Oleh: Rosadi Jamani*
17 Agustus. Di alun-alun kota, bendera merah putih berkibar dengan gagah. Trompet upacara ditiup, suara lantangnya memotong udara pagi yang masih penuh embun dan hutang. Anak-anak berlari, lomba balap karung dimulai. Di layar TV, presiden berdiri di podium, membaca teks proklamasi dengan suara berat yang seolah ingin berkata, “Lihatlah, rakyatku, kita sudah merdeka.” Tapi entah kenapa, di belakang layar itu, jutaan rakyat justru sedang berdesakan di job fair, berebut pekerjaan dengan syarat: usia maksimal 25 tahun, pengalaman minimal 3 tahun, dan siap kerja di bawah tekanan, tekanan hidup.
Februari 2025, data BPS mengumumkan angka sakral. Ada 7,28 juta pengangguran. Itu seperti seluruh penduduk sebuah provinsi berdiri berbaris sambil memegang CV, menatap kosong ke masa depan. Di antara mereka, 1,01 juta adalah sarjana, manusia yang telah menghabiskan tiga sampai lima tahun kuliah, menghafal teori ekonomi, filsafat, bahkan anatomi, hanya untuk menemukan bahwa ijazah mereka kini berguna sebagai alas mouse di warnet.
Jumlah angkatan kerja membengkak menjadi 153,05 juta orang, naik 3,67 juta dari tahun sebelumnya, seolah semesta sedang bercanda, “Aku beri kalian tenaga, tapi cari makan sendiri, ya.”
Merdeka katanya. Merdeka dari penjajahan Belanda, tapi kini dijajah rasa cemas setiap kali melihat saldo rekening. Merdeka dari kolonialisme, tapi tak pernah merdeka dari iklan lowongan kerja yang ujung-ujungnya “Terima kasih, tapi Anda belum memenuhi kualifikasi.”
Di Bekasi, Mei 2025, ada job fair bernama Pasti Kerja Expo. Namanya terdengar seperti jaminan surga bagi pengangguran. Lebih dari 25 ribu pelamar datang. Mereka antre sejak subuh, sebagian belum sempat sarapan, berharap pulang dengan kabar baik. Tapi nyatanya hanya 2.557 lowongan tersedia dari 64 perusahaan. Di tengah kerumunan, ada yang pingsan, ada yang ribut, ada yang menangis diam-diam sambil memegang map lamaran. Desas-desus beredar, sebagian lowongan hanyalah “ghost job” untuk branding perusahaan. Jadi bukan hanya cinta yang bisa PHP, tapi pekerjaan juga.
Juni 2025, Bandung Barat. 3 ribu pelamar untuk 2.500 lowongan. Terdengar cukup adil sampai sampeyan sadar semua orang itu sedang berjuang dari nol, korban PHK, fresh graduate, bahkan bapak-bapak yang nekat melamar posisi customer service demi makan besok.
Di Cianjur, Khaira Store membuka 50 posisi dan didatangi 1.000 pelamar. Mereka berdandan formal sejak jam 5 pagi, tapi sebagian pulang sebelum siang, bukan karena diterima, melainkan karena formasi sudah penuh sebelum mereka sempat menyerahkan lamaran.
Di tengah antrean panjang itu, negara berdiri di panggung pidato, menjanjikan 19 juta lapangan kerja sampai 2029. Lima juta di antaranya green jobs, katanya, pekerjaan ramah lingkungan. Mungkin itu artinya kita akan menanam pohon sambil menunggu panggilan HRD. Sementara itu, realitas awal 2025 berkata lain, 52 ribu pekerja sudah kena PHK hanya dalam sembilan bulan terakhir. Sektor manufaktur merintih, sektor jasa megap-megap, pertanian pun tak lagi jadi penyelamat.
Di televisi, Menteri Keuangan bicara tentang link & match antara dunia pendidikan dan industri. Menteri Ketenagakerjaan bilang pengangguran sarjana adalah tantangan besar. Tapi di dunia nyata, Career Development Center di kampus lebih sibuk bikin seminar “Tips Sukses” yang diakhiri foto bareng narasumber, ketimbang membuka akses kerja yang nyata.
Kampus Merdeka dijual sebagai solusi, mahasiswa magang di industri. Tapi banyak yang berakhir menyapu lantai kafe atau jadi admin Instagram, dengan bayaran sertifikat yang bisa dipajang di LinkedIn. Mereka bilang ini pengalaman berharga, tapi perut tak pernah kenyang oleh pengalaman.
Lalu tibalah hari kemerdekaan. Di jalan-jalan, rakyat bersorak, anak-anak makan kerupuk di tali rafia. Di ruang tamu rumah kontrakan, seorang sarjana memandang lowongan kerja di ponselnya, membaca syarat yang tak masuk akal, lalu mematikan layar.
Di seberang sana, seorang bapak yang baru di-PHK duduk memandangi bendera di depan rumahnya. Ia bertanya-tanya, apakah kemerdekaan berarti kebebasan untuk memilih cara mati perlahan, mati kelaparan atau mati karena frustrasi.
Entah mengapa, semua ini terus terasa seperti sandiwara. Negara memberi kembang api di malam hari, supaya kita lupa besok pagi harus kembali mengirim lamaran kerja. Kita diberi lagu-lagu perjuangan, supaya telinga kita lupa suara perut sendiri. Kita diberi pidato penuh janji, supaya lidah kita tak sempat mengutuk realitas.
Merdeka? Iya, kita merdeka. Merdeka untuk kecewa tanpa batas. Merdeka untuk mengantre di job fair sampai kaki bengkak. Merdeka untuk menatap saldo ATM yang tak kunjung bertambah. Merdeka untuk menjadi angka di laporan BPS yang dibacakan tanpa rasa bersalah.
Mungkin, suatu hari nanti, ketika janji 19 juta pekerjaan itu benar-benar terwujud, kalau terwujud, kita sudah terlalu tua untuk melamar. Saat itu, kita hanya bisa tersenyum getir, menyadari bahwa kemerdekaan ini hanyalah tiket masuk ke arena pertarungan yang sama, berebut hidup di negeri yang katanya sudah bebas, tapi nyatanya tak pernah benar-benar membebaskan.**
*Penulis adalah penulis Dosen UNU Kalimantan Barat.
Editor : Hanif