Oleh: Syamsul Kurniawan
Di pagi yang tenang, gemericik hujan membasahi daun-daun di luar, menambah kesejukan suasana. Di tangan saya, secangkir kopi hitam tanpa gula mengepul, menebarkan aroma khas yang menenangkan. Di hadapan, layar laptop terbuka, menampilkan berita-berita terkini tentang Pilkada serentak 2024. Riuh rendah persaingan para kandidat gubernur terlihat jelas, dengan debat-debat panas yang menyajikan berbagai janji dan klaim. Seiring saya meneguk kopi pertama, yang terasa pahit di lidah, pikiran saya berlabuh pada pertanyaan besar: di mana posisi pendidikan inklusif-multikultural dalam percakapan ini?
Pendidikan inklusif multikultural bukan sekadar tren atau topik pinggiran. Di negara seberagam Indonesia, ia menjadi landasan penting bagi generasi muda untuk tumbuh dalam keberagaman, merangkul perbedaan, dan menciptakan harmoni sosial. Namun, dalam arus besar perdebatan politik, isu ini kerap tergerus oleh janji-janji yang lebih mudah menarik perhatian. Ketika para kandidat berlomba-lomba memoles citra, pertanyaannya tetap: seberapa serius mereka mempertimbangkan masa depan pendidikan yang benar-benar inklusif multikultural?
Mengingat kisah Socrates, filsuf yang mempertaruhkan hidupnya demi kebenaran, saya teringat bahwa masyarakat harus memainkan peran aktif sebagai penguji janji. Socrates tidak hanya bertanya demi jawaban, ia bertanya untuk menggali makna di balik jawaban. Begitu pula, dalam setiap perdebatan politik, kita harus menjadi Socrates modern yang berani mempertanyakan setiap klaim pendidikan yang dilontarkan para kandidat.
Socrates dipaksa meneguk racun karena keberaniannya mempertanyakan tatanan yang ada. Dalam konteks pilkada, penonton tidak akan menghadapi konsekuensi sekeras itu, tetapi pertanyaannya tetap penting: apakah kita, sebagai masyarakat, siap untuk menuntut jawaban sejati? Apakah para calon gubernur benar-benar memahami arti pendidikan inklusif-multikultural, atau hanya sekadar menggunakannya sebagai pemanis retorika? Kopi tanpa gula yang pahit mengingatkan saya akan kenyataan pahit di balik citra politik bahwa janji manis tidak selalu berakar pada rencana yang realistis.
Di tengah kemeriahan debat yang terbingkai dengan sempurna di layar kaca, kita sering kali dihadapkan pada fenomena yang dijelaskan oleh Jean Baudrillard sebagai “hyperreality”, di mana citra dan realitas bertabrakan hingga sulit dibedakan.
Pendidikan inklusif multikultural menjadi lebih penting dari sekadar wacana di era ini; ia adalah alat untuk membantu generasi muda menavigasi realitas yang penuh ilusi. Pendidikan ini mengajarkan mereka untuk berpikir kritis, melihat di balik retorika, dan menilai apa yang benar-benar nyata.
Namun, di luar tantangan ini, muncul peluang. Jurgen Habermas, dengan teorinya tentang “Public Sphere”, menekankan bahwa debat politik harus menjadi ruang di mana ide-ide diuji, bukan hanya dilontarkan.
Dalam debat Pilkada, masyarakat harus melihat apakah para kandidat benar-benar menggunakan ruang ini untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pendidikan yang merangkul semua. Di sinilah peran kita sebagai penonton aktif menguji sejauh mana gagasan mereka bisa diandalkan.
Hal ini mengingatkan saya pada kisah Abu Nawas, yang dengan cerdas membuktikan bahwa rezeki tidak datang hanya dengan menunggu. Ia menggunakan tindakan nyata untuk menunjukkan kebenaran, sebuah pendekatan yang seharusnya menjadi standar dalam menilai janji politik. Masyarakat harus melihat jauh melampaui janji besar dan retorika yang indah, menuntut bukti nyata bahwa para kandidat memiliki rencana implementasi yang jelas dan efektif.
Mengawal Komitmen
Para kandidat yang serius dengan visi pendidikan inklusifmultikultural harus memiliki jawaban atas pertanyaan ini, bagaimana rencana mereka untuk mengimplementasikan pendidikan yang mengajarkan toleransi dan merangkul perbedaan? Apa strategi mereka untuk melatih guru-guru agar siap mendidik dengan prinsip inklusivitas? Bagaimana mereka akan memastikan bahwa anak-anak dari berbagai latar belakang memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang menghargai keberagaman?
