Oleh : Mohamad Rif’at
Tidak ada hal yang baru mengenai masalah pendidikan tinggi. Sebagian besar dari kita meredam masalah akibat optimisme bawaan pada diri kita sendiri. Hal yang mencengangkan adalah adanya masalah ‘baru’ yang menyertai, karena berbagai jargon (seperti kebanggaan dan kewibawaan - sedikit kontribusi). Perguruan Tinggi (PT) terjangkit sehingga sukar melaksanakan tindakan nyata dan strategis. Dahulu adalah rutinitas, bagaimana saat ini dan ke depan adalah untuk mutu dan kuantitas kerjasama berkewajaran? Mungkin adalah agar PT “panjang umur”. Permasalahan jargon baru (adanya kecenderungan untuk memiliki gelar ‘akademik’) merupakan godaan dari garis tanggung jawab PT. Meski banyak lulusan, sepertinya lulusan PT terus membilang ‘angka pengangguran’. Mungkin lonjakan lulusan menyebabkan sistem pelayanan kerja lumpuh. Pengangguran seakan menyebar (meskipun lapangan kerja terbuka luas), sehingga penyelenggara PT, pemerintah dan pihak swasta mengalami tawaran pilihan yang ‘serba salah’.
Politisi dan pihak PT maupun pengguna ramai berbicara tentang upaya “memerangi” pengangguran, tetapi tentu merupakan suatu pertaruhan berat. Apakah akan mengorbankan PT demi ekspektasi kehidupan para lulusan? Kapan akan dimulai dan tentang apa yang akan dipertahankan? Semakin meningkatnya angka pengangguran, seharusnya juga semakin mampu PT membuat prediksi yang akurat dan lebih realistis. Mungkin pemerintah dan PT perlu memetakan keperluan life-skill, meskipun memang telah dikritisi habis-habisan, tetapi merupakan suatu ‘medan tempur’. Boleh jadi hal tersebut terkait dengan Landasan Ekonomi. Misalnya, harus terdapat banyak pilihan dalam menjalankan kehidupan (pengembangan model-model kurikulum mendesak untuk disediakan), suatu peralihan besar untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan.
Bila dibandingkan dengan sebagian besar negara yang masuk dalam OECD (Organisasi Kooperasi dan Pengembangan Ekonomi), pelayanan pendidikan yang dibiayai dari pajak selalu mengalami pemangkasan, akibat agenda para politisi. Pemerintahan baru kita mengagendakan “efisiensi manajemen”, dengan cepat menebus semua kekurangan investasi yang terjadi. Permasalahan ini jadi menantang PT, bukan hanya mempertaruhkan lulusan, tetapi juga para dosen dan tenaga kependidikan. Kalau dipikirkan, PT tidak bisa menyalahkan pemerintah, tetapi terus membesarkan diri, harus belajar untuk berperan. Mungkin mudah menjadi bijaksana pada hal yang telah berlalu, tapi dengan ketidaksiapan akan lebih berbahaya. Setidaknya, PT harus bergulat dengan realisme pekerjaan. PT haruslah benar-benar pemburu dan peramu secara alamiah, saling berdekatan dengan masyarakat dan sebagai gelembung spekulatif untuk menciptakan keindahan-keindahan dalam kehidupan.
Gagasan Pemerintah untuk memperpanjang usia pensiun mungkin karena kondisi realistis (fenomena nyata) agar kita semua masih dapat terus bekerja (penigkatan usia harapan hidup semestinya bukan landasan utama). Akan tetapi, jangan-jangan PT akan terhempas kembali pada sikap tradisional dalam memahami masalah pengangguran yang melemahkan kita untuk mengatasi masalah-masalah. PT agar tidak membentuk kepercayaan untuk mengelabui. Jangan sampai, lulusan mudah pasrah dan menyerah. Benar bahwa, pada saat ini PT belum bisa mengatasi semua problem teknis yang ada. Akan tetapi, pikiran-pikiran terbaik tidak boleh lagi dihabiskan untuk suatu upaya pemberian makna pengangguran. Namun, mengupayakan kehidupan berkesejahteraan. Dalam upaya mereka untuk mengatasi lulusan menganggur, PT perlu melakukan perubahan mendasar pada cara pandang terhadap kehidupan manusia. Apa yang sesungguhnya akan terjadi pada seorang lulusan? Jika suatu saat lulusan nganggur, bagaimana PT bisa tahu bahwa mereka akan mengingat PT tersebut atau tidak? Alih-alih menjanjikan pekerjaan, lulusan mungkin mulai mengalihkan perhatian pada apa yang bisa mereka kerjakan di kehidupan saat ini - tanda ilmu pengetahuan sulit berkembang.
