Oleh: M. Rif’at*
PENULIS berargumen bahwa transisi kunci sangat penting untuk membangun sistem pendidikan. Pertama, pendidikan harus beralih agar mampu mengatasi ketimpangan sistemik dalam akses dan kualitas. Kedua, pendidikan seharusnya bergerak menuju kerja sama dengan membangun aksi kolektif untuk menghadapi tantangan global. Ketiga, pendidikan harus berkembang menuju solidaritas sebagai penyama kesempatan yang sesungguhnya, bukan justru memperkuat ketidaksetaraan.
Setidaknya, pendidikan perlu bergerak menuju dan menjadi kosakata baru (repertoar pengetahuan) untuk masa depan. Apa saja kata kuncinya? Pertama, akses terhadap pendidikan berkualitas harus dibuat merata dan menyeluruh. Kedua, memperkecil ketimpangan dalam literasi dasar. Hingga saat ini, masalah utama kita adalah masih banyak anak yang bersekolah tetapi tidak benar-benar belajar. Mereka bahkan belum mampu membaca teks sederhana.
Sementara itu, pendidikan selama ini menekankan pencapaian individu, kompetisi, dan pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas, yang berimplikasi pada penguatan model kompetitif dibandingkan kolaborasi dan kemajuan bersama. Kita memerlukan transformasi pendidikan dengan bekerja lintas sektor dan disiplin untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui berbagai aksi dan perubahan.
Penulis mengakui bahwa dampak sosial inovasi dalam pendidikan tidak selalu mudah dipahami. Sebagai contoh, peran teknologi belum sepenuhnya dimengerti dan tidak selalu membawa dampak positif. Penelitian menunjukkan bahwa teknologi hanya mendukung pembelajaran dalam konteks tertentu, bukan dalam semua situasi.
Misalnya, kecerdasan buatan generatif berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan sebagian besar sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri. Sekolah-sekolah pada umumnya belum siap menilai kualitas dan risiko alat AI yang mulai masuk ke ruang kelas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pendidikan yang berpusat pada manusia—yang mendukung negara dalam mengatur AI serta memastikan penyedia teknologi memprioritaskan pertimbangan etis dan efektivitas alat pendidikan.
Tampaknya, siswa dan guru harus dibekali kompetensi dan kemampuan berpikir kritis saat berinteraksi dengan AI secara aman, etis, dan bermakