Oleh: Inosensius Enryco Mokos*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu pilar kebijakan nasional yang paling ambisius dalam upaya melakukan intervensi gizi demi menciptakan generasi emas 2045. Namun, keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi juga dari ketepatan eksekusi dan efisiensi logistik.
Menjelang libur akhir semester dan periode Natal serta Tahun Baru (Nataru), publik dikejutkan oleh pernyataan pemerintah yang dikutip oleh berbagai media arus utama seperti Detiknews, Tempo dan Jawa Pos.
Kabar tersebut menyebutkan bahwa program MBG akan tetap dijalankan meskipun siswa sekolah dasar dan menengah memasuki masa libur selama dua pekan. Skema yang ditawarkan, mulai dari pengambilan di sekolah hingga pengantaran langsung ke rumah-rumah siswa, memicu pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini lahir dari kebutuhan nyata atau sekadar pemaksaan serapan anggaran? Memaksakan distribusi makanan di tengah masa non-aktif institusi pendidikan bukan hanya anomali birokrasi, melainkan potensi skandal pemborosan uang negara di tengah situasi ekonomi dan bencana yang sedang melanda tanah air.
MBG Tetap Di-gas meskipun Libur
Rencana menjalankan MBG di tengah libur sekolah menyimpan serangkaian dampak buruk yang bersifat sistemis. Masalah pertama dan yang paling nyata adalah potensi terjadinya food waste atau sampah makanan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejatinya periode libur Nataru adalah waktu di mana dinamika keluarga Indonesia bergerak sangat masif. Survei pergerakan masyarakat setiap akhir tahun menunjukkan jutaan keluarga melakukan perjalanan mudik atau berlibur ke luar kota. Ketika pemerintah memaksakan distribusi makanan ke rumah atau mewajibkan pengambilan di sekolah, terdapat celah besar di mana penerima manfaat tidak berada di tempat.
Dalam konteks ketahanan pangan, memaksakan distribusi makanan siap saji pada sasaran yang sedang bergerak adalah resep utama terjadinya kemubaziran. Makanan siap saji memiliki masa kadaluarsa yang sangat singkat, seringkali hanya dalam hitungan jam. Jika siswa tidak ada di rumah atau sekolah saat distribusi berlangsung, makanan tersebut secara otomatis akan menjadi sampah organik yang memperparah masalah lingkungan di tempat pembuangan akhir (TPA). Mengingat skala program ini mencakup jutaan siswa, volume sampah makanan yang dihasilkan bisa mencapai ribuan ton per hari, sebuah ironi bagi negara yang masih berjuang melawan angka stunting.
Secara finansial, angka yang dipertaruhkan sangat fantastis dan mengusik rasa keadilan publik. Berdasarkan proyeksi anggaran, biaya MBG diperkirakan mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun per hari. Jika libur sekolah berlangsung selama 14 hari, maka total dana yang akan dikeluarkan mencapai Rp 11,2 triliun hingga Rp 14 triliun. Secara matematis, membelanjakan Rp 14 triliun untuk program yang efektivitas penyerapannya diragukan saat libur adalah tindakan yang “di luar akal sehat”. Anggaran ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan uang pajak rakyat yang seharusnya dialokasikan dengan prinsip kehati-hatian (prudence).
Lebih jauh lagi, skema pengantaran langsung ke rumah (door-to-door) akan membengkakkan biaya operasional logistik secara tidak rasional. Pada hari sekolah normal, distribusi bersifat terpusat (hub-and-spoke) di mana vendor hanya perlu mengirim ke satu titik (sekolah). Namun, saat libur, kurir harus menjangkau ribuan alamat yang tersebar dengan kondisi geografis yang beragam. Biaya bahan bakar, tenaga kerja tambahan, dan risiko kerusakan makanan di jalan akan menggerus nilai manfaat dari porsi makanan itu sendiri. Kebijakan ini terlihat seperti dipaksakan demi menjaga kontinuitas program tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, sehingga target “tepat sasaran” menjadi sekadar jargon administratif.
