah mulai menghitung sejumlah komponen pembiayaan untuk merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Sesuai arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan untuk menggratiskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT (uang kuliah tunggal) yang ada saat ini," kata Mendiktisaintek Brian memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9).
Baca Juga: Prabowo Minta Pendidikan Gratis Dimulai dari TK, PIP TK Berlaku 2027
Sumber Pembiayaan Mulai Dihitung
Selain pendapatan dari uang kuliah tunggal (UKT), pemerintah turut mempertimbangkan iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri.
Sumber pendapatan lain di PTN serta pendapatan dari program pascasarjana juga masuk dalam perhitungan untuk mendukung skema kuliah gratis tersebut.
Brian mengatakan Kemendiktisaintek sebelumnya telah melakukan penghitungan sejak 2024 mengenai standar biaya setiap program studi, wilayah, dan mahasiswa per tahun.
Perhitungan tersebut nantinya menjadi acuan dalam pembahasan dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Hitung-hitungan Pakar: Kalau Tak Ada MBG, Sekolah-Kuliah Gratis Sangat Mungkin Terwujud
Dibahas Tim Lintas Kementerian
Pembahasan skema kuliah gratis akan dilakukan oleh tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Tim tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas tahapan pelaksanaan program.
Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo agar kebijakan menggratiskan uang kuliah di PTN dapat direalisasikan secepatnya.
Brian mengatakan pembahasan mengenai langkah dan tahapan program diharapkan dapat dilakukan dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara