Oleh: Fara Farisyah
TARGET kesehatan Indonesia tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN ini menjadi panduan dalam penetapan kebijakan, program, dan proyek pembangunan selama periode lima tahun. RPJMN disusun berdasar visi dan misi presiden saat ini.
Pada 2023, pemerintah mengucurkan dana Rp179 triliun untuk bidang kesehatan. Nilai ini meningkat menjadi Rp187,5 triliun pada 2024. Dengan dana ini, sektor kesehatan diberi mandat untuk menjalankan lima program kesehatan utama.
Lima program itu adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak,percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, pengaktifan gerakan masyarakat sehat, dan penguatan sistem kesehatan. Hingga saat ini, baru delapan target yang terpenuhi atau sangat mungkin terpenuhi. Artinya, potensi pemenuhan target berkisar seperdua.
Pertama, menurunkan persentase perokok usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen. Saat ini, perokok aktif di Indonesia berjumlah 77 juta orang. Dan, Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di dunia setelah China dan India. Kementerian Kesehatan melaporkan, prevalensi perokok berusia 10-18 tahun telah turun menjadi 7,4 persen. Target tercapai. Meski demikian, perlu upaya berkesinambungan karena prevalensi merokok global pada kelompok usia yang sama hanya 6 persen.
Kedua, persentase obesitas penduduk berusia di atas 18 tahun ditargetkan menjadi 21,8 persen. Tahun 2018, satu dari lima penduduk mengalami obesitas. Angka ini mengalami penurunan menjadi 15,3 persen di 2023. Target tercapai.
Ketiga, tercapainya ketersediaan obat esensial di 96 persen puskesmas. Ketersediaan ini berarti puskesmas harus memiliki minimal 80 persen dari 40 item obat indikator. Pada 2022, Kemenkes melaporkan, 92,2 persen puskesmas telah mencapai ketersediaan obat esensial. Dengan demikian, target 96 persen kemungkinan besar tercapai tahun ini.
Keempat, semua rumah sakit mesti telah terakreditasi. Pada 2022, dari lebih 3.000 rumah sakit yang ada, 81,9 persen telah mendapatkan akreditasi. Dari figur tersebut, hanya 0,2 persen yang meraih akreditasi internasional. Beberapa waktu lalu, Kemenkes melaporkan bahwa semua rumah sakit telah terakreditasi.
Kelima, angka kematian bayi (AKB) ditargetkan menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup. Badan Pusat Statistik melaporkan, AKB Indonesia tahun 2022-2023 sebesar 16,9 per 1.000 kelahiran hidup. Sisa waktu empat bulan dapat digunakan untuk melakukan program akselerasi dan pencapaian target ini.
Keenam, angka kematian ibu (AKI) ditargetkan menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup. Pada 2021-2022, AKI di Indonesia 189 per 100.000 kelahiran hidup. Selama delapan tahun terakhir, rata-rata penurunan AKI 21 per 100.000 kelahiran hidup per tahun. Dengan angka ini, besar kemungkinan target RPJMN akan tercapai.
Ketujuh, eliminasi malaria pada 405 kabupaten/kota. Eliminasi malaria artinya tidak ditemukan kasus penularan lokal malaria selama tiga tahun terakhir. Di Indonesia, dalam kurun tiga tahun, jumlah kasus malaria meningkat dari 254.000 kasus menjadi 443.000 kasus. Hingga tahun lalu, eliminasi malaria telah terjadi pada 381 kabupaten/kota. Kalau status ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan, target eliminasi malaria ini dapat tercapai.
Kedelapan, RPJMN menargetkan prevalensi gizi kurang (wasting) pada anak balita sebesar 7 persen. Tahun 2022, prevalensi gizi kurang adalah 7,7 persen, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kelebihan 0,7 persen ini mungkin masih dapat diperbaiki dalam beberapa bulan mendatang apabila dilakukan program percepatan yang efektif. Hal yang perlu diwaspadai adalah figur ini dapat berfluktuasi cepat, termasuk mengalami peningkatan.Oleh karena itu pembagunan kesehatan perlu di fukuskan pada penyelesaian isu-isu mendasar.**
*Penulis adalah mahasiswa S1 Administrasi Kesehatan ITEKES Muhammadiyah Kalbar.
Editor : A'an