Masyarakat Gemas dan Cemas
Dunia saat ini sedang melihat Indonesia sebagai negara yang rawan bencana, terutama di pengujung tahun dengan intensitas hujan tinggi. Saat ini, beberapa wilayah di Pulau Sumatera tengah menghadapi bencana hidrometeorologi hebat, mulai dari banjir bandang hingga tanah longsor yang menghancurkan infrastruktur dan pemukiman warga. Pengungsi di Sumatera memerlukan bantuan mendesak berupa pangan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara yang layak.
Di sinilah letak ironinya: di satu sisi, negara bersiap “membuang” belasan triliun rupiah untuk memberikan makanan yang belum tentu dimakan oleh siswa yang sedang berlibur, sementara di sisi lain, saudara-saudara kita di wilayah bencana harus bertahan hidup dengan keterbatasan bantuan. Dana Rp 14 triliun yang dialokasikan untuk 14 hari libur MBG tersebut, jika dialihkan sebagian, mampu membangun kembali ribuan ruang kelas yang rusak, memperbaiki jembatan yang putus di pelosok Sumatera, atau memberikan bantuan tunai langsung bagi keluarga korban bencana. Kebijakan realokasi ini jauh lebih mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap keselamatan jiwa serta pemulihan ekonomi daerah terdampak.
Menghadapi situasi ini, pemerintah memerlukan fleksibilitas kebijakan ketimbang kekakuan birokrasi yang hanya mengejar angka serapan. Berikut adalah beberapa solusi dan saran yang dapat dipertimbangkan.
Pertama, moratorium sementara dan evaluasi sistem. Solusi paling rasional adalah melakukan penghentian sementara (moratorium) program MBG selama masa libur sekolah. Jeda dua pekan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja vendor, kualitas nutrisi, dan efisiensi rantai pasok dari semester sebelumnya. Hal ini juga memberikan waktu istirahat bagi tenaga pendidik dan pengelola sekolah yang selama ini dibebani tanggung jawab tambahan dalam distribusi pangan.
Kedua, transformasi menjadi paket nutrisi kering. Jika pemerintah tetap bersikukuh ingin menjaga asupan nutrisi siswa selama libur, model distribusi harus diubah secara radikal. Alih-alih makanan siap saji yang cepat basi, pemerintah dapat memberikan “Paket Nutrisi Liburan” berupa bahan pangan kering (sembako nutrisi) seperti susu steril, telur, biscuit bergizi, atau sereal fortifikasi. Paket ini diberikan satu kali sebelum hari libur dimulai untuk dibawa pulang ke rumah. Cara ini menghilangkan biaya logistik harian yang mahal dan memastikan bahan pangan tersebut bisa disimpan serta dikonsumsi kapan saja oleh siswa, tanpa risiko menjadi sampah makanan.
Ketiga, realokasi dana untuk darurat bencana. Sejalan dengan prinsip kemanusiaan, pemerintah harus memiliki keberanian politik untuk mengalihkan dana MBG selama periode libur ke dana tanggap darurat bencana. Dengan asumsi penghematan Rp 1 triliun per hari, negara memiliki likuiditas yang sangat besar untuk menangani krisis di Sumatera secara tuntas dan cepat.
Menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di saat siswa sedang menikmati libur sekolah adalah kebijakan yang buta terhadap realitas lapangan. Anggaran fantastis senilai Rp 14 triliun terlalu berharga untuk dipertaruhkan dalam skema yang rentan salah sasaran, boros logistik, dan menciptakan gunungan sampah makanan. Pemerintah seharusnya mampu menimbang skala prioritas dengan hati nurani dan logika yang jernih. Menghentikan sejenak program ini saat sekolah non-aktif dan mengalihkan dananya untuk membantu korban bencana adalah langkah yang jauh lebih mulia, taktis, dan akuntabel. Semoga!
*Dosen Ilmu Komunikasi dan Filsafat ISBI Bandung
Editor : Hanif