Di titik ini, saya mengingat teori kecerdasan majemuk Howard Gardner, yang menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya melibatkan aspek intelektual, tetapi juga mencakup kecerdasan sosial, emosional, dan interpersonal. Pendidikan inklusif-multikultural yang sejati seharusnya mempersiapkan generasi muda bukan hanya untuk cerdas dalam hal akademik, tetapi juga dalam memahami dan menghargai perbedaan. Kandidat yang mengerti ini akan menjelaskan kebijakan yang mengintegrasikan aspek-aspek kecerdasan tersebut ke dalam kurikulum.
Masyarakat yang menonton debat ini harus mengambil sikap kritis dan mengawal komitmen, seperti Socrates. Kita harus menuntut jawaban yang membuktikan bahwa para kandidat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana membangun pendidikan inklusif multikultural. Kandidat yang hanya menjanjikan perubahan tanpa memberikan gambaran konkret tentang langkah-langkahnya harus diwaspadai, karena pendidikan yang merangkul tidak bisa hanya berhenti di permukaan.
Dalam hiruk-pikuk pilkada, para pemilih sering kali terbuai oleh kemampuan orasi yang memukau. Namun, sebagaimana kopi pahit mengingatkan pada realitas kehidupan, kita harus mengingat bahwa pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang pandai berbicara, tetapi mereka yang mampu mewujudkan visi mereka. Pendidikan inklusif multikultural bukan sekadar janji; ia adalah upaya untuk membangun generasi yang siap menghadapi dunia dengan pikiran terbuka dan jiwa yang toleran.
Socrates mengajarkan bahwa pertanyaan adalah awal dari kebijaksanaan. Di era ini, di mana simulasi dan kenyataan sering bercampur aduk, masyarakat harus tetap berani mempertanyakan dan menuntut jawaban dari para calon gubernur. Pendidikan inklusif multikultural bukan hanya soal mengajarkan keberagaman, tetapi soal membentuk karakter generasi muda yang mampu memahami dan menghargai keberagaman tersebut.
Di tengah gemuruh janji politik, penonton harus menilai siapa di antara para kandidat yang benar-benar memiliki komitmen terhadap pendidikan yang merangkul. Mereka perlu menilai siapa yang mampu melampaui sekadar retorika dan menyajikan langkah-langkah konkret yang bisa dilaksanakan. Apakah para kandidat berani menyisihkan anggaran untuk mendukung sekolah-sekolah inklusif? Apakah mereka siap melatih guru dan menyediakan kurikulum yang mencerminkan prinsip-prinsip inklusivitas?
Pendidikan yang merangkul semua adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Ia adalah cara untuk mempersiapkan generasi yang mampu melihat dunia dengan pemahaman yang lebih luas, bebas dari prasangka, dan kaya akan empati. Kandidat yang hanya menggunakan pendidikan inklusif multikultural sebagai pemanis kampanye harus diwaspadai, karena perubahan sejati membutuhkan komitmen yang berakar dalam.
Seperti secangkir kopi yang menyisakan rasa pahit di akhir, realitas debat politik mengingatkan kita bahwa di balik semua kemegahan kata-kata, kita harus memastikan substansi tetap menjadi fokus. Pendidikan yang merangkul semua tidak bisa sekadar dibiarkan menjadi janji di bibir; ia harus menjadi bagian dari kebijakan yang nyata, yang akan membentuk masa depan bangsa.
Saat hujan di luar mulai reda dan kopi di tangan saya habis, saya menyadari bahwa harapan ada di tangan kita, para pemilih. Dengan bertindak kritis seperti Socrates, kita memiliki kekuatan untuk memilih pemimpin yang tidak hanya bicara, tetapi bertindak. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan apakah pendidikan yang merangkul semua (baca: yang inklusif dan multikultural) benar-benar akan menjadi kenyataan. Seperti kopi yang pahit namun membangkitkan kesadaran, kita harus tetap waspada dan memilih dengan bijaksana.**
*Penulis adalah Kaprodi Pendidikan Agama Islam IAIN Pontianak; Ketua Divisi Kaderisasi dan Cendekiawan Muda ICMI Orda Kota Pontianak.
Editor : A'an