Oleh: Kristoforus Bagas Romualdi, M.Pd*
Era digital telah mengubah pola interaksi sosial generasi muda secara fundamental, memindahkan sebagian besar komunikasi mereka ke ruang virtual. Namun, gawai yang seharusnya menjadi jendela ilmu pengetahuan dan konektivitas justru memiliki sisi gelap yang mengancam perkembangan psikologis siswa. Salah satu ancaman paling serius adalah cyberbullying, sebuah bentuk perundungan siber yang tak kenal batas ruang dan waktu. Fenomena cyberbullying sendiri terjadi begitu masif seiring dengan perkembangan teknologi digital terutama media sosial yang ramai digunakan generasi pelajar.
Berbeda dari perundungan tradisional yang terbatas pada jam sekolah, cyberbullying mampu meneror korbannya selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Serangan dapat terjadi kapan saja melalui media sosial, aplikasi pesan, atau forum daring, mengubah ruang pribadi seperti kamar tidur menjadi arena persekusi. Pelaku sering kali dapat bersembunyi di balik anonimitas akun palsu yang membuat mereka lebih berani melontarkan kebencian tanpa rasa takut. Jejak digital dari hinaan atau fitnah tersebut juga bersifat permanen, meninggalkan luka yang sulit untuk dihapus sepenuhnya.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan kasus kekerasan di sekolah dari 285 kasus pada tahun 2023 menjadi 573 kasus sepanjang tahun 2024, sebuah kenaikan lebih dari 100%. Meskipun data ini mencakup kekerasan secara umum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara spesifik menyoroti kejahatan digital, di mana terdapat 41 anak yang menjadi korban pornografi dan cyberbullying dari total 2.057 kasus perlindungan anak yang dilaporkan pada tahun 2024. Data ini mengonfirmasi bahwa agresi virtual bukan lagi insiden minor, melainkan sebuah krisis yang sistematis.
Lebih spesifik, menurut pernyataan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Juli 2025, sebanyak 48% anak-anak yang mengakses internet di Indonesia mengaku pernah menjadi korban perundungan siber (cyberbullying). Angka yang mengkhawatirkan ini menunjukkan bahwa separuh dari generasi digital kita terpapar kekerasan virtual. Oleh karena itu, memutus rantai kekerasan siber di dalam ekosistem pendidikan menjadi sebuah urgensi yang tidak dapat ditawar lagi.
Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh cyberbullying sangatlah destruktif dan sering kali tidak terlihat secara kasat mata oleh orang dewasa di sekitar korban. Korban rentan mengalami kecemasan parah, depresi, kehilangan kepercayaan diri, hingga isolasi sosial dari lingkungan sekitarnya. Rasa malu dan takut sering kali menghalangi mereka untuk melaporkan apa yang mereka alami, membuat mereka menderita dalam kesunyian. Dalam kasus-kasus ekstrem, tekanan mental yang tak tertahankan ini bahkan dapat memicu tindakan menyakiti diri sendiri.
Sayangnya, banyak lembaga pendidikan yang masih gagap dalam merespons fenomena ini secara efektif dan sistematis. Sekolah kerap kali terjebak dalam paradigma reaktif, artinya tindakan baru diambil setelah insiden besar terjadi dan menimbulkan korban. Kebijakan yang ada seringkali hanya merupakan adaptasi dari aturan perundungan fisik, tanpa memahami kompleksitas dan karakteristik unik dari agresi di dunia maya. Akibatnya, penanganan menjadi parsial dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.
Untuk memutus rantai ini, pendekatan yang komprehensif dan proaktif mutlak diperlukan dengan lembaga pendidikan sebagai motor penggeraknya. Langkah pertama yang fundamental adalah mengintegrasikan literasi dan etika digital secara serius ke dalam kurikulum inti. Pendidikan ini tidak bisa lagi sebatas seminar tahunan, melainkan harus menjadi bagian integral dari proses pembelajaran di berbagai mata pelajaran. Siswa harus dibekali cara berkomunikasi yang bertanggung jawab, memverifikasi informasi, dan memahami konsekuensi permanen dari jejak digital mereka.
Selanjutnya, sekolah wajib merumuskan dan menegakkan kebijakan anti-cyberbullying yang jelas, tegas, dan mudah diakses oleh seluruh warga sekolah. Kebijakan ini harus mencakup definisi yang spesifik mengenai tindakan apa saja yang tergolong cyberbullying serta sanksi yang jelas bagi pelaku. Selain itu, perlu diciptakan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan tidak menghakimi agar korban berani bersuara tanpa takut akan stigma atau balas dendam. Keberadaan konselor sekolah yang terlatih dalam menangani isu kesehatan mental digital juga menjadi sebuah keharusan.
Namun, tanggung jawab ini tidak hanya berhenti di pundak sekolah, karena kolaborasi sinergis dengan orang tua adalah kunci keberhasilan berikutnya. Lembaga pendidikan perlu secara aktif mengadakan program edukasi bagi para orang tua untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang dunia digital yang dihuni anak-anaknya. Orang tua harus dibekali pengetahuan untuk mengenali tanda-tanda anak menjadi korban atau bahkan pelaku cyberbullying. Komunikasi terbuka antara rumah dan sekolah akan menciptakan jaring pengaman yang lebih kuat untuk melindungi siswa.
Terakhir, pemberdayaan siswa itu sendiri merupakan elemen vital dalam menciptakan budaya digital yang positif dan suportif. Siswa tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek yang dilindungi, tetapi juga sebagai subjek atau agen perubahan. Program-program yang mendorong empati digital dan peran sebagai upstander, yakni individu yang aktif membela korban juga perlu digalakkan. Ketika mayoritas siswa memiliki kesadaran untuk tidak menjadi penonton pasif (bystander), ruang gerak bagi pelaku perundungan akan semakin sempit.
Pada akhirnya, memerangi cyberbullying bukanlah sekadar tugas tambahan, melainkan bagian integral dari misi pendidikan untuk membentuk manusia yang beradab. Ini adalah pertarungan untuk memastikan bahwa teknologi berfungsi sebagai alat untuk kemajuan, bukan sebagai senjata yang menghancurkan masa depan generasi bangsa. Diperlukan komitmen bersama dari sekolah, orang tua, dan siswa untuk membangun ekosistem digital yang aman dan manusiawi. Hanya dengan cara itulah kita dapat benar-benar memutus rantai kekerasan siber dan melindungi anak-anak kita.**
*Penulis adalah Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Tanjungpura
Editor : Hanif