Hingga hari ini, keracunan di MBG terus saja berulang dan bertambah dari hari ke hari. Jumlah total siswa yang dirawat intensif terus bertambah. Sejak program MBG diluncurkan pada Januari, hingga 19 September 2025 tercatat 5.626 anak mengalami keracunan makanan dalam MBG di sejumlah daerah.
Angka yang mungkin ‘terlalu’ kecil dibandingkan jumlah jutaan anak penerima MBG, tetapi cukup untuk me-warning kita agar menyikapi keracunan MBG secara serius. Pasalnya, angka tersebut diduga fenomena gunung es karena belum ada sistem pelaporan kasus yang baik, transparan, dan akuntabel.
Sebagaimana data yang disampaikan di harian nasional, Selasa (23/9/2025), di Baubau, Sulawesi Tenggara, misalnya, pada 16 September 2025 sebanyak 46 siswa keracunan makanan yang kondisinya tak layak dalam MBG.
Di Ketapang, tepatnya di SDN 12 Benua Kayong, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sebanyak 16 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG pada Selasa (23/9/2025). Penyebabnya, salah satu dapur MBG dinilai tidak layak.
Di Garut, Jawa Barat, 194 siswa mual dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG ayam woku dan tempe orek. Masih di Jawa Barat, tepatnya di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, siswa yang mengalami keracunan seusai menyantap paket MBG hingga Selasa (23/9/2025) pagi mencapai 365 anak.
Para siswa tersebut berasal dari SMK Pembangunan Bandung Barat (PBB), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Fiqri, dan SD Negeri Sirnagalih. Mereka mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga sesak napas. Bahkan, ada korban yang buang air besar hingga berdarah.
Sebagaimana yang diungkapkan Fabio Maria Lopes Costa (23/9/2025-09:20 WIB), berdasarkan data yang dihimpun dari Kepolisian Daerah Jabar dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, para korban diduga mulai mengalami keracunan pada Senin (22/9/2025) siang setelah mengonsumsi makanan dalam paket menu MBG. Sejumlah makanan pada menu MBG yang dikonsumsi siswa diduga basi. Menu MBG yang disantap siswa adalah nasi, daging ayam, tahu, dan buah potong.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mendatangi sejumlah lokasi perawatan para korban pada Selasa pagi. Dia juga mendatangi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan di wilayah tersebut. Mengingat banyaknya siswa yang keracunan, Dadan Hindayana menginstruksikan agar pelaksanaan MBG di daerah tersebut dihentikan sementara.
Di Banggai, Sulawesi Tengah, 157 siswa keracunan setelah makan menu MBG ikan cakalang. Dari jumlah tersebut, 78 siswa masih dirawat intensif.
Dalam Tajuk Rencana salah satu koran nasional diungkapkan, selain berbagai kasus keracunan makanan, menu MBG di banyak sekolah juga berupa produk pangan ultraproses dan susu berperisa tinggi. Pemberian makanan ultraproses justru bisa memicu persoalan gizi, yakni obesitas atau kelebihan berat badan yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular.
Terus terjadinya kasus keracunan menunjukkan sistem pengawasan dan akuntabilitas belum berjalan baik, mulai dari dapur tak layak, inspeksi minim, hingga logistik makanan tak higienis. Sebab, tak ada persiapan matang dari aspek regulasi, keamanan pangan, kecukupan gizi, hingga pemantauan.
Terus berulang keracunan makanan di MBG menjadi ironi karena program yang dirancang untuk meningkatkan status gizi warga malah menimbulkan banyak masalah. Keracunan menyebabkan kegiatan belajar siswa terganggu, masalah kesehatan, serta menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Menanggapi terus berulang dan bertambahnya kasus keracunan MBG, pemerintah pusat menyebut, sebagian kasus keracunan terjadi akibat alergi, tetapi laporan daerah menunjukkan pola kejadian yang konsisten, yakni makanan datang terlambat dan basi, tidak higienis, serta penyajiannya terburu-buru (Kompas, 20/9/2025).
Apapun alasannya, evaluasi menyeluruh-komprehensif-sistematik berkelanjutan sangat mendesak dilakukan. Butuh berapa anak lagi keracunan sampai pemerintah mau melakukan moratorium atau penghentian sementara MBG? Atau menunggu sampai ada anak yang kehilangan nyawanya?
Bermanfaat bagi Rakyat
Sejatinya, MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bermanfaat bagi rakyat. Disebutkan setidaknya ada empat dampak positif, yaitu perbaikan gizi masyarakat, perbaikan status kesehatan, dampak pada ekonomi, dan dampak pada pendidikan.
Oleh karena itu, program MBG ini perlu terus dilakukan dan dikembangkan. Solusi teknis-komprehensif mesti diupayakan untuk meminimalisir, bahkan memitigasi kasus keracunan makanan di MBG.
Mengkristalisasikan Tjandra Yoga Aditama (2025), Adjunct Professor Griffith University, ada sejumlah rekomendasi tentang pengendalian keracunan makanan pada MBG agar dapat membuat program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini memberi kesuksesan yang lebih baik di masa datang.
Pertama, prinsip dasar dalam memberi makanan yang harus dipegang teguh, yaitu keamanan pangan yang harus diutamakan lebih dahulu, diikuti dengan manfaat dari program makan itu. Tegasnya, makanan yang disajikan harus terjamin benar-benar keamanannya.
Kedua, pemahaman konsep keamanan pangan atau food security dalam bentuk rantai pangan from farm to plate atau dari sumber bahan pangan sampai selesai dimakan oleh yang mendapatkannya. Ini adalah hal yang amat penting dan perlu mendapat perhatian saksama karena disrupsi pada salah satu rantai alur kegiatan akan dapat memengaruhi keberhasilan dan manfaat makan siang bergizi gratis ini.
Ketiga, kalau sudah terjadi keracunan makanan, harus segera dilakukan penyelidikan epidemiologik (PE) secara saksama dan rinci. Dengan cara ini, setiap kejadian dapat segera diketahui penyebabnya, baik penyebab dalam bentuk mikroorganisme, mungkin bakteri, jamur, virus, bahan kimia, maupun penyebab dalam prosesnya.
Keempat, dengan makin diperluasnya program MBG, sepatutnya dilakukan pengumpulan data secara ilmiah untuk menilai keberhasilannya dan melihat kemungkinan dampak yang tidak diinginkan.
Dalam hal ini, setidaknya ada dua bentuk yang dapat dilakukan, yakni (1) melakukan survei kepuasaan secara berkala terhadap murid, orangtua murid, guru, serta petugas dan pelaksana penyedia makanan, dan (2) melakukan pengumpulan data longitudinal dalam bentuk studi kohort sejak saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Dalam studi ini, data dikumpulkan secara berulang dari kelompok individu yang sama atau kohort dalam jangka waktu yang panjang untuk mengamati perkembangan atau perubahan variabel penelitian.
Kelima, kita perlu menyadari pula bahwa pemberian dan konsumsi makanan mungkin saja berpotensi menimbulkan keracunan makanan. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa diperkirakan sekitar 600 juta orang di dunia pernah mengalami gangguan kesehatan sesudah mengonsumsi makanan yang tercemar.
Dari data ini, harus ada upaya intensif yang sistematis dan terintegrasi untuk dapat meminimalisasi semaksimal mungkin korban keracunan makanan pada program MBG kita.
Catatan penutup
Program MBG merupakan wujud perhatian dan komitmen pemerintah terhadap pentingnya kualitas dan kesejahteraan gizi masyarakat untuk membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas unggul yang mampu bersaing di tengah konstelasi (politik) global dengan segala dampak ikutannya saat ini.
MBG merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan gizi bagi anak sekolah untuk Indonesia Emas 2045. Selain itu, secara spesifik, MBG bertujuan untuk mengatasi gizi buruk dan stunting di Indonesia, mendukung tumbuh kembang anak-anak, memastikan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.
Program MBG juga bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. MBG diharapkan mampu mendukung konsentrasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar yang akan bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Mengingat substansi MBG itu sangat strategis untuk meningkatkan ketahanan kesehatan bangsa, maka semua pihak mesti menyambut baik dan memberikan dukungan (positif) terhadap program MBG.
Pihak yang berkompeten terkait MBG harus menjamin komitmen terhadap transparansi, partisipasi, dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pemenuhan fungsi nutrisinya dan keamanan menu MBG untuk keselamatan anak.
Perbaikan yang dijanjikan pemerintah harus menyentuh akar masalah yang memicu kekhawatiran warga atas berulangnya kejadian keracunan. Pemerintah tidak cukup hanya meminta maaf dan menanggung biaya perawatan korban, tetapi juga mesti memastikan kasus keracunan tidak terulang.
Para penyedia dan petugas pelaksana teknis harus memberikan jaminan pelayanan MBG yang aman dan sehat dengan penuh dedikasi, kesungguhan hati, tulus-ikhlas, jauh dari tindakan ‘asal jadi’, manipulatif, dan koruptif. Hanya dengan komitmen yang demikian, hak anak atas makanan yang lebih sehat, masa depan lebih baik, inklusif, berkeadilan, dan berkeadaban bisa diejawantahkan. Semoga demikian!!!
