Oleh: Dokter Victor
Salah satu strategi menciptakan ketahanan pangan yang berdikari dan tidak tergantung pada bahan pangan dari luar serta menumbuhsuburkan usaha kecil dan menengah (Kewirausahaan), yakni dengan memberdayakan sumber pangan bergizi yang berbasis kearifan lokal untuk ketahanan pangan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, utamanya peningkatan pendapatan keluarga demi keluarga sejahtera. Dan, akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja karena mendorong kewirausahaan.
Ketahanan pangan bergizi berbasis sumber daya lokal melalui pemberdayaan masyarakat, merupakan kata kunci dalam suksesnya program ketahanan pangan yang digagas dan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang termuat dalam Visi-Misi dan Program Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tepatnya pada Asta Cita 2 ; “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.
Khusus untuk kemandirian banga, Indonesia perlu fokus untuk mencapai swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa, sektor energi sebagai pendorong inovasi dan sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan serta sektor ekonomi kreatif yang memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya. Dengan sumber daya alam yang melimpah dari kekayaan kelautan, kita dapat mencapai Swasembada pangan dengan memastikan kedaulatan pangan berbasis protein hasil laut melalui program perikanan budidaya laut (marine aquaculture) dan perikanan budidaya pantai (coastal aquaculture) serta perikanan laut dalam (deep see fishing) dikelola dengan ekonomi biru serta mendorong pemanfaatan pangan lokal bergizi lewat Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan .
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber pangan bergizi yang dapat ditemukan di seluruh penjuru negeri ini. Namun, belum dikelola secara optimal menjadi sumber makanan bergizi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi oleh masyarakat sehingga akan mendorong swasembada pangan dan ekosistem kewirausahaan. Pemberdayaan masyarakat dalam program pemerintah lewat pengolahan sumber pangan bergizi melalui potensi sumber daya alam lokal, bukan saja kita akan memiliki ketahanan pangan yang kuat, namun juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta keluarga. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi keluarga dan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dalam menyongsong Generasi Emas 2045.
Daerah yang memiliki sumber daya pangan melimpah lewat hasil laut, tetapi memiliki rentang kendala yang jauh dan letak geografi kepulauan menjadi tantangan tersendiri. Kendati demikian, hal ini merupakan anugerah karena memiliki sumber daya protein hewani melimpah yang berasal dari lautan. Potensi ini dapat dimaksimalkan lewat pemberdayaan masyarakat setempat sehingga selain menciptakan ketahanan pangan mandiri masyarakat, juga untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dari sisi ekonomi melalui kewirausahaan yang akan berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga dan terbukanya lapangan kerja yang berkualitas.
Daerah kepulauan tersebar hampir di semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga membutuhkan treatment secara holistik dalam pengelolaan kelimpahan sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Tujuan nya untuk menciptakan ekosistem pemanfaatan sumber daya alam menjadi pangan bergizi yang optimal demi swasembada pangan dan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo untuk mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan serta membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sangat strategis jika dilaksanakan dan dimulai dari daerah kepulauan yang terpencil dan tertinggal serta memiliki rentang kendala yang jauh. Daerah kepulauan dan terpencil jika diberikan intervensi sesuai dengan Asta Cita maka akan memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap angka penurunan stunting dan pemberantasan kemiskinan, mendorong kewirausahaan, swasembada pangan, dan meningkatkan terbukanya lapangan kerja.
Dalam upaya peningkatan penghasilan keluarga demi menciptakan keluarga sejahtera, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN memiliki salah satu strategi dari program Pembangunan Keluarga lewat Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor demi mewujudkan tujuan keluarga berkualitas. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) yang dikreasikan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN merupakan ukuran program pembangunan keluarga dan ditunjukkan lewat dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, sehingga dapat menjelaskan kualitas keluarga dan memberikan gambaran peran dan fungsi keluarga di Indonesia untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Pada dimensi kemandirian terdapat lima indikator, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, akses informasi, dan jaminan keuangan. Dari indikator-indikator untuk mengukur program Pembangunan Keluarga, tergambar bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN telah bergerak lebih maju dengan menilai keluarga secara kualitatif, demi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Kepulauan Karimata adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari Desa Pelapis, Padang, dan Betok Jaya yang berlimpah sumber daya protein hewani yang berasal dari hasil laut dengan sebagian besar penduduk adalah nelayan. Namun, dibutuhkan pendampingan dan pelatihan serta pembekalan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan dan pemanfaatan kelimpahan sumber pangan lokal demi ketahanan pangan, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dapat dimanfaatkan untuk menjadi wadah berbagai macam peningkatan soft skill masyarakat dalam mengelola sumber pangan bergizi berbasis sumber daya lokal untuk diolah menjadi sumber pangan berkualitas. Hal ini demi ketahanan pangan maupun untuk meningkatkan pendapatan atau ekonomi keluarga, serta dapat dijadikan wadah penyaluran makanan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu-ibu hamil. Kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat ditunjukkan dengan berbagai macam kebijakan dan programnya, oleh karena itu wilayah dengan rentang kendala jauh, kepulauan, dan terpencil sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus karena membutuhkan sumber daya yang khusus juga dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan semangat baru dan kebijakan yang populis untuk memberikan makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu-ibu hamil, merupakan program terbaik yang pernah ada dan akan dinikmati oleh masyarakat untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini untuk mencegah berbagai macam permasalahan sosial dan kesehatan yang diakibatkan karena kekurangan gizi di kemudian hari. Permasalahan kekurangan gizi pada ibu hamil dan anak-anak adalah salah satu penyebab utama dari Stunting yang akan mengakibatkan menurunnya potensi sumber daya manusia Indonesia pada masa yang akan datang. Sehingga sangat penting untuk mengintervensi kekurangan gizi ini dengan memberikan asupan gizi yang tercukupi pada ibu hamil maupun anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan sehingga akan menopang perkembangan kognitif dan fisik nya. Melalui makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu-ibu hamil serta pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber pangan lokal bergizi demi ketahanan pangan serta meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menegaskan kehadiran Negara di tengah-tengah masyarakat di mana pun berada dalam bingkai NKRI.**
*Penulis adalah Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Kalbar.
Editor : Miftahul Khair