Oleh: Arif Rahman*
Rilis BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, sejumlah ekonom menilai angka tersebut tidak sejalan dengan indikator utama pertumbuhan ekonomi yang justru memperlihatkan tanda-tanda pelemahan.
Di sisi lain, masyarakat juga merasakan tekanan ekonomi yang nyata, mulai dari menurunnya daya beli, lesunya perdagangan, hingga meningkatnya isu pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini membuat sebagian kalangan mempertanyakan apakah capaian pertumbuhan tersebut benar-benar merefleksikan keadaan ekonomi di lapangan.
Menariknya, Kalimantan Barat bahkan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni 5,59 persen (yoy). Capaian ini menempatkan Kalbar berada di urutan ke-7 secara nasional sekaligus mengukuhkannya sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Kalimantan. Adapun faktor utama yang mendorong pertumbuhan tersebut ialah konsumsi rumah tangga serta investasi. Tentu saja, angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dinamika yang cukup menarik.
Daya Beli Tak Hilang, Hanya Pindah Tempat
Pada kuartal II 2025, konsumsi rumah tangga secara nasional masih tumbuh 4,97 persen (yoy), sementara di Kalbar bahkan mencapai 5,44 persen (yoy). Alih-alih disambut positif, torehan ini justru mendapat sorotan dan pertanyaan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, momentum yang biasanya menjadi pendorong belanja masyarakat, seperti bulan puasa dan lebaran, justru terjadi pada kuartal pertama. Ditambah dengan munculnya fenomena yang populer disebut Rombongan Hanya Nanya (Rohana) dan Rombongan Jarang Beli (Rojali), sehingga pertumbuhan konsumsi tersebut dinilai kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Sekilas tampak ada suatu anomali, namun jika dicermati lebih dalam, hal tersebut dapat terjelaskan. Hari pertama lebaran memang jatuh di bulan Maret, tapi itu tepat di ujung kuartal I (31 Maret).
Namun, hari kedua lebaran sudah masuk 1 April dan masih ada libur panjang lebaran ditambah cuti bersama sampai 8 April. Tidak berhenti di situ, kuartal kedua juga dipenuhi hari libur lainnya, seperti Iduladha, Waisak, Kenaikan Isa Almasih, long weekend, hingga libur sekolah yang juga dimulai pada bulan Juni. Jika dijumlahkan, total hari libur sepanjang kuartal II mencapai 40 hari.
Banyaknya hari libur tersebut ternyata mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Lonjakan pergerakan ini tercermin jelas dalam data perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) di Kalimantan Barat. Sepanjang bulan April 2025 saja, tercatat ada hampir 1,5 juta perjalanan wisnus dan merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah dalam pencatatan perjalanan wisnus di Kalbar.
Menariknya, pada bulan Mei dan Juni, jumlah perjalanan wisnus di Kalbar tetap konsisten berada di atas satu juta perjalanan. Sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan pada momen lebaran sekalipun. Hal ini menggambarkan betapa masifnya pergerakan masyarakat Kalbar pada kuartal II 2025.
Sebagaimana umumnya, setiap perjalanan, baik untuk mudik maupun berwisata, pasti diiringi dengan pengeluaran, mulai dari transportasi, akomodasi, makan minum, hingga belanja kebutuhan lainnya. Rangkaian aktivitas tersebut kemudian menciptakan multiplier effect yang signifikan, karena lonjakan konsumsi masyarakat mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi secara bersamaan.
Menurut catatan BPS, jumlah tamu hotel di Kalbar naik sebesar 13 persen (yoy) selama kuartal II 2025. Menariknya, tren ini tidak merata: hotel berbintang mengalami kontraksi 0,56 persen, sementara hotel nonbintang justruk melonjak hingga 27 persen. Artinya, semakin banyak wisatawan domestik yang bepergian, tetapi mereka cenderung memilih akomodasi yang lebih ramah kantong sehingga uangnya bisa dialokasikan untuk pengalaman lain, seperti kuliner, belanja, dan transportasi. Tentu saja, pergeseran pola ini tetap membawa berkah bagi ekonomi lokal karena perputaran uang di sektor wisata terus mengalir.
Fenomena ini juga semakin menarik jika dikaitkan dengan data PLN, dimana penjualan listrik rumah tangga tercatat turun 4,69 persen (yoy) pada kuartal II 2025, sementara penjualan listrik untuk usaha dan industri justru tumbuh di atas 8 persen (yoy). Pola ini memberi sinyal bahwa belanja masyarakat tidak hilang, melainkan bergeser, dari aktivitas domestik di rumah menuju konsumsi di sektor jasa dan aktivitas luar rumah, seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, hingga hiburan. Pergeseran inilah yang pada akhirnya menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian daerah, karena konsumsi masyarakat tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga semakin menyebar ke sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan lebih luas.
