Oleh: Soependi, S.Si, MA*
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk usia 15-24 tahun pada Februari 2025 adalah 16,16 perse. Bahwa jumlah penganggur Indonesia masih sekitar 7,28 juta orang pada Februari 2025, turun tipis 0,26 persen dari tahun sebelumnya. Dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76 persen dan mayoritas pengangguran masih didominasi oleh kelompok usia muda, yaitu usia 15-24 tahun. Pengangguran adalah indikator utama yang menunjukkan ketidakcukupan lapangan pekerjaan dan ketidakcocokan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Jika dibiarkan, pengangguran yang tinggi di kalangan muda akan menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari lemahnya daya beli rumah tangga hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai generasi penerus bangsa, mereka adalah motor utama ekonomi. Mereka harus mampu menopang perekonomian melalui pengeluaran dan inovasi.
Rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini berada di angka 29 persen, turun dari 32 persen sebelum pandemi Covid-19. Investasi yang rendah ini menjadi penyebab utama minimnya penciptaan lapangan pekerjaan sehingga ekonomi tidak hanya bergantung pada konsumsi dan sektor informal. Selain itu, globalisasi dan otomatisasi yang didorong oleh revolusi industri 4.0 juga menambah tantangan. Pekerjaan yang sebelumnya mudah diisi semacam entry-level sekarang memerlukan kompetensi digital dan keahlian tertentu. Jika lulusan sekolah dan perguruan tinggi tidak mampu beradaptasi, mereka akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan, dan angka pengangguran akan terus meningkat.
Pemerintah meluncurkan Program Magang Nasional bergaji, sebuah inisiatif strategis yang tidak hanya bertujuan menjembatani jurang kompetensi (skill mismatch) tenaga kerja muda, tetapi secara simultan berupaya menyuntikkan stimulus langsung ke dalam nadi konsumsi Masyarakat. Program magang bergaji sebesar Rp3,3 juta perbulan yang resmi diluncurkan pada Oktober 2025. Landasan hukum adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi. Selain itu, dasar hukum yang lebih luas juga tercakup dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program ini menyasar sekitar 20.000 lulusan baru yang belum terserap di pasar kerja. Program ini termasuk bagian dari paket stimulus ekonomi yang lebih besar senilai Rp16,23 triliun, dengan alokasi Rp198 miliar khusus untuk membayar gaji peserta magang selama enam bulan.
Program Magang Nasional 2025, yang ditujukan untuk lulusan perguruan tinggi, membuka kesempatan pendaftaran bagi perusahaan dan usulan program pemagangan hingga 14 Oktober 2025, diikuti dengan pendaftaran peserta magang yang berlangsung hingga 15 Oktober 2025. Setelah proses seleksi, pengumuman peserta yang lolos akan dilakukan antara tanggal 16 hingga 18 Oktober 2025, dan pelaksanaan magang dijadwalkan mulai dari 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026. Informasi lengkap dan pembaruan terkait program dapat diakses melalui akun Instagram resmi Kemnaker (@kemnaker). Pemerintah bahkan menargetkan bahwa 70% peserta magang dapat langsung terserap menjadi tenaga kerja setelah program berakhir.
Program magang ini bertujuan memperpendek jarak antara dunia pendidikan dan dunia industri. Sudah ada 451 perusahaan yang mengajukan diri sebagai penyelenggara dalam program Magang Nasional untuk 1.300 posisi yang diajukan dan 6.000-an calon pemagang. Para peserta mendapatkan pengalaman nyata di perusahaan BUMN seperti BNI, Pertamina, KAI, dan perusahaan swasta seperti Toyota, Garuda Food, serta Mustika Ratu. Selain mendukung peserta mendapatkan penghasilan dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat dari kalangan muda yang sedang mengalami tekanan ekonomi, program ini juga membantu mereka membangun jaringan dan skill yang relevan di dunia kerja. Secara konkret, keberhasilan program magang dan data sosial ini harus diikuti dengan evaluasi berkala, penyesuaian program, dan pengembangan sistem yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan pasar global. Bagi perusahaan, program ini membantu mendapatkan tenaga muda tanpa beban gaji, karena sebagian biaya ditanggung pemerintah. Hal ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat dari kalangan muda yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
Pemerintah juga mengembangkan sistem data sosial-ekonomi berbasis digital yang disebut Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSE). Sistem ini sejak Februari 2025 mulai digunakan untuk menyalurkan berbagai jenis bansos secara lebih akurat dan cepat. Melalui data ini, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga masyarakat miskin dan rentan tidak terabaikan. Namun, kebijakan tersebut baru berupa solusi jangka menengah dan jangka panjang perlu dibarengi dengan reformasi sistem pendidikan nasional. Data dari Portal Data Pendidikan menunjukkan bahwa jumlah lulusan perguruan tinggi Indonesia mencapai 1,42 juta orang pada 2022. Di antara mereka, banyak yang menghadapi kesulitan mencari pekerjaan karena ketidakcocokan kompetensi dengan kebutuhan industri. Fenomena ini sering disebut sebagai “mismatch skill” atau ketidaksesuaian kompetensi. Selain itu, ada juga fenomena “aspirational mismatch” dimana lulusan menolak pekerjaan di luar bidang studinya yang dianggap tidak sesuai. Mereka menunggu posisi ideal yang jarang muncul, padahal kebutuhan industri saat ini bergerak ke arah digital dan kewirausahaan. Reformasi sistem pendidikan perlu menanamkan keterampilan digital, kemampuan beradaptasi, dan semangat kewirausahaan sejak dini.
Kesuksesan Program Magang Nasional tidak hanya diukur dari penyerapan 20.000 lulusan pada tahun ini, melainkan dari keberhasilannya dalam menciptakan standar kualitas magang yang terintegrasi secara nasional, memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan relevan dengan kebutuhan industri, dan, yang terpenting, secara nyata menggerakkan daya beli masyarakat. Dengan dualitas peran ini, sebagai wahana keterampilan dan sebagai sumber pendapatan. Program Magang Nasional menawarkan optimisme baru bagi Indonesia untuk mengelola tantangan ekonomi dan demografi di masa depan. Program ini adalah penegasan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada sisi suplai (SDM), tetapi juga secara cermat menggunakan instrumen kebijakan untuk menopang sisi permintaan (daya beli) yang menjadi fondasi pertumbuhan.**
*Penulis adalah Statistisi Ahli Madya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Pusat.
Editor : Hanif