PONTIANAK POST – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi masih menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemadaman, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Hingga Senin (12/10), luas lahan yang masih dalam penanganan di enam provinsi tercatat 639,23 hektare. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
“Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kamu butuh, sampaikan. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini,” kata Prabowo dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10) sore.
Prabowo meminta pemadaman dilakukan melalui operasi darat, pemadaman dari udara, dan operasi modifikasi cuaca. Ia juga menekankan pentingnya pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.
Untuk memperkuat perlindungan hutan, Prabowo meminta jumlah polisi hutan ditingkatkan hingga 70 ribu orang. Ia juga meminta Kapolri membantu proses pendidikan personel tersebut.
“Kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” ujarnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan, kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Luas area yang terbakar di kawasan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan itu dilaporkan mencapai 513,89 hektare.
Kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi orangutan dan satwa liar lainnya. Kebakaran di wilayah konservasi berisiko merusak habitat serta memperberat upaya perlindungan satwa.
“Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan,” kata Suharyanto.
Untuk mendukung pemadaman, pemerintah menyiapkan pembangunan 200 titik sumur bor dan pengiriman 200 unit pompa air dengan anggaran Rp2 miliar. Pengeboran di kawasan rawa direncanakan mencapai kedalaman 10–15 meter guna memperoleh sumber air.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, operasi penanganan karhutla melibatkan TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya.
Lebih dari 60.177 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan operasi darat. Pemerintah juga melaporkan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari.
“Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” ujar Dudung.
Pemerintah turut memperhatikan potensi dampak asap lintas batas negara. Namun, pemerintah menilai penanganan karhutla saat ini masih dapat dilakukan tanpa menetapkan status bencana nasional.
Tawaran Malaysia
Di tengah upaya pemadaman, Malaysia menyatakan pernah menawarkan bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, negaranya menawarkan satu pesawat, tiga helikopter, dan 55 petugas untuk membantu operasi di Kalimantan dan Sumatera.
Tawaran tersebut disampaikan saat kunjungan resmi ke Jakarta, termasuk dalam rangkaian pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kita menawarkan dengan ikhlas, tetapi tidak ada respons untuk kita membantu mereka. Kita ucapkan terima kasih,” kata Ahmad Zahid, seperti dikutip dari Sinar Harian, Minggu (11/10).
Pernyataan tersebut menunjukkan tawaran bantuan Malaysia belum memperoleh tindak lanjut yang disebutkan oleh pihak Malaysia. Sementara itu, pemerintah Indonesia menyatakan bantuan asing perlu dikaji berdasarkan jenis, kebutuhan, dan efektivitasnya dalam mempercepat pemadaman.
Di tengah meluasnya perhatian terhadap karhutla, tantangan pemerintah bukan hanya mengerahkan personel dan peralatan, tetapi juga memastikan api benar-benar padam, mencegah kebakaran baru, serta melindungi masyarakat dan kawasan hutan yang terdampak asap. (lyn/wan/jun)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro