PONTIANAK POST – Penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan dinilai memiliki sejumlah keuntungan, mulai dari menjaga makanan tetap hangat dan segar hingga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil tambahan makanan sesuai kebutuhan.
Metode ini juga berpotensi membangun budaya antre, kesabaran, dan kebiasaan saling membantu di lingkungan sekolah.
Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN) Tysa Novenny mengatakan, hasil evaluasi awal menunjukkan sistem prasmanan dapat mempercepat penyajian makanan kepada anak-anak.
Proses pemorsian yang lebih kecil juga dinilai berpotensi meminimalkan risiko kontaminasi, selama prosedur keamanan pangan tetap diterapkan.
“Dari hasil evaluasi awal, sistem prasmanan memiliki sejumlah manfaat. Makanan bisa lebih cepat sampai kepada anak-anak, suhunya lebih terjaga, dan proses pemorsian dapat dikurangi sehingga potensi kontaminasi bisa diminimalkan. Namun, semuanya tetap harus dilaksanakan dengan prosedur dan standar operasional yang jelas,” ujar Tysa.
Baca Juga: BGN Wajibkan Persetujuan Sekolah untuk Terapkan MBG Prasmanan, Target 5.000 SPPG pada Akhir 2026
Siswa Bisa Mengambil Tambahan Makanan
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penyajian prasmanan memungkinkan siswa mendapatkan makanan dalam kondisi lebih hangat dan segar saat dikonsumsi.
Siswa juga berkesempatan mengambil tambahan makanan apabila masih tersedia dan mereka menginginkannya.
Kesempatan tersebut dinilai menjadi salah satu keunggulan metode prasmanan karena kebutuhan makan setiap siswa dapat berbeda.
Selain itu, metode ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi siswa untuk membiasakan diri mengantre, bersabar, dan saling membantu saat mengambil makanan.
“Penerapan sistem prasmanan ini juga dilihat dari kemampuan SPPG dan sekolah, serta partisipasi siswa. Kalau semuanya siap, tentu pelayanan MBG secara prasmanan siap dilaksanakan,” kata Sudaryono.
Baca Juga: BGN Buka Kanal Aduan Khusus Guru untuk Program MBG, Laporkan ke Sini Jika Ada Keluhan
Keamanan Pangan Tetap Menjadi Prioritas
Meski menawarkan sejumlah keuntungan, penerapan MBG prasmanan tetap membutuhkan kesiapan fasilitas dan petugas.
BGN saat ini masih mengevaluasi metode tersebut di sejumlah titik di Pulau Jawa sebelum kemungkinan memperluas penerapannya ke wilayah lain.
Tysa menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ingin menerapkan metode prasmanan harus mengajukan permohonan dan menjalani verifikasi BGN.
Kesiapan petunjuk teknis, standar operasional prosedur (SOP), dan pelatihan petugas juga menjadi bagian dari persyaratan.
Kecukupan gizi dan kebersihan makanan tetap harus dijaga melalui penggunaan alat takar yang sesuai, penerapan praktik higienitas, serta penggunaan alat pelindung diri sesuai ketentuan.
BGN juga mendorong keterlibatan sekolah, penerima manfaat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam evaluasi program. Masukan serta laporan dapat disampaikan melalui saluran pengaduan resmi BGN, termasuk layanan Sahabat Gizi (SAGI) 127.
BGN menargetkan sebanyak 5.000 SPPG melaksanakan Program MBG secara prasmanan pada akhir 2026.
Hingga hari ini, Jumat (16/10), BGN melaporkan sudah ada percontohan atau piloting di 66 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melaksanakan MBG prasmanan.*
Sumber : Antara