Oleh: Arifin Setiyono*
Salah satu isu keuangan yang hangat setelah pelantikan Menteri Keuangan Purbaya adalah langkah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menempatkan dana sebesar 200 triliun ke beberapa bank. Hal ini telah dilakukan secara resmi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, yang ditetapkan pada tanggal 12 September 2025.
Melalui KMK tersebut, dinyatakan bahwa penempatan uang negara dilakukan pada Bank Umum Mitra yaitu PT BRI sebesar Rp55 triliun, PT BNI sebesar Rp55 triliun, PT Bank Mandiri sebesar Rp55 triliun, PT BTN sebesar Rp25 triliun, dan PT BSI sebesar Rp10 triliun. Penempatan ini dilakukan melalui beberapa ketentuan. Pertama, dilakukan dengan perjanjian kemitraan antara Bank Umum Mitra dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang memuat tentang klausul hak kewajiban, penyampaian laporan, larangan, denda sanksi, penyelesaian perselisihan, penarikan dana, serta jangka waktu perjanjian. Kedua, dilarang menggunakan uang tersebut untuk membeli Surat Berharga Negara. Ketiga, penempatan uang negara dilakukan dalam bentuk Deposito On Call (jenis deposito berjangka yang memungkinkan nasabah (dhi Menkeu selaku BUN) dapat menarik dana kapan saja, melalui pemberitahuan sebelumnya), baik bank konvensional/syari’ah dengan mekanisme tanpa lelang. Keempat, terhadap penempatan kepada Bank Umum Mitra tersebut dikenakan tingkat bunga/ imbal hasil sebesar 80,476 persen dari BI 7-Day Reverse Repo-rate untuk rekening penempatan dalam rupiah. Kelima, tenor penempatan uang negara selama enam bulan, dan dapat diperpanjang kembali.
Sedangkan ketentuan mengenai manajemen risiko penempatan uang negara ini, pertama, penggunaan mekanisme debet langsung Giro Wajib Minimum di BI, bila Bank Umum Mitra tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian penempatan dana. Kedua, bentuk mitigasi risiko lainnya dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, hasil analisis risiko, serta rekomendasi orotitas terkait. Ketiga, Bank Umum Mitra menyampaikan laporan penggunaan uang tersebut kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan setiap bulan. Keempat, pengawasan penempatan ini dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi dari stakeholder. Reaksi optimis misalnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal HIPMI yang menilai sebagai langkah strategis untuk memperoleh likuiditas dan akses pembiayaan untuk dunia usaha. Yang terpenting adalah bahwa penyaluran kredit ini akan menjangkau sektor usaha produktif, terutama UMKM dan sector padat karya yang berdampak pada peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru.
Reaksi serupa adalah dari Gubernur BI yang menilai bahwa pemindahan ini akan menambah likuiditas perbankan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan BI yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang dapat mendongkrak permintaan kredit dan akan menggerakkan dunia usaha.
Kerentanan Masyarakat
Dilihat dari aspek pasar, adanya supply penawaran dana kredit dari perbankan belum tentu diimbangi oleh demand dari masyarakat atau pelaku usaha yang diharapkan dapat membawa efek domino berupa pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasar laporan OJK dalam Statistik Perbankan menunjukkan penyaluran kredit yang fluktuatif. Kendati penyaluran kredit Agustus 2025 tumbuh diatas 7 persen dibanding tahun lalu, tetapi hal ini dinilai belum cukup kuat. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh perilaku menunggu (wait and see) dari pelaku usaha. Faktor yang berperan adalah tingkat suku bunga kredit yang masih tinggi dan upaya memaksimalkan dana internal untuk pembiayaan usahanya. Hingga Agustus 2025, dana kredit yang belum tersalurkan (undisbursed loan) mencapai lebih dari Rp2.300 triliun, dan Rp600 triliiun diantaranya adalah tercatat committed (bank telah menyetujui fasilitas kredit dan siap salur namun belum ditarik atau dicairkan nasabah). Belum lagi adanya kredit macet (nonperformed loan) yang masih tinggi. Hal ini menggambarkan masih rentannya kondisi ekonomi masyarakat bila dihadapkan pada supply kredit dari perbankan.
