Oleh: Prima Trisna Aji*
Kasus Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh KPK pada tanggal 20 Agustus 2025 mengguncang seluruh fondasi perlindungan pekerja. Ia ditetapkan tersangka karena dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). KPK menyebut bahwa ada aliran uang miliaran rupiah terkait perkara ini. Proses hukum terus berjalan, akan tetapi pesan moralnya sudah jelas: ketika sertifikasi K3 diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya sekadar anggaran saja, melainkan nyawa manusia.
Kisah Nyata “Shift Terakhir” yang Tak Pernah Selesai
Pada bulan Februari 2025, kisah nyata seorang pekerja PT ITSS di Morowali tewas saat membuka gulungan strip baja. Investigasi awal menyorot lemahnya sistem K3 di area kerja tersebut. Tidak ada headline yang cukup lantang untuk menebus satu nyawa yang hilang. Namun, kasus ini seperti cermin yang memaksa kita menatap retaknya pagar keselamatan di banyak tempat kerja. Ketika prosedur tak dipatuhi, APD tak standar, dan supervisi melemah, tragedi tinggal menunggu giliran untuk mendapatkan jatah siapa giliran selanjutnya.
Mengapa korupsi sertifikasi K3 begitu berbahaya?
Sertifikat K3 merupakan “sabuk pengaman” sistemik: ia menjamin pelatihan, prosedur, peralatan, dan budaya kerja yang baik, benar dan tepat. Jika “dibeli”, maka sabuk pengaman itu akan putus sebelum diuji. Konsekuensinya tercermin pada data nasional bahwa Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 462.241 kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2024, dimana angka tersebut menunjukkan beban besar yang seharusnya bisa ditekan bila kepatuhan benar-benar berjalan. Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan melaporkan sekitar 370 ribu kasus, trend yang jelas memburuk dari tahun ke tahun.
Riset terbaru lintas negara menunjukkan intervensi K3 yang serius mulai dari manajemen keselamatan, pelatihan, hingga pelaporan “nyaris celaka” mampu menurunkan cedera dan kecelakaan kerja secara signifikan. Sebuah tinjauan ilmiah tahun 2024 juga menegaskan bahwa efektivitas intervensi K3 terhadap outcome keselamatan, sementara studi lain di tahun yang sama menunjukkan bahwa praktik manajemen dan budaya keselamatan yang kuat berkorelasi dengan peningkatan performa organisasi.
Pada level pabrik, penelitian tahun 2025 menemukan bahwa implementasi sistem pelaporan near-miss modern bukan hanya memperkuat budaya keselamatan, tetapi juga menekan potensi kecelakaan serius. Semua temuan ini konsisten menunjukkan satu hal, yakni keselamatan kerja hanya bisa dijaga dengan standar yang kuat dan integritas yang dijaga.
Kasus ini harus dibaca sebagai alarm keras bahwa sistem sertifikasi K3 perlu reformasi yang sangat mendalam. Digitalisasi penuh dalam proses sertifikasi menjadi kebutuhan mendesak agar setiap tahapan dapat diawasi publik dan bebas dari praktik suap. Audit independen juga harus dilakukan secara rutin, dengan rotasi assessor untuk mencegah konflik kepentingan. Pengawasan berbasis risiko mesti diperkuat, terutama pada sektor padat risiko seperti konstruksi, tambang, dan metalurgi.
Selain itu, perlindungan bagi whistleblower sangat penting untuk memastikan pekerja dan pengawas berani melaporkan pelanggaran tanpa takut akan balasan. Sistem pelaporan nyaris celaka harus diwajibkan, karena terbukti mampu memperkuat budaya keselamatan di berbagai negara. Transparansi juga harus diperluas dengan publikasi “papan skor K3” nasional yang menampilkan jumlah kecelakaan, status sertifikasi, hingga hasil audit tiap sektor. Dengan begitu, publik dapat ikut mengawasi, dan perusahaan terdorong untuk berlomba-lomba meningkatkan standar keselamatannya.
Kasus korupsi K3 oleh Wamenaker merupakan momentum yang sangat tepat. Momentum untuk menata ulang sistem K3 agar benar-benar berfungsi melindungi pekerja dengan baik, bukan hanya sekadar formalitas administrasi belaka. Momentum untuk menunjukkan bahwa negara berpihak pada rakyat yang bekerja, bukan pada pejabat yang memperdagangkan keselamatan kerja. Karena pada akhirnya, keselamatan kerja bukan hanya sekadar angka dalam laporan, melainkan hak asasi yang tak boleh digadaikan oleh korupsi atau perilaku apapun. Dengan kejadian ini, diharapkan peran Pemerintah lebih aktif dalam memberikan perlindungan kepada keselamatan kerja supaya tidak akan terulang pada kemudian hari.**
*Penulis adalah dosen prodi Spesialis Medikal Bedah Universitas Muhammadiyah Semarang.
Editor : Hanif