Oleh: Hermansyah*
Pilkada atau pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat merupakan proses demokrasi penting yang menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai wilayah dengan keragaman etnis dan sumber daya alam yang melimpah, pilkada di Kalbar tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik, tetapi juga wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan signifikan dalam pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pilkada juga menjadi upaya strategis untuk memperkuat harmonisasi sosial dan mempromosikan kebijakan yang berkelanjutan. Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, penting untuk memahami bagaimana pilkada memengaruhi pembangunan daerah, hubungan antar kelompok sosial, serta penerapan kebijakan berkelanjutan. Tulisan singkat ini ini akan membahas tiga aspek utama pilkada di Kalbar, yakni pembangunan daerah, harmonisasi sosial, dan keberlanjutan dalam kebijakan yang diusung para kandidat.
Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tercatat rata-rata mencapai sekitar 5 hingga 6 persen per tahun, meskipun sempat terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar menunjukkan peningkatan dari 67,65 pada tahun 2015 menjadi 70,21 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, yang merupakan dampak dari kebijakan pembangunan. Pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah. Misalnya, telah membantu menurunkan angka stunting yang sempat berada di angka 35,7 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2023 angka prevalensi stunting terjadi penurunan menjadi 20,6 persen. Indeks demokrasi di Kalbar cukup baik berada pada angka 81,69 di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 79,51.
Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2023 masih berada di sekitar 6,71 persen dari total populasi. Tingkat pengangguran di Kalbar masih 5,05 persen. Bencana alam semakin sering terjadi. Tahun 2023 tercatat 37 kali bencana banjir dan 72 peristiwa kebakaran lahan dan hutan.
Pilkada berikutnya akan menjadi momen penting untuk menentukan apakah tren positif dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan serta kemampuan mengatasi masalah. Dengan strategi pembangunan yang tepat dan berkelanjutan, Kalbar memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Di sisi lain, pilkada juga memengaruhi kebijakan terkait sumber daya alam. Sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam yang kaya seperti hutan dan pertambangan, kebijakan kandidat terkait eksploitasi sumber daya menjadi sorotan utama. Sering kali, janji pembangunan oleh kandidat dapat berbenturan dengan kebutuhan untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga tantangan bagi pemerintah terpilih adalah menemukan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi.
Harmonisasi Sosial dalam Pilkada
Pilkada di Kalbar juga menjadi cerminan dinamika sosial masyarakat yang beragam secara etnis. Terdapat beberapa kelompok etnis besar seperti Dayak, Melayu, dan Tionghoa yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik. Harmonisasi sosial merupakan isu kritis, terutama ketika kontestasi politik bisa memicu sentimen etnis. Dalam beberapa Pilkada sebelumnya, ketegangan antar kelompok muncul akibat dukungan politik yang terpolarisasi, yang berpotensi mengancam kerukunan sosial. Kebijakan yang inklusif dari kandidat yang terpilih juga berperan penting dalam menjaga persatuan, dengan program-program yang dirancang untuk memberdayakan semua kelompok etnis secara adil.
Keberlanjutan dalam Kebijakan Pemerintah Daerah
Setelah pilkada, tantangan besar bagi kepala daerah terpilih adalah menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di tengah masalah lingkungan yang cukup serius. Kalimantan Barat, sebagai salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan yang luas, menghadapi ancaman besar berupa deforestasi. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, Kalbar mengalami kehilangan hutan yang signifikan. Menurut laporan dari Global Forest Watch, antara tahun 2001 hingga 2021, Kalbar kehilangan sekitar 2,04 juta hektar tutupan pohon, yang sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan industri kayu. Deforestasi ini berdampak langsung pada hilangnya habitat satwa liar dan degradasi fungsi ekosistem, seperti penyerapan karbon dan pengaturan siklus hidrologi.
Selain deforestasi, pencemaran sungai juga menjadi masalah lingkungan yang mendesak di Kalbar. Sungai Kapuas, yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang sekitar 1.143 kilometer, sering menghadapi tingkat pencemaran yang tinggi akibat aktivitas manusia. Sumber utama pencemaran ini meliputi limbah industri, penambangan emas ilegal, serta penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida.
Data dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalbar menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen sampel air dari Sungai Kapuas memiliki kadar logam berat yang melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh standar nasional. Kandungan merkuri yang tinggi, yang terutama berasal dari aktivitas penambangan emas ilegal, telah ditemukan di beberapa lokasi sepanjang sungai, dengan konsentrasi mencapai 0,5 mg/L, jauh di atas ambang batas aman 0,002 mg/L menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Selain merkuri, parameter pencemaran lain seperti Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada beberapa titik, tingkat BOD tercatat mencapai 8-10 mg/L, sedangkan standar air bersih untuk BOD adalah 3 mg/L atau kurang. Ini mengindikasikan bahwa air sungai telah tercemar oleh bahan organik yang berlebihan, yang sering kali berasal dari limbah rumah tangga, pertanian, dan industri. Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada kualitas air, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat setempat. Penduduk yang tinggal di sekitar Sungai Kapuas terancam risiko dampak jangka panjang dari pencemaran tersebut termasuk gangguan perkembangan pada anak-anak.
Selain itu, dampak ekologis dari pencemaran ini juga terlihat pada penurunan populasi ikan dan keragaman spesies air tawar. Beberapa spesies ikan endemik di Kalimantan, seperti ikan arwana dan ikan betutu, mengalami penurunan drastis akibat habitat mereka yang tercemar dan berubah. Kerusakan pada ekosistem sungai juga menyebabkan hilangnya fungsi ekologis penting, seperti penyaringan alami dan penyediaan sumber daya air bersih bagi masyarakat sekitar.
Situasi ini menunjukkan perlunya kebijakan lingkungan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif untuk mengurangi dampak buruk aktivitas manusia terhadap ekosistem air. Program rehabilitasi sungai, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik penambangan ilegal dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi Sungai Kapuas. Tanpa tindakan yang nyata dan berkelanjutan, kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kalbar akan terus terancam.
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memberantas aktivitas ilegal ini melalui peningkatan penegakan hukum, kerja sama dengan masyarakat lokal, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya konservasi lingkungan. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menyediakan solusi alternatif bagi masyarakat dengan menciptakan peluang pekerjaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misalnya, program-program pelatihan keterampilan, pengembangan pertanian berkelanjutan, atau ekowisata dapat menjadi sumber pendapatan yang legal dan tidak merusak lingkungan. Dengan pendekatan ini, masyarakat setempat tidak hanya diajak untuk meninggalkan praktik ilegal, tetapi juga diberikan jalan untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pekerjaan yang lebih aman dan berkelanjutan.Ke depan, pemerintah terpilih diharapkan dapat merancang dan menerapkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, memperkuat regulasi lingkungan, dan menerapkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dalam perencanaan penggunaan lahan. Selain itu, program rehabilitasi hutan dan restorasi ekosistem sungai dapat menjadi prioritas untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi, sekaligus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Kalbar tidak merusak fondasi alam yang menjadi penopang kehidupan di wilayah tersebut.
Pilkada di Kalimantan Barat memiliki implikasi yang luas terhadap pembangunan daerah, harmonisasi sosial, dan keberlanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah terpilih dapat membawa kemajuan yang seimbang di ketiga aspek ini. Untuk Pilkada mendatang, penting bagi kandidat untuk tidak hanya fokus pada janji politik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang berkelanjutan dan harmonis. **
*Penulis adalah dosen IAIN Pontianak.
Editor : Miftahul Khair