Strategi yang Sinergis
Berdasarkan realita diatas, suntikan dana ini tidak akan serta merta langsung berdampak ke masyarakat. Ada beberapa strategi yang harus diperhitungkan pemerintah bersama Bank Umum Mitra. Adanya supply tapi tidak dimbangi demand tentu akan berdampak pada kelebihan uang yang tersimpan pada Bank Umum Mitra. Sebaliknya, demand dari masyarakat dan pelaku usaha yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil tentu akan berhitung secara cermat bila akan memanfaatkan kredit tersebut, dengan melihat iklim usaha dan investasi di tanah air.
Ada beberapa strategi yang mempengaruhi keberhasilan tujuan suntikan dana ini. Pertama, penguatan dan sinergi kebijakan fiskal & moneter. Kebijakan moneter yang paling penting adalah terkait dengan tingkat suku bunga. Beberapa bulan ini kebijakan dari Bank Indonesia cenderung agresif dalam menurunkan tingkat suku bunga, dengan harapan bahwa kebijakan fiskal dan moneter ini akan pro-growth. Hal ini akan berdampak sinergis bila didukung oleh kebijakan pemerintah untuk merelaksasi kemudahan berusaha dan berinvestasi di sektor riil. Bisa berupa deregulasi, memperbaiki pola distribusi dan akses pemasaran, termasuk menghilangkan restriksi seperti premanisme dan sebagainya yang menganggu pelaku usaha.
Kedua, mendorong Danantara sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Peran Danantara adalah memberikan pandangan dan memastikan penyaluran dana tersebut dilakukan secara efektif untuk penguatan likuiditas dan stimulus pertumbuhan ekonomi. Danantara tidak mengelola dana secara langsung, melainkan sebagai badan yang mengawasi penempatan dana investasi dari dividen BUMN, sehingga lebih berperan pada fungsi koordinasi dan strategi investasi, memastikan penyaluran dana ke sektor yang tepat terutama pada penciptaan lapangan kerja baru dan bersifat padat karya.
Ketiga, strategi investasi pada sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, melalui penyaluran kredit yang bersifat produktif terutama ke sektor prioritas seperti UMKM, pertanian, energi dan infrastruktur. Penyaluran dana investasi ke sektor produktif secara langsung akan mendorong peningkatan kegiatan produksi dan membuka lapangan kerja baru yang diharapkan akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Pemilihan invetasi pada sektor prioritas merupakan strategi penguatan pondasi ekonomi negara dan meningkatkan kapasitas produksi secara nasional.
Keempat, mendukung sektor-sektor resilient yang padat karya. Hal ini akan memiliki efek ganda yang signifikan, seperti penciptaan lapangan kerja. Seperti diketahui, UMKM dan industri padat karya merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Penambahan kredit akan mendorong ekspansi usaha yang diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru. Dampak lainnya yakni peningkatan daya beli sebagai hasil dari upah atau gaji yang diterima karyawan; serta perputaran ekonomi, dimana dana di masyarakat akan bergerak dari konsumen-produsen-konsumen yang menciptakan efek domino.
Pemerintah, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter yang didukung oleh otoritas terkait lain, tentunya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil sikap dan kebijakan. Karena kebijakan yang kurang tepat akan meningkatkan risiko dari sisi keuangan maupun manfaat yang dihasilkan. Suntikan dana ini merupakan pertaruhan besar oleh pemerintah.
Di satu sisi dapat menjadi katalis yang mendorong perbankan menyalurkan kredit produktif, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa bila tidak didukung oleh demand dari masyarakat atau pelaku usaha sektor produktif dikhawatirkan akan menyebabkan tekanan ke arah inflasi. Tidak kalah penting, adalah diperlukan adanya sinergi dengan otoritas kebijakan lain yang terkait dengan penciptaan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.**
*Penulis adalah Kepala Seksi MSKI di KPPN Pontianak. Tulisan merupakan opini pribadi penulis, tidak mewakili instansi.
Editor : Hanif