Hilirisasi Bauksit Dongkrak Investasi Kalbar
Dari sisi investasi, baik nasional maupun Kalbar, juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Selama kuartal II 2025, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional tercatat tumbuh hampir 7 persen (yoy), bahkan di Kalbar pertumbuhannya mencapai 8,60 persen (yoy). Namun, beberapa ekonom merasa capaian ini ada kejanggalan, karena sejumlah indikator utama justru menunjukkan sinyal pelemahan. Misalnya, Purchasing Managers’s Index (PMI) manufaktur yang mengalami kontraksi serta penyaluran kredit investasi yang juga turut melambat. Situasi ini pun dinilai tidak lazim, sehingga laju pertumbuhan PMTB dianggap tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.
Meskipun sejumlah indikator utama menunjukkan kinerja investasi sedang melemah, gambaran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Indikator-indikator tersebut baru menangkap sebagian kecil dinamika di lapangan, sehingga perlu dilengkapi dengan data pendukung lainnya agar menghasilkan potret kinerja investasi yang lebih utuh dan komprehensif.
Jika melihat data realisasi investasi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, total realisasi investasi di Kalbar sepanjang kuartal II 2025 mencapai Rp12,27 triliun, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun kabupaten dengan nilai realisasi investasi tertinggi adalah Ketapang (Rp5,41 triliun), disusul Mempawah (Rp1,38 triliun), Kubu Raya (Rp1,37 triliun), dan Kayong Utara (Rp1,35 triliun). Menariknya, hampir separuh dari total realisasi investasi tersebut berasal dari sektor industri logam dasar.
Tingginya nilai realisasi investasi di Kalbar, sejalan dengan program strategis pemerintah dalam mempercepat hilirisasi hasil tambang. Dengan cadangan bauksit terbesar di Indonesia, Kalbar kini menjadi pusat strategis industri bauksit nasional. Bahkan, di era pemerintahan saat ini, Kalbar mendapat dua Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kabupaten Ketapang serta Kawasan Industri Pulau Penebang di Kabupaten Kayong Utara. Melalui pengembangan ini, Kalbar akan memiliki tambahan smelter baru yang mampu mengolah bijih bauksit mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi seperti alumina, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah maupun nasional.
Catatan Penting Perekonomian Kalbar
Konsumsi yang tetap terjaga serta investasi yang melonjak akibat adanya hilirisasi memberi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Kalbar. Namun, ada beberapa catatan dari dinamika ekonomi saat ini.
Pertama, meskipun daya beli belum sepenuhnya pulih, masyarakat tetap menyisihkan pengeluaran untuk berwisata dengan cara menyesuaikan pilihan. Ini juga membuka ruang bagi usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata untuk berkembang, sekaligus menantang hotel berbintang agar melakukan inovasi serta mencari pasar baru di luar ketergantungan pada belanja pemerintah.
Selanjutnya, investasi di Kalbar pada kuartal II 2025 yang melonjak lebih dari dua kali lipat, ternyata menyimpan paradoks. Sebagian besar investasi mengalir ke proyek hilirisasi bauksit yang terkonsentrasi di beberapa kabupaten, sehingga tidak dirasakan merata oleh masyarakat Kalbar. Selain itu, sifat investasi yang padat modal dan teknologi membuat dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja relatif terbatas. Akibatnya, meski secara statistik nilai investasi terlihat mengesankan, manfaat ekonominya berpotensi hanya dirasakan oleh segelintir wilayah dan kelompok. Tanpa kebijakan yang mendorong keterkaitan dengan ekonomi lokal, Kalbar berisiko mengalami “pertumbuhan di atas kertas” yang belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.
Akhirnya, data yang dirilis BPS sepatutnya kita maknai sebagai potret objektif perekonomian. Angka-angka ini lahir dari proses panjang, mengacu standar internasional, dan kerja kolektif di lapangan. Oleh karena itu, alih-alih sekadar meragukan, yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat data secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Dengan memahami statistik secara komprehensif, kita dapat menghindari salah tafsir, dan benar-benar menangkap bagaimana sesungguhnya data itu berbicara.**
*Penulis adalah Statistisi Muda BPS Provinsi Kalimantan Barat.
Editor : Hanif