PONTIANAK POST - Wacana kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dinilai perlu disertai penguatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan agar perluasan akses pendidikan tetap berjalan seiring dengan peningkatan mutu.
Ketua Umum DPP Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Adaksi), Anggun Gunawan, mengatakan hal tersebut melalui keterangan di Jakarta, Rabu (23/9).
Menurut Anggun, Kemdiktisaintek telah menyampaikan kebutuhan anggaran sekitar Rp93,74 triliun per tahun untuk membiayai 2.833.169 mahasiswa PTN, baik pada pendidikan akademik maupun vokasi.
"Apabila negara benar-benar menyediakan sekitar Rp93,74 triliun untuk kuliah gratis di PTN, Adaksi mengusulkan sekurang-kurangnya 25 persen dari pembiayaan pendidikan tersebut memiliki komponen yang secara nyata terkait dengan jasa pengajaran, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan dosen," kata Anggun.
Baca Juga: Adaksi: Kuliah Gratis PTN Perlu Diiringi Peningkatan Mutu Pendidikan
Bukan Sekadar Tambahan Gaji
Anggun menggarisbawahi angka 25 persen tersebut bukan berarti seluruhnya harus dibagikan begitu saja sebagai tambahan gaji dosen.
"Yang ingin kami tekankan adalah jangan sampai desain kuliah gratis hanya mengganti uang yang sebelumnya dibayarkan mahasiswa kepada perguruan tinggi, sementara SDM yang menyelenggarakan pendidikan tidak memperoleh penguatan sama sekali," ujar Anggun.
Menurut dia, kebijakan kuliah gratis berpotensi menambah jumlah mahasiswa sekaligus beban pembelajaran. Karena itu, peningkatan jumlah mahasiswa perlu diikuti perbaikan kesejahteraan dosen, rasio dosen-mahasiswa, dukungan penelitian, dan fasilitas pendidikan.
Jika beban pembelajaran meningkat tanpa diikuti penguatan tersebut, Anggun menilai perluasan akses pendidikan dapat terjadi tanpa diikuti peningkatan kualitas.
Dalam simulasi yang dipaparkannya, 25 persen dari Rp93,74 triliun setara sekitar Rp23,44 triliun per tahun.
Data Statistik Pendidikan Tinggi 2025, menurut Anggun, menunjukkan sekitar 85.996 dosen pada PTN akademik dan 11.560 dosen pada PTN vokasi. Jumlahnya sekitar 97,6 ribu dosen.
"Kalau Rp23,44 triliun tersebut dihitung terhadap sekitar 100 ribu dosen, tersedia ekuivalen anggaran kesejahteraan sekitar Rp234 juta per dosen per tahun, atau kurang lebih Rp19,5 juta per bulan," ucap dia.
"Bahkan kalau hanya 50 persen yang diberikan sebagai tambahan penghasilan langsung, sementara sisanya digunakan untuk jaminan sosial, pengembangan kompetensi, penelitian dan kesejahteraan lainnya, tambahan pendapatannya masih sekitar Rp9,8 juta per dosen per bulan," kata Anggun melanjutkan.
Baca Juga: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Kaji Kuliah Gratis di PTN, Hitung Kebutuhan Anggaran
Kuliah Gratis dan Mutu Pendidikan
Anggun menilai gagasan kuliah gratis juga dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kesejahteraan dosen.
"Jangan sampai negara menggratiskan mahasiswa, tetapi biaya pengajarannya ditekan sedemikian rupa sehingga dosen tetap menjadi variabel yang dikorbankan. Pendidikan gratis yang bermutu membutuhkan dosen yang berkualitas, dan dosen yang berkualitas membutuhkan penghasilan yang layak," tutur Anggun Gunawan.
Sebelumnya, Kemdiktisaintek telah melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan sebagai langkah strategis untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Mendiktisaintek juga tengah memetakan kondisi masing-masing PTN, termasuk kebutuhan setiap perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa.
"Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN," ujar Mendiktisaintek Brian Yuliarto.
"Barangkali tentu juga kita akan melihat pentahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan."*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara