Oleh: Dr. Hendrizal, S.IP., M.Pd*
WAKTU Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menegaskan bahwa PKK adalah mitra strategis pemerintah di pendopo Sukadana, itu bukan sekadar basa-basi politik. Ucapan itu menyentuh. Sebab, selama ini kader PKK memang kerap jadi tangan paling dekat yang menyentuh kehidupan keluarga. Mulai dari menimbang balita di posyandu, membina PAUD, sampai menggerakkan kelompok ekonomi keluarga (UP2K). Namun, kata-kata manis di muka umum harus diikuti dengan kerja konkret agar sebutan ‘mitra strategis’ tidak berubah menjadi sekadar gelar seremonial.
Mari kita bicara fakta. Kayong Utara bukan wilayah yang kecil persoalannya. Jumlah penduduk Kabupaten ini tercatat sekitar 127,35 ribu jiwa (data 2024), sebuah skala yang menuntut layanan keluarga dan gizi yang memadai. Tekanan terbesar yang jelas terlihat adalah masalah gizi kronis. Prevalensi stunting di Kayong Utara tercatat sekitar 22,9% berdasarkan survei nasional. Ini angka yang jauh di atas target ideal nasional dan menunjukkan kerja panjang yang masih harus ditempuh. Di level provinsi, Kalimantan Barat bahkan menunjukkan angka yang lebih tinggi, sekitar 26,8% menurut survei status gizi terbaru, yang menegaskan bahwa persoalan gizi bukan masalah satu kabupaten saja, melainkan beban regional.
Angka-angka itu memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, posisi strategis PKK memang nyata. Kaderlah yang berada di garis depan untuk mengubah pola asuh, praktik gizi, dan perilaku hidup bersih. Kedua, beban di lapangan bersifat besar dan kompleks sehingga tidak cukup hanya bergantung pada idealisme dan kerja sukarela. Ada gap antara pengakuan politik dan realitas operasional. Banyak kader PKK masih bekerja atas dasar keikhlasan, tanpa insentif memadai, fasilitas, atau pelatihan berkelanjutan yang sesuai dengan tuntutan tugas mereka yang semakin teknis.
Kalau kita ingin PKK benar-benar strategis, perlu ada tiga hal konkret. Pertama, anggaran yang jelas dan berkelanjutan. Kader yang menggerakkan posyandu, PAUD, dan UP2K butuh biaya operasional, transport, alat peraga, bahan penyuluhan, hingga modal usaha minimal untuk UP2K. Komitmen dukungan dari pemerintah kabupaten harus diterjemahkan menjadi angka anggaran dalam APBD yang terlihat, bukan hanya janji di podium. Tanpa alokasi yang jelas, program hanya berjalan parsial dan tergantung semangat individu, bukan sistem.
Kedua, penguatan kapasitas kader yang terukur. Menyuluh gizi, membina PAUD, membimbing usaha mikro, semua itu membutuhkan keterampilan. Pelatihan harus disusun berbasis kebutuhan, yakni modul gizi praktis, teknik pembelajaran PAUD sederhana, manajemen usaha mikro yang cocok untuk pasar lokal, dan pelaporan data digital. Kader yang hanya aktif hadir di setiap kegiatan tidak sama nilainya dengan kader yang memahami inti masalah dan mampu mengawal perubahan perilaku di keluarga. Pelatihan berkala, sertifikasi sederhana, dan jejaring pasar untuk produk UP2K adalah investasi kecil yang hasilnya besar.
Ketiga, sistem data dan koordinasi lintas sektor. Perbedaan angka stunting antar sumber mengindikasikan masalah data dan cakupan. PKK bisa menjadi tulang punggung pengumpulan data keluarga. Sebab, mereka yang paling dekat dengan rumah-rumah. Namun, data yang dikumpulkan harus terintegrasi dengan sistem kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas sosial sehingga tindakan yang diambil bersifat konvergen dalam hal gizi, sanitasi, layanan kesehatan ibu-anak, dan pemberdayaan ekonomi berjalan bersamaan, bukan terpisah-pisah. Monitoring-evaluasi yang rutin dan transparan diperlukan agar publik tahu apakah intervensi efektif atau perlu penyesuaian.
Selain tiga perkara teknis itu, ada hal penting lain yang sering terlupa, yaitu penghargaan non-finansial yang bermakna. Kader PKK butuh pengakuan profesional, bukan sekadar piagam saat acara. Misalnya, akses ke layanan kesehatan keluarga, subsidi minimal untuk keperluan operasional, atau peluang untuk mengikuti pelatihan lanjutan yang diakui. Pemberdayaan kader tak hanya soal input. Ia soal martabat pekerja sosial yang tiap hari memikul beban perubahan di level komunitas.
Kita juga harus realistis soal target. Menurunkan angka stunting dari lebih 20% ke bawah angka dua digit bukan pekerjaan satu tahun. Ia butuh konsistensi kebijakan selama bertahun-tahun, penganggaran yang stabil, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, yakni PKK sebagai pelaksana di lapangan dan pemerintah sebagai fasilitator yang menyediakan sumber daya dan regulasi yang mendukung. Lalu, ada aspek pasar: UP2K yang sukses harus punya jalur pemasaran. Tanpa pasar, usaha rumahan akan stagnan meski teknis produksinya meningkat.
Akhirnya, soal bahasa publik: memanggil PKK mitra strategis adalah memang langkah komunikasi politik yang baik, dan itu memberi penghargaan moral. Tapi penghargaan terbaik bukanlah tepuk tangan di pendopo, melainkan dokumen kebijakan, anggaran yang transparan, dan hasil yang bisa diukur berupa penurunan prevalensi stunting tiap semester, kenaikan pendapatan rumah tangga yang terukur melalui UP2K, peningkatan kualitas layanan PAUD dan posyandu yang bisa dilihat dari capaian anak. Jika ada hal seperti itulah klaim ‘mitra strategis’ bisa berubah dari retorika menjadi fakta.
Bupati Romi sudah memulai dengan memberi pengakuan dan janji dukungan. Sekarang saatnya menguji janji itu dengan langkah-langkah konkret seperti tetapkan anggaran, alokasikan pelatihan, bangun sistem data, dan pastikan hasilnya dilaporkan secara berkala. Kalau hal-hal ini terjadi, PKK tidak lagi menjadi ornamen upacara yang indah, melainkan mesin perubahan nyata yang mengangkat kualitas hidup keluarga di Kayong Utara dari meja kecil di pendopo sampai ke meja makan setiap rumah.
Itu karena sesungguhnya, kalau keluarga sehat, sejahtera dan berdaya, maka pembangunan daerah bukan sekadar angka di laporan. Ia menjadi napas kehidupan warga yang sehari-hari membangun masa depan daerah. Begitulah!
*Penulis Adalah Dosen Pascasarjana S2 Pendas-PGSD Fkip Universitas Bung Hatta (Ubh); Penasihat Pondok Riset Kalbar (PRIK).
Editor : Hanif