Akankah PT saat ini mengubah sikap dan cara pandang terhadap kehidupan (baca: kesejahteraan)? Mungkin tidak. Justru sebaliknya. Reaksi kultural PT yang dominan adalah menggabungkan kesalahan dan harapan. Ketika menganggur melanda mahasiswa dan lulusan, mereka mulai khawatir dan reaksi masyarakat tidak lain adalah kepasrahan. PT cenderung melihatnya sebagai kegagalan manusia yang bisa dicegah. Padahal, PT memiliki pengetahuan dan seperangkat kompetensi untuk menekan angka pengangguran, bukan suatu pengecualian. PT harus menyelipkan sejumlah harapan, yang berjuang untuk menyejahterakan masyarakat.
Apa yang mungkin akan menjadi pelajaran utama bagi PT? Salah satunya adalah bahwa PT perlu investasi pada upaya untuk menyejahterakan masyarakat. PT tidak seharusnya terlampau yakin akan kemampuan untuk menaklukkan kekuatan semesta. Tentu bahaya kecongkakan tidak seharusnya menyandarkan kepercayaan buta pada kemampuan PT. Meskipun kekuatan menjadi lebih kokoh (umumnya karena aturan dan kewenangan), PT masih harus menghadapi kenyataan akan kerapuhan-kerapuhan. Seharusnya, PT memberikan pendekatan yang seimbang, memberikan kepercayaan kepada ilmu pengetahuan, tapi juga tetap harus menanggung beban ketidak-berdayaan saat berhadapan dengan keterbatasan.
PT seharusnya mengambil keputusan bukan hanya karena aturan, tetapi juga kebijaksanaan sebagai anggota masyarakat. Barangkali aturan adalah benar, tetapi, kurangnya perencanaan bisa mendatangkan masalah bahkan menjadi hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Banyaknya pengangguran sangat membutuhkan kepastian hidup yang bermartabat. Krisis lapangan kerja agar ditangani. Lulusan nganggur adalah tak masuk akal. Di dalam dirinya, PT harus memiliki penjelasan moral yang kuat. Pikiran PT adalah untuk mempertautkan masa depan dengan masa lalu dan menolak mengakui adanya keterputusan.
PT mungkin masih untuk memanipulasi publik, sembari menyangkal kondisi yang mendesak saat ini. Sikap pemimpin PT belum cukup terbukti dalam pengabdian terhadap perubahan yang saat ini sedang terjadi. Masalah ketersediaan lapangan kerja membutuhkan kolaborasi, tanggung jawab, dan solidaritas global, yang berlawanan dengan segala sesuatu yang dipertahankan, dan masalah tersebut bergerak terlalu cepat. Sebagai contoh, hindari retorika yang melemahkan garis otoritas dan legitimasi yang diperlukan untuk memahami fakta-fakta yang ada. Instansi pemerintah, media, dan para akademisi yang kredibel dibutuhkan untuk meyakinkan publik perihal signifikansi dan implikasi dari adanya fakta-fakta yang sebenarnya tentang pengangguran dan lapangan kerja.
Sepertinya, PT perlu mendeklarasikan keadaan darurat, sebagai kekuasaan atas apa yang dibutuhkan dalam mengatasi pengangguran. PT jelas harus terus berupaya menghalangi potensi keterpurukan publik atas kesalahan penanganan masalah. Selama ini pun, sistem pendidikan tinggi masih berada dalam kritik; pengeluaran pemerintah terkesan tidak penting. Bahkan, masyarakat masih menyerang dan mempersoalkan saran dari para ilmuwan, yakni masih terlibat aktif memberikan informasi yang keliru. Sama halnya kegiatan untuk memanipulasi opini publik alih-alih bekerja sama untuk mengatasi masalah. Mestinya PT fokus pada re-orientasi tanggungjawab, mengambil alih sebagian tugas pemerintah pusat untuk “berprestasi”. PT perlu mendorong adanya pelbagai langkah atau paket untuk mencerdaskan bangsa. Para pemimpin PT harus dapat memberikan solusi sosial dan ekonomi sehingga membuatnya semakin tampak.
PT tidak semestinya menyalahkan globalisasi, akan tetapi penting untuk menurunkan angka pengangguran. Artinya, pertahanan lulusan serta masyarakat bukanlah dengan mengisolasi diri, melainkan menguasai informasi dan keterampilan. Lulusan maupun masyarakat akan menang karena kekuatan kompetisi, sedangkan PT bergantung pada analisis informasi ilmiah. Sebagai contoh, Montessori mengunggulkan prinsip pendidikan yang menerapkan proses pengamatan dan penalaran untuk memahami fakta-fakta realitas, mengumpulkan begitu banyak data dan merumuskan begitu banyak pengetahuan teoretis sehingga tidak ada satu ilmuwan atau pendidik pun yang dapat menandingi upaya mereka. Karya-karya Montessori merupakan benih-benih Renaisans di Eropa abad ke-14 dan ke-15, ketika manusia menemukan kembali bahwa hakikat metode pembelajaran ilmiah terdiri dari eksplorasi, observasi, menanya, bereksperimen, dan berpikir logis. Proses yang sama juga diterapkan oleh para filsuf, pendidik, dan pedagang terkemuka sebelum Revolusi Industri pada abad ke-19 – zaman kejayaan pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan dalam suasana sosial yang memperluas kebebasan individu dan peluang ekonomi.
Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari masalah saat ini? Pertama, PT tidak bisa melindungi diri secara permanen dengan hanya melakukan rutinitas ber-keterbatas-an. Hal ini mengingat bahwa masalah kebutuhan lulusan tersebar secara cepat, bahkan jika PT mengurangi koneksi global. Kedua, perlindungan sesungguhnya datang dari saling berbagi informasi ilmiah yang handal dan solidaritas global. Ketika negara terkena masalah ketenaga-kerjaan, PT harus bersedia dengan jujur membagi informasi tentang meningkatnya angka pengangguran tanpa takut—sementara negara harus mempercayai informasi tersebut dan harus bersedia mengulurkan tangan membantu.
Selama beberapa abad terakhir, ketenaga-kerjaan telah memperkuat benteng perbatasan. Namun, bagian perbatasan ini telah dibiarkan terbuka. Ada orang yang tidak memiliki jaminan kerja. Kita masih memikirkan tentang tenaga kerja dalam pengertian nasional, tetapi dengan menyediakan pekerjaan yang lebih baik bagi tenaga kerja asing (akibat ikut-ikutan yang kurang berkepahaman mendalam). Kebenaran yang sederhana ini harus jelas bagi masyarakat, sayangnya luput dari pengelolaan PT. Tenaga kerja lulusan PT berhadapan masalah karena kurangnya kepercayaan. Kita menghadapi krisis kepemimpinan PT yang dapat menginspirasi, mengatur dan membiayai respons global yang terkoordinasi.
Kesan penulis adalah adanya paradoks, semakin banyak dunia terhubung, semakin banyak masalah ketenaga kerjaan yang memicu ketakutan (seperti pemanfaatan tenaga kerja kita di Kamboja dan Vietnam). Ginzburg mengusulkan gagasan untuk merasa malu dengan negara sendiri (bukan malah mencintainya), mungkin merupakan tanda sebenarnya dari rasa memiliki negara tersebut. Dalam hal ini, PT harus membuat pilihan, antara memainkan logika atau semacam penciptaan kembali idealisme kebangsaan dengan koordinasi dan kolaborasi global. Mungkin akan jauh lebih baik daripada apa yang sekarang terjadi, logika otonomi PT saat ini jelas menunjukkan keterbatasannya. Salah satunya adalah bahwa ketakutan membawa berita buruk kepada yang berkuasa (dan kepada publik) melebihi hasil aktual. Inilah alasan mengapa mereka yang pertama kali membagikan informasi tentang pengangguran lulusan PT dipermasalahkan.
Lulusan perlu ditangani menggunakan pendekatan kolektif, terkoordinasi dan komprehensif yang melibatkan seluruh (atau sebagian besar) program studi yang ada. Pendekatan komprehensif adalah yang menjangkau jauh melampaui sistim pemerintahan, mencakup mobilisasi lokal serta koordinasi dan kolaborasi secara luas, kuat dan efisien. PT harus secara langsung dapat melakukan intervensi dan harus mengandalkan kerja sama luas. Apa yang sekarang masih mendominasi adalah sikap “setiap PT untuk dirinya sendiri”. Memang ada larangan nasional untuk melakukan analisis mereka sendiri tentang kebutuhan di tengah kekurangan lokal dan kondisi tak menentu, layaknya sebagai suatu pendekatan primitif untuk pencegahan (Will Hutton dalam Guardian). Masalah pengangguran tak hanya menandakan batas globalisasi pasar, ia juga menandakan batas yang lebih fatal dari populisme nasionalis yang menekankan kewenangan PT yang biasanya berujung dengan klaim hanya melalui koordinasi dan kolaborasi global.
PT mungkin akan tergoda, yakni melihat masalah pengangguran sebagai keuntungann. Tanda-tandanya adalah mengurangi solidaritas tanpa syarat yang sudah terlihat dan selalu berlangsung. PT memang perlu dipaksa untuk membuat keputusan ketika lapangan kerja telah jenuh. Kriteria yang diandalkan adalah yang tidak dibenarkan membuka ruang untuk korupsi. Prosedur seperti itu adalah yang tidak mengindikasikan pemberlakuan logika ‘kejahatan’. Jadi, sekali lagi, hati-hati bahwa seringkali PT memilih logika jahat atau memilih semacam penciptaan kembali ketidakadilan. Wallahu a’lam. (*)
*Penulis adalah Dosen FKIP Untans
Editor : Hanif