Oleh: Inosensius Enryco Mokos, M. I. Kom
PEMERINTAH Indonesia mengambil langkah berani dengan menambah anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 100 triliun, menjadikannya total 171 triliun. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi buruk dan kesehatan anak-anak Indonesia. Namun, dibalik harapan dan langkah positif ini, terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait pemotongan anggaran yang baru saja dilakukan oleh Presiden Prabowo di beberapa kementerian vital seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, BMKG dan lainnya. Pemotongan ini berpotensi mengganggu berbagai program dan layanan yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rencana MBG dapat dikatakan sebagai rencana ambisius sebab dengan mengorbankan dan memotong anggaran dari sektor kementerian lain, pemerintah ingin menunjukkan bahwa MBG ini harus memberikan dampak yang bagus bagi kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia. Namun, jika program ini gagal maka tentu kepercayaan masyarakat sedang dipertaruhkan terutama kemaslahatan masyarakat yang terganggu karena pemotongan anggaran ini.
Penting untuk merefleksikan tindakan berani yang diambil oleh pemerintah ini sebagai upaya kritis terhadap kebijakan pemerintah juga sebagai upaya mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran MBG yang sangat fantastis ini. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dampak dari keputusan ini serta mencari solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan gizi masyarakat dan keberlanjutan sektor-sektor penting lainnya.
Sektor Lain Jadi Tumbal
Pertanyaan besar akan muncul setelah kita melihat penambahan anggaran MBG yang fantastis itu adalah bagaimana pemerintah bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran MBG? Selama proses eksekusi MBG yang sudah berjalan selama sebulan ini saja, masyarakat umum belum mendapatkan pelaporan penggunaan anggaran dari yang sebelumnya 71 triliun. Secara tiba-tiba anggarannya malah ditambah.
Terlebih lagi dari penambahan anggaran ini terjadi efisiensi dan pemotongan anggaran yang akan menimbulkan dampak buruk dan negatif terhadap proses pelayanan publik, yaitu kerja kementerian untuk kesejahteraan rakyat. Sekali lagi rakyat umum akan terdampak dan menjadi korban dari program ambisius ini.
Hal yang akan dirasakan oleh rakyat dari kebijakan ini adalahkualitas infrastruktur yang menurun. Kementerian PU, yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, mengalami pemotongan anggaran yang dapat menghambat proyek-proyek penting. Infrastruktur yang buruk dapat mengakibatkan aksesibilitas yang rendah, mengganggu mobilitas masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek infrastruktur yang tertunda atau terhenti dapat menyebabkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat.
Di sektor pendidikan, kebijakan pemotongan anggaran ini membuatpenghentian beasiswa dan pendidikan gratis. Pemotongan anggaran di Kementerian Keuangan yang berdampak pada program beasiswa dapat mengurangi kesempatan pendidikan bagi generasi muda. Pendidikan yang berkualitas adalah fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Dengan berkurangnya akses terhadap pendidikan tinggi, potensi sumber daya manusia Indonesia dapat terhambat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi daya saing negara di kancah global.
Baca Juga: Musrenbang Kubu Raya Fokus pada Identifikasi Masalah dan Solusi Pembangunan Sejak Dini
Di lain sisi potensi PHK banyak karyawan juga akan terjadi. Dengan adanya efisiensi anggaran di berbagai sektor kementerian, bisa terjadi banyak PHK karena kementerian akan menghemat belanja pegawai. Ada salah satu berita yang menampilkan seorang mantan karyawan Radio Republik Indonesia (RRI) terkena PHK. Karyawan tersebut berkata, “anak saya makan bergizi gratis, saya kena PHK”.
Di sektor BMKG, yang berperan penting dalam memberikan informasi cuaca dan iklim, juga mengalami pemotongan anggaran. Keterbatasan dana dapat mengurangi kemampuan BMKG dalam melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengurangi akurasi prediksi cuaca. Hal ini dapat berdampak pada sektor pertanian, perikanan, dan mitigasi bencana, yang sangat bergantung pada informasi yang akurat.
Berhadapan dengan situasi masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan pemerintah sekali lagi akan berdampak buruk pada kesejahteraan umum. Sebagai masyarakat kita perlu mengkritisi dan bersuara agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat sasar. Kita sudah belajar dari kebijakan sebelumnya yaitu pembatasan gas elpiji 3 kg yang pada akhirnya justru menjadi bumerang dan membuat masyarakat kesusahan.
Potensi Korupsi Besar
Penggunaan anggaran fantastis dari MBG ini pastinya membuat masyarakat was-was dan khawatir terjadi tindakan korupsi. Bukan tidak mungkin hal itu akan terjadi sebab belum adanya sistem informasi yang terpadu dan tepat yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengecek penggunaan anggaran MBG ini.
Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf politik Indiamendefinisikan kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan kebebasan individu dan keadilan. Bagi Amartya Sen, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memberikan kebebasan individu dan keadilan hak asasi manusia. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mempertimbangkan pilihan masyarakat untuk keadilan.
Program MBG yang memakan banyak anggarandapat dikatakan tidak adil dan mengganggu kesejahteraan sosial.Namun di lain sisi, Masyarakat ingin melihat kerja pemerintah yang benar dan tepat dalam esekskui MBG ini. Tidak dapat dipungkiri juga, program MBG baik untuk kesejahteraan rakyat karena berusaha menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas. Harapannya, proses penggunaan anggaran perlu untuk diawasi dengan baik sekaligus perlu pendekatan yang bagus guna meminimalisir tindakan korupsi.
Berkaca dari teori Amartya Sen, sebagai masyarakat umum, kita perlu bersuara agar penggunaan anggaran MBG ini bisa tepat sasar. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran MBG. Pertama, pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan penggunaan anggaran. Pemerintah dapat membentuk forum atau platform di mana masyarakat dapat memberikan masukan, melaporkan penggunaan anggaran, dan memantau perkembangan program MBG. Dengan cara ini, transparansi dapat terjaga, dan masyarakat merasa memiliki peran dalam pengelolaan anggaran.Sehingga, tercipta keadilan dan kebebasan.
Kedua, laporan berkala dan akuntabilitas. Pemerintah perlu menyediakan laporan berkala mengenai penggunaan anggaran MBG, termasuk rincian alokasi dan realisasi anggaran. Laporan ini harus dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas program. Akuntabilitas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ketiga, prioritaskan program yang berkelanjutan. Dalam merencanakan anggaran, pemerintah harus mempertimbangkan program-program yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Dengan demikian, meskipun ada penambahan anggaran untuk MBG, sektor-sektor lain tetap mendapatkan perhatian yang layak.
Pemotongan anggaran kementerian dapat mengakibatkan terhambatnya program-program penting dan menciptakan ketidakstabilan di masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, solusi transparansi dalam penggunaan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat penting, agar alokasi dana dapat dipantau dan dipastikan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi program akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, diharapkan program MBG tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan jangka panjang dalam kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Semoga!
* Peneliti dan Pemerhati Masalah Sosial
Editor : A'an