Oleh: Dr. Said Basalim, M.T.*
Pada tahun 2015, dalam Kuliah Umum di Magister Teknik Universitas Tanjungpura, Prof. Ofyar Z. Tamin, guru besar Transportasi ITB, membahas potensi dan dampak pembukaan Kra Canal (Terusan Kra) oleh Thailand. Dalam tinjauan transportasi barang, pembukaan Terusan Kra ini akan mengubah konstelasi transportasi barang dan perekonomian global. Sebagaimana diketahui, jika dioperasikan, Terusan Kra yang akan menghubungkan Teluk Thailand dan Laut Andaman ini akan memberi dampak signifikan terhadap peran Indonesia dalam perdagangan internasional, terutama dengan mengubah rute maritim dan berdampak pada industri logistik dan pelabuhan.
Kanal, yang diusulkan sebagai alternatif untuk Selat Malaka, dapat mengalihkan lalu lintas pengiriman dari Indonesia, mempengaruhi posisi strategisnya dalam perdagangan maritim global. Hari ini, jika kita telah memiliki pelabuhan/ Terminal Kijing dengan total lahan 200 Ha dan estimasi kapasitas terminal petikemas 500.000 TEUs serta estimasi kapasitas terminal multipurpose 500.000 ton, pertanyaannya adalah apakah desain kapasitas Terminal Kijing dibuat dengan skenario tanpa-Terusan Kra? Seberapa besar dampak negatif dibukanya Terusan Kra terhadap rencana operasional Terminal Kijing? Apa antisipasi yang dapat dilakukan dalam lingkup nasional dan provinsi atau bahkan kabupaten?
Jebakan
Sebelum lanjut ke isu strategis berikutnya, penulis ingin membahas mengenai pemilihan frasa ‘jebakan-jalan-mantap’. Selama ini istilah yang sering kita kenal adalah middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Negara-negara yang terjebak dalam pendapatan menengah ini cenderung mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi sehingga terjebak dalam level pendapatan menengah untuk jangka waktu yang panjang. Mirip dengan hal tersebut, jebakan-jalan rusak oleh penulis diartikan bahwa ada jebakan pemikiran sehingga sebagian pemimpin daerah jika berbicara tentang infrastruktur transportasi akan selalu membahas ruas jalan yang masih rusak atau persentase jalan mantap. Apakah isu ini kurang penting? Tentunya juga penting, tapi harus ada visi jauh ke depan tentang pembangunan wilayah dari pemimpin daerah, yang tidak hanya terfokus pada isu-isu kerusakan atau kemantapan jalan semata. Pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan infrastruktur dari yang sudah ada, tetapi juga menciptakan skenario transformasi yang komprehensif dan inovatif. Hal ini mencakup perencanaan yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan strategis berbasis potensi lokal, dan integrasi ekonomi wilayah yang berkelanjutan.
Dalam buku Handbook of Transport Strategy, Policy and Institutions (Button and Hensher, 2005), terdapat bab yang ditulis oleh Brien Beson, yang menyatakan bahwa rencana pembangunan yang baik dapat berupa sebuah skenario dengan strategi optimal yang dikembangkan, di mana fungsi objektif dirumuskan sebagai kombinasi berbobot dari tujuan-tujuan yang relevan bagi pengambil keputusan. Untuk itu, pemimpin daerah perlu dan harus mampu melihat peluang jangka panjang, mengantisipasi tantangan global, serta merancang kebijakan yang mendorong daya saing daerah tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan visi seperti ini, pembangunan akan menjadi instrumen strategis untuk mempercepat kemajuan daerah secara menyeluruh. Opini ini akan mencoba membahas berbagai isu dan peluang terkait hal tersebut, dengan harapan dapat menjadi masukan konstruktif bagi para pemangku kepentingan.
Terminal Kijing
Terminal Kijing adalah infrastruktur transportasi yang berada di provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan bagian dari daerah Pelabuhan Dwikora dengan Panjang trestle 3.460 meter serta level terendah hingga -15,00 m LWS. Dengan spesifikasi ini maka terminal Kijing cukup untuk didatangi kapal jenis Handymax pembawa 40.000 – 50.000 DWT. Terminal Kijing menjadi titik simpul penting dalam rantai pasok global. Pada tahapan jangka panjang, terminal ini akan menempati lahan seluas 131,5 Ha dan akan melayani 1.950.000 TEUS pertahun. Infrastruktur yang luar biasa ini tentu akan berdampak terhadap perekonomian nasional, provinsi dan kabupaten dimana ia berlokasi. Infrastruktur pelabuhan yang direncanakan dan dikelola dengan baik berkontribusi secara signifikan terhadap PDB negara dan menghasilkan lapangan kerja yang cukup besar, memfasilitasi pembangunan ekonomi di daerah sekitarnya dengan meningkatkan transportasi multimoda dan meningkatkan efisiensi pergerakan kargo (Fedorenko, 2021; Mudronja et al., 2020). Namun, semuanya bergantung bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini utamanya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersinergi untuk memanfaatkan peluang dengan menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai. Dikaitkan dengan ‘ancaman’ pembukaan Terusan Kra, usaha yang dilakukan oleh pemerintah harus lebih maksimal atau infrastruktur ini akan menjadi infrastruktur yang jauh dari apa yang diharapkan saat perencanaannya.
IKN
Pembangunan ibukota negara (IKN) di provinsi tetangga kita, Kalimantan Timur, yang meskipun sekarang mengalami perlambatan, seharusnya mendapat perhatian dari aspek koneksi infrastruktur transportasi kewilayahan. Harus ada ide besar tentang integrasi sistem transportasi pulau Kalimantan. Jika Kalimantan Barat menganggap hal ini berdampak positif terhadap perekonomian wilayahnya, seharusnya ada pemanfaatan momentum dan dorongan kepada Bappenas selaku koordinator Pembangunan untuk dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur transportasi. Hal ini penting karena kita tidak dapat memungkiri bahwa pembangunan ekonomi sangat bergantung pada pembangunan infrastruktur dalam hal ini infrastruktur transportasi.
Pada bulan April tahun lalu, tersebar berita bahwa sebuah perusahaan infrastruktur yang berbasis di Brunei Darussalam, Brunergy Utama mengumumkan proposal pembangunan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Pulau Kalimantan. Pembangunan transportasi ini rencananya akan menghubungkan Brunei dengan dua negara tetangga, Malaysia dan Indonesia, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Diberitakan Nikkei Asia, Senin (1/4/2024), perusahaan mengumumkan, Kereta Api Trans-Borneo akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dengan taksiran biaya US$70 miliar dari sisi barat ke sisi timur Kalimantan, melintasi tiga negara Asia Tenggara. Dibagian lain, Sarawak berencana membuat bandara internasional baru di Kuching, di mana penerbangan dari Kuching ke ibukota negara Indonesia yang baru hanya akan membutuhkan waktu 30 menit. Jika momentum perpindahan ibukota negara membuat negara tetangga membuat proposal infrastruktur transportasi yang berbiaya tinggi-berdampak besar’, apa yang kita pikirkan tentang koneksi antara Kalimantan Barat ke IKN atau ke wilayah lainnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi?
Isu Sarawak dan Sabah
Ada isu terkait Sarawak dan Sabah yang menuntut referendum untuk memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Hal ini karena Sarawak dan Sabah merasa tidak mendapatkan otonomi atau kesejahteraan sebagaimana yang didapat Malaysia Barat sesuai Perjanjian Malaysia 1963 (MA63). Dengan Cadangan minyak dan gas yang melimpah di dua wilayah itu (lebih dari setengah produksi minyak dan gas Malaysia berasal dari Sabah dan Sarawak), tentunya isu pemisahan ini ditakuti oleh pemerintah di Malaysia Barat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim --dengan menyebutkan untuk mengimbangi pembangunan IKN, pemerintah Malaysia sudah setuju untuk mengalokasikan tambahan anggaran hingga RM1 miliar (setara Rp3,5 triliun) untuk meningkatkan infrastruktur di Sabah dan Sarawak (https://www.medcom.id/ tgl 21 Januari 2023), dan tidak tertutup kemungkinan akan berlanjut dan mengalami peningkatan di masa mendatang. Suntikan dana ini selain akan meningkatkan perekonomian di dua kawasan tersebut, tentunya juga akan membuka beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini provinsi Kalimantan Barat. Peluang ini dapat berupa peningkatan di bidang perdagangan (yang didukung oleh semakin tingginya kualitas rantai pasok), pariwisata dan kolaborasi ekonomi dalam bentuk proyek-proyek besar seperti Kawasan ekonomi khusus.
Pertanyaannya, bagaimana provinsi Kalimantan Barat memandang peluang ini, apa yang sudah disiapkan?
PLBN dan TBI
Kalimantan Barat memiliki lima pos lintas batas negara (PLBN) dimana tiga diantaranya telah beroperasi penuh, yaitu PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Kalimantan Barat beruntung karena berbatasan dengan wilayah Malaysia, yang merupakan negara bagian yang memiliki GDP lebih tinggi, sehingga dari segi perdagangan lebih menguntungkan karena terdapat gap price. Dalam disertasi penulis dengan topik arus transportasi barang lintas batas negara, dibahas hal ini, yang sangat menguntungkan perekonomian Kalimantan Barat (Basalim, 2020). Penulis juga menulis di Opini harian ini, pada tanggal 2 Juni 2022 tentang pentingnya untuk memetakan komoditas unggulan ekspor Kalbar di tiap hinterland PLBN. Pemetaan ini penting untuk menggali potensi komoditas strategis bernilai tinggi dan memastikan masing-masing PLBN dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai titik ekspor produk unggulan.
Terminal Barang Internasional (TBI) merupakan titik simpul angkutan barang yang penting bagi provinsi yang memiliki perbatasan darat. Terminal Barang dengan konsep dry port pernah penulis bahas di Opini pada tanggal 24 Maret 2011 ketika masih berkonsep dry port. Selanjutnya tulisan mengenai Terminal Barang Internasional pada tanggal 19 Februari 2019 ketika telah keluar payung regulasi untuk terminal barang angkutan darat yang dapat dijadikan titik ekspor barang, yang terletak di kawasan perbatasan antar negara dan yang tidak harus terhubung ke pelabuhan laut (PM 102 Tahun 2018) . Keterhubungan dengan pelabuhan laut merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah dry port (Roso, 2004). Namun, pada saat itu, syarat ini belum dapat dipenuhi oleh (rencana) dry port di Entikong yang awalnya akan dihubungkan ke Pelabuhan Kuching (Burhani, 2016). Berdasarkan informasi dari Disperindag Provinsi Kalbar, salah satu kendala utama adalah keengganan pihak Malaysia untuk mengintegrasikan pelabuhan Kuching sebagai pelabuhan laut yang mendukung dry port tersebut.
Kisah TBI Entikong banyak memberi pelajaran mengenai aspek teknik dan nonteknis dari rencana membangun titik ekspor barang di kawasan perbatasan. Hal-hal yang menyebabkan belum optimalnya operasional terminal barang ini, harus dikaji dengan baik. Yang tidak kita inginkan terjadi adalah rencana replikasi terminal barang di setiap PLBN tanpa studi yang baik yang hanya ber-output terbangunnya infrastruktur tanpa kejelasan manfaatnya bagi penduduk di kawasan perbatasan dan provinsi Kalimantan Barat secara umum.
Dari uraian di atas, dapat disarikan hal-hal yang sebaiknya disiapkan, disusun serta dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Pertama, mengoptimalkan infrastruktur kunci. Infrastruktur seperti Pelabuhan Kijing, meskipun potensial, belum didukung oleh ekosistem logistik dan ekonomi yang mumpuni. Hal yang sama juga terjadi pada Terminal Barang Internasional Entikong. Kedua, menyusun strategi atas dinamika ekonomi dan politik regional; potensi Terusan Kra dan dampak keinginan Sarawak-Sabah untuk memisahkan diri (yang memicu gelontoran dana pembangunan di kawasan ini) dapat memengaruhi pola perdagangan dan aliran investasi, yang dapat menjadi peluang bagi Kalimantan Barat. Ketiga, menyusun konsep pembangunan nfrastruktur di Kalbar; konektivitas multimodal dalam mengintegrasikan pelabuhan (Kijing), bandara, dan jalan lintas untuk mempermudah distribusi barang dan orang, sekaligus mendukung perdagangan lintas batas. Keempat, mengembangkan kawasan perbatasan sebagai gerbang ekonomi; memperkuat kawasan perbatasan sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan logistik regional. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti kawasan industri, pasar internasional, dan fasilitas logistik. Kelima, mendesain pembangunan berbasis ketahanan regional; infrastruktur harus dirancang untuk mengantisipasi perubahan geopolitik, seperti dampak Terusan Kra yang bisa menggeser arus perdagangan. Pelabuhan Kijing dapat diarahkan menjadi hub perdagangan alternatif. Keenam, menggunakan pendekatan berkelanjutan dan inklusif; fokus pada infrastruktur yang mendukung kelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal, seperti eco-tourism di kawasan perbatasan dan transportasi berbasis energi terbarukan. Mengimplementasikan zero- emission logistics hubs di sekitar Pelabuhan Kijing atau Terminal Barang Internasional di PLBN dapat menjadi langkah strategis untuk menjadikan Kalimantan Barat dalam logistik hijau di Asia Tenggara. Ketujuh, melakukan kolaborasi regional; membangun kerja sama dengan negara tetangga seperti Malaysia untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur lintas batas dan menarik investasi asing.
Disadari terdapat instansi strategis dalam pembangunan daerah yaitu Bappeda Provinsi. Bappeda sebagai think tank pembangunan suatu wilayah, pasti memiliki perencana-perencana hebat yang sudah atau sedang mengkaji berbagai aspek strategis demi kemajuan daerah. Kajian-kajian tersebut meliputi perencanaan tata ruang, optimalisasi potensi wilayah, pengelolaan sumber daya, hingga mitigasi risiko pembangunan. Sebagai institusi yang berfungsi merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang, Bappeda juga berperan dalam memastikan kebijakan yang diambil berbasis data, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta selaras dengan target pembangunan nasional. Namun, belajar dari pengalaman, diperlukan pemimpin yang visioner untuk mengarahkan potensi dan hasil kajian ini menjadi kebijakan yang nyata dan efektif, mengatasi tantangan global maupun lokal, serta memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap adaptif terhadap perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemimpin daerah harus mampu membangun sinergi lintas sektor, memanfaatkan teknologi sebagai katalisator untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Upaya ini akan semakin efektif jika para senator turut berperan sebagai enabler, mendorong dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur transportasi strategis di wilayah tersebut. Dengan sinergi yang kuat antara pemimpin daerah dan wakil rakyat, pembangunan yang dirancang tidak hanya berdampak pada kemajuan ekonomi, tetapi juga dapat membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan penduduk Kalimantan Barat.**
*Penulis adalah dosen Fakultas Teknik Untan
Editor : Miftahul Khair