Oleh: Mualimin*
Ketika bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala pada tahun 2018, tulisan saya tentang bencana lain yang menyertai gempa dan tsunami dimuat di kolom opini salah satu surat kabar di Palangkaraya. Tulisan tersebut pada intinya mengemukakan bahwa berbagai hoax terkait gempa dan tsunami merupakan bencana siber yang semakin menambah penderitaan psikis korban bencana seperti cemas, takut, dan trauma.
Ketika bencana banjir di Sumatera, fenomena ini sepertinya terulang kembali. Namun, kali ini masalah yang muncul adalah berbagai perilaku elit dan pejabat publik yang seakan tidak memiliki empati dengan memanfaatkan tragedi sebagai panggung investasi politik.
Dalam konteks ini penderitaan dibuat menjadi panggung pencitraan, bantuan lebih berorientasi pada kamera ketimbang mengobati derita, dan kesedihan diubah menjadi komoditas. Pada saat bersamaan, masyarakat juga berkali-kali dihadapkan dengan buruknya komunikasi bencana pejabat publik dari pernyataan yang saling bertolak belakang antara satu sama lain. Padahal, komunikasi dalam krisis dapat dipandang sebagai “infrastruktur” penanganan bencana sehingga tidak dapat diabaikan. Merujuk Sellnow dan Seeger (2013) dalam Theorizing Crisis Communication, inkonsistensi pesan komunikasi pada saat bencana akan membuat masyarakat, terutama korban, semakin bingung, panik, cemas.
Buruknya komunikasi pejabat publik dapat dikatakan sebagai bencana penyerta dalam banjir di Sumatera yaitu “bencana komunikasi”. Bencana ini memang tidak merusak bangunan dan melumpuhkan aktivitas warga secara langsung, tetapi sangat berdampak besar terhadap kondisi psikis korban bencana. Pada saat yang sama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dahlgren (2018) komunikasi publik yang buruk dapat menggerus legitimasi institusi sehingga kepercayaan publik kepada pemerintah perlahan menghilang.
Legitimasi yang Tergerus: Pola yang Berulang dari Pandemi ke Bencana Alam
Buruknya komunikasi pejabat publik saat bencana banjir Sumatera, seolah mengingatkan pada fenomena yang hampir sama saat awal-awal pandemi Covid-19 di Indonesia. Saat itu pandemi, publik disuguhkan dengan narasi yang tidak konsisten dan tidak sejalan satu sama lain.
Studi yang dilakukan oleh Masduki dkk (2022) bahkan menemukan setidaknya 20 blunder komunikasi yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat. Pola ini seolah terulang kembali saat banjir di Sumatera, di mana data dan keterangan antar instansi berbeda. Pada institusi pusat, ada yang mengumumkan banjir di Sumatera adalah akibat iklim dan bukan akibat deforestasi. Pada saat yang hampir bersamaan, ada pemerintah daerah dengan data dari sumber yang valid mengatakan banjir tersebut akibat ilegal logging (deforestasi). Ada juga institusi yang mengatakan banjir ini hanya tragis di media sosial, sementara relawan dan korban menyatakan sebaliknya.
Dalam situasi ini pemerintah akan kehilangan “suara tunggal” dalam penanganan bencana. Sehingga sebagaimana yang dikemukakan Schneider dkk (2021), ketika pemerintah mulai kehilangan suara tunggalnya dalam krisis masyarakat akan terjebak pada polarisasi, kepanikan, dan kebingungan. Berbagai pertanyaan bermunculan dalam benak setiap orang. Informasi mana yang benar? Benarkah banjir Sumatera hanya tragis di media sosial? Siapa yang benar? Siapa yang dapat dipercaya?.
Tidak tepat jika mengatakan bahwa bencana komunikasi saat banjir di Sumatera sekadar kesalahan teknis. Lebih jauh dari itu, bencana ini juga sebagai sebuah kesalahan historis dengan mengulangi kegagalan komunikasi saat pandemi.
Pola yang berulang ini mengisyaratkan kita seolah tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu. Akibatnya legitimasi pemerintah dapat tergerus dan masyarakat mulai menjaga jarak dari narasi resmi pemerintah. Puncaknya, berbagai kebijakan negara terhadap bencana bisa jadi akan direspon secara sinis ketimbang optimis. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Joseph Nye (1997) sebagai erosi kepercayaan di mana pemulihan kepercayaan publik akan sulit untuk dikembalikan ketika negara melakukan kesalahan yang sama berkali-kali dalam situasi krisis yang berbeda.
Publik yang Patah Hati dan Trauma yang Semakin Dalam
Bencana selalu menyebabkan jejak trauma dan luka yang sulit dihapus terutama bagi korbannya. Dalam konteks banjir di Sumatera, perilaku minus empati dari pejabat publik akan memperdalam luka dan memperparah beban emosi korban bencana. Korban yang seharusnya diberikan pengakuan, perlindungan, dan rasa aman, justru malah ditampar berkali-kali lewat pernyataan difensif pejabat publik yang seolah meremehkan bencana. Pada tataran ini, publik bisa saja melihat ini sebagai ketiadaan empati dan ketulusan pejabat publik dalam menangani bencana.
Hal ini akan menyebabkan apa yang disebut Bloom (2016) sebagai kesenjangan empati di mana korban bencana akan merasa ditinggalkan dan dianggap tidak berharga.
Pada saat bersamaan, kesenjangan empati ini juga dapat memperdalam trauma emosional para korban. Luka psikis ini memang tidak tampak, namun lebih sulit dipulihkan daripada luka fisik dan kerusakan infrastruktur. Sepanjang memiliki sumber daya yang cukup, pembangunan infrastruktur publik bisa saja diselesaikan dalam hitungan bulan atau tahun. Namun rasa diabaikan, dipinggirkan, dan luka psikis lain akibat bencana akan sangat sulit disembuhkan. Luka ini akan semakin parah jika negara tidak hadir dengan empati baik saat bencana maupun pasca bencana.
Saat bencana melukai, biarkan empati yang mengobati. Kita seringkali menilai dampak bencana hanya dari kerusakan fisik atau yang terlihat oleh mata saja. Memang benar bahwa bencana alam merusak rumah, infrastruktur, bahkan menghilangkan nyawa. Tapi bencana komunikasi yang dilakukan negara juga tidak kalah krusial dampaknya yaitu kepercayaan publik dan permasalahan psikis korbannya.
Oleh karena itu, bencana komunikasi pada bencana banjir di Sumatera mestinya menjadi pengingat bahwa negara tidak hanya harus mempersiapkan infrastruktur fisik untuk penanganan bencana tetapi juga harus mempersiapkan protokol komunikasi dan etika bencana terutama untuk pejabat publik. Banjir mungkin bisa segera surut seiring berjalannya waktu, namun kepercayaan yang terlanjur rusak akibat etika bencana dan komunikasi yang buruk tidak secepat itu untuk dipulihkan.
Penanganan dan pemulihan bencana tidak cukup dengan hanya tenaga, dana, dan kebijakan, tetapi juga dilakukan melalui ketulusan dan empati. Dalam hal ini, negara perlu merancang protokol komunikasi krisis, terutama bagi pejabat publik, yang mengedepankan kejujuran bukan perlombaan mengklaim kinerja untuk pencitraan. Dengan kata lain dalam bencana, kita harus belajar untuk mengutamakan empati dan kemanusiaan daripada “menambang” popularitas pribadi, mengayomi bukan mengajari, merangkul bukan menghakimi. Karena jika empati diutamakan dalam penanganan bencana, maka bukan hanya infrastruktur dan rumah-rumah yang dapat dibangun kembali, tetapi juga mengobati hati dan jiwa yang terluka.**
*Penulis adalah Dosen UIN Palangkaraya dan Dosen Tamu Sosiologi Komunikasi Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS).
Editor : Hanif