PONTIANAK POST – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengganggu aktivitas masyarakat mendorong Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan kebijakan work from home (WFH) selama tiga hari, mulai Kamis (15/10) hingga Sabtu (17/10). Kebijakan ini ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota, pimpinan BUMD dan BUMN, serta satuan pendidikan negeri maupun swasta.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah pemulihan sembari mempercepat penanganan distribusi BBM yang masih bermasalah di lapangan. Keputusan itu diambil setelah berkoordinasi kembali dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada Rabu (14/10).
“Atas kesepakatan dengan Dirut Pertamina siang hari ini (kemarin, Red), maka Gubernur Bali memberlakukan kebijakan WFH pada tanggal 15–17 Oktober 2026,” kata Koster seperti dilaporkan Jawa Pos Radar Bali.
Selain WFH, sedikitnya 52 SPBU di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan akan beroperasi selama 24 jam. Pertamina juga menambah tenaga operasional dan berkoordinasi dengan Polda Bali untuk mengawal truk tangki dari depo menuju SPBU agar distribusi lebih lancar.
Pantauan Jawa Pos Radar Bali menunjukkan antrean masih terlihat di SPBU Jimbaran pada pagi hari dan SPBU Kedonganan pada siang hari, Rabu (14/10). Dampaknya merembet ke kegiatan ekonomi masyarakat. Sejumlah pedagang pasar memilih tidak berjualan karena kesulitan mendapatkan BBM untuk membeli barang dagangan maupun mengambil bahan baku.
Kesulitan serupa dialami vokalis Lolot Band, Made Bawa. Di tengah persiapan tampil, dia harus memikirkan ketersediaan bensin untuk kendaraan operasional band yang kehabisan bahan bakar.
“Besok manggung, mobil operasional kehabisan bensin. Berat banget, gak biasa antrean panjang,” ujar Made Bawa.
Penumpang Transportasi Umum Meningkat
Di tengah kesulitan mendapatkan BBM, sebagian warga Bali beralih menggunakan transportasi umum. PT Satria Trans Jaya mencatat jumlah penumpang harian meningkat dalam tiga hari terakhir dibandingkan kondisi normal.
Manajer Operasional PT Satria Trans Jaya Ida Bagus Eka Budi menyebut jumlah penumpang pada Minggu (11/10) mencapai 5.865 orang, kemudian 5.710 orang pada Senin (12/10), dan meningkat menjadi 6.501 orang pada Selasa (13/10).
“ Ada kenaikan jumlah pengguna sebesar 791 orang atau kurang lebih 14 persen pada hari Selasa dibandingkan hari Senin,” kata Gus Eka, Rabu (14/10).
Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa gangguan pasokan BBM tidak hanya berdampak pada pengendara kendaraan pribadi, tetapi juga memengaruhi pilihan mobilitas masyarakat.
Antrean Meluas, Warga Khawatir Pasokan Ikut Langka
Kekhawatiran terhadap pasokan BBM juga muncul di Banyuwangi, Jawa Timur. Pantauan Jawa Pos Radar Banyuwangi menemukan antrean di sejumlah SPBU. Sebagian konsumen sengaja mengisi tangki hingga penuh karena khawatir pasokan di daerah mereka ikut terganggu.
“Saya sengaja antre beli Pertalite sampai penuh untuk berjaga-jaga karena takut pasokan di Banyuwangi ikut-ikutan langka seperti kejadian di Bali,” kata Indra, pemotor asal Kecamatan Rogojampi, saat ditemui di SPBU Karangente, Selasa (13/10).
Ia mengaku antrean dalam tiga hari terakhir terlihat jauh lebih panjang dibandingkan biasanya.
Ombudsman Petakan Gangguan BBM di 25 Provinsi
Sementara itu, Ombudsman RI menerima laporan awal mengenai gangguan layanan BBM dari 25 provinsi hingga 13 Oktober 2026. Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan, laporan tersebut mencakup persoalan kekosongan stok, keterbatasan pasokan, hingga gangguan distribusi yang berdampak pada ketersediaan BBM.
Ombudsman menyoroti rantai pasok secara menyeluruh, mulai dari keterlambatan pengiriman, proses bongkar muat, kondisi depot, hingga jadwal penyaluran ke SPBU.
“Sudah seharusnya Kementerian ESDM dan BPH Migas duduk kembali dan kemudian membincang terkait dengan data jumlah kuota yang kemudian perlu disesuaikan, apakah masih cukup saat ini atau kemudian perlu ditambah,” ujar Ghoffar.
Berdasarkan laporan yang diterima hingga 13 Oktober, antrean di Sumatera Barat menyebabkan waktu tunggu untuk mendapatkan BBM mencapai dua hingga tiga jam. Di Papua Barat, antrean dilaporkan berlangsung sejak malam hingga pagi dengan panjang lebih dari satu kilometer.
Di Sulawesi Utara, antrean di sejumlah lokasi mencapai 300–500 meter. Sementara itu, antrean solar di salah satu titik koridor Tol Merak–Pangerang, Banten, dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer.
Kekosongan stok di sejumlah SPBU juga dilaporkan terjadi di Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta.
Khusus Bali, Ombudsman meminta perwakilan setempat merespons cepat dan mendalami penyebab gangguan pasokan. Persoalan ini menjadi perhatian karena kelangkaan BBM berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan pariwisata di Pulau Dewata.
Pemetaan Ombudsman menunjukkan gangguan BBM telah menjangkau berbagai wilayah dengan kondisi berbeda. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan memastikan kepastian pasokan, memperbaiki distribusi, serta membuka data kuota agar penanganan kelangkaan didasarkan pada kebutuhan aktual di lapangan. (feb/ray/aif/nad/jun)
Kondisi BBM Hasil Pantauan Ombudsman
|
Kategori kondisi |
Wilayah |
|---|---|
|
Stok kosong atau tidak tersedia |
Aceh, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Riau |
|
Pasokan terbatas atau terjadi kelangkaan |
Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat |
|
Gangguan distribusi berdampak pada ketersediaan |
Bali, Sumatera Selatan |
|
Relatif tersedia atau terkendali |
DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah |
Sumber: Data Ombudsman RI diterima pada 13 Oktober 2026.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro