Oleh: Soependi,S.Si, MA*
Di era digital yang serba cepat dan praktis ini, inovasi layanan keuangan berbasis teknologi, atau financial technology (fintech) semakin berkembang pesat. Fintech menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang. Salah satu fenomena yang mencuat dan menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan layanan pinjaman online (pinjol).
Dengan kemudahan proses, syarat yang relatif sederhana, dan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan konvensional, pinjol menawarkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak. Tak heran jika pada tahun-tahun terakhir, jumlah pengguna layanan ini semakin melonjak, dan pasar pinjol menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia.
Total outstanding/kewajiban pembiayaan industri peer to peer (P2P) lending (pinjol) per April 2025 sebesar Rp80,94 triliun atau tumbuh 29,01% (YonY). Dalam periode Januari-Maret 2025, outstanding pembiayan yang disalurkan pinjol kepada sektor produktif/UMKM mencapai Rp28,09 triliun atau 35,10% dari total pembiayaan sebesar Rp80,02 triliun. Adapun dalam tren sepanjang tahun ini, porsi pembiayaan produktif besarannya naik turun, berturut-turut dari Januari dan Februari adalah sebesar 35,64% dan 36,53% (Finansial.bisnis.com, Juni 2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Mandiri Institute, pada 2023 sebanyak 0,25% rumah tangga Indonesia yang menggunakan pinjol tergolong kelas menengah. Kemudian rumah tangga pengguna pinjol yang tergolong menuju kelas menengah (aspiring middle class) proporsinya 0,21%. Akses pinjol dua kelompok pengeluaran tersebut cukup tinggi, didorong oleh kemudahan akses layanan dibandingkan dengan meminjam pada bank umum.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi bahwa hingga Juni 2025, sekitar 15 dari 96 penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjol belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp7,5 miliar, padahal per Mei 2025 ada 12 penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Dari 15, empat sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal.
Dan hingga Juni 2025, sebanyak tujuh penyelenggara pinjol telah dicabut izin usahanya karena melanggar ketentuan, termasuk tidak memenuhi syarat ekuitas. Dalam konteks sulitnya pendanaan digital, ada dorongan untuk merger dan akuisisi sebagai solusi untuk memenuhi modal minimum yang belum terpenuhi, yang mengurangi jumlah entitas fintech P2P lending yang diawasi OJK, namun diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas industri tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan industri pinjol yang bertanggung jawab dan stabil serta mendukung pengembangan sektor keuangan yang lebih baik.
Di balik kemudahan itu, muncul tantangan besar yang membayangi keberadaan pinjol ilegal. Usaha pinjol tanpa izin dari otoritas yang berwenang ini menimbulkan kerawanan yang serius, mulai dari praktik penagihan yang kasar, penyebaran data pribadi, hingga risiko penipuan dan penjeratan utang berkepanjangan yang meresahkan masyarakat. Berdasarkan data dari Satgas Waspada Investasi (SWI) dan OJK, jumlah penutupan pinjol ilegal terus bertambah setiap tahunnya, menunjukkan besarnya kerawanan dan keberlimpahan praktik yang seharusnya tidak didukung.
Menteri dan lembaga terkait telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sebagai garda terdepan dalam menanggulangi praktik ilegal. Satgas PASTI telah menghentikan 796 entitas ilegal pada periode Oktober s.d. Desember 2024. juga memblokir 201 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation) (ojk.go.id, Januari 2025).
Entitas ilegal tersebut terdiri dari 543 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 44 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.
Banyak praktik ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha berbaju fintech, yang menjual pinjaman tanpa izin dengan modus operandi yang rapi dan sistematis. Mulai dari penawaran melalui media sosial, web pribadi, serta Short Message Service (SMS) yang mengelabui korban dengan janji kemudahan, biaya rendah, hingga tawaran pinjaman besar tanpa syarat berat. Tingginya bunga tak terbatas, praktik penagihan kasar, penyebaran data pribadi secara sembunyi-sembunyi, hingga ancaman, intimidasi, dan teror adalah fenomena yang semakin marak terjadi. Bahkan, tingkat keberhasilan pelaku ilegal dalam mengelabui masyarakat menyebabkan mereka terjebak dalam utang berkepanjangan dan kerugian psikis dan finansial yang tak ternilai. Banyak korban yang merasa dipermalukan di kontak keluarga, disebarkan foto pribadi, bahkan diintimidasi secara verbal dan fisik melalui debt collector yang tidak tersertifikasi.
Pada saat yang sama, pinjaman online legal yang diawasi oleh regulator seperti OJK tetap berjuang menjaga integritas, membatasi praktik manipulatif, dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Meski demikian, keberadaan pemain ilegal yang terus merambah pasar memperkeruh suasana. Tidak hanya melakukan persaingan tidak sehat, mereka juga merusak citra industri fintech secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat pun menurun, dan potensi teknologi keuangan untuk membantu perekonomian sulit berkembang jika pelaku ilegal terus mendapat ruang.
Dalam kerangka menjaga keberlangsungan layanan keuangan berbasis teknologi, pemerintah perlu melakukan edukasi secara masif agar masyarakat semakin paham perbedaan pinjol legal dan ilegal. Tidak hanya berhenti pada larangan, tetapi juga edukasi mengenai risiko dan konsekuensi praktik ilegal yang sudah terbukti merusak. Penguatan literasi keuangan masyarakat juga perlu menjadi bagian dari strategi untuk membangun kesadaran kritis sehingga Masyarakat tidak mudah tergiur janji manis pinjaman cepat nan ilegal.
Pinjaman online dapat menjadi solusi keuangan yang inklusif dan efisien jika dikelola secara profesional dan berlandaskan hukum. Keberadaan layanan legal yang diawasi oleh otoritas seperti OJK memegang peranan penting dalam memastikan manfaat tersebut dapat dirasakan masyarakat secara aman dan adil. Masyarakat sebagai pengguna layanan digital keuangan pun diharapkan semakin cerdas dan kritis agar tak menjadi korban praktik merugikan.
Pada akhirnya, kita semua harus menyadari bahwa kemudahan akses finansial tidak boleh mengorbankan prinsip perlindungan dan keadilan. Reformasi sistem regulasi dan pengawasan yang serius harus dilakukan secara berkelanjutan agar Indonesia mampu memanfaatkan potensi fintech secara optimal, sembari memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital tetap terjaga. Hanya dengan demikian, masa depan layanan pinjaman online di Indonesia akan benar-benar menjadi alat pemberdayaan yang aman dan terpercaya.
*Statistisi Ahli Madya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Pusat
Editor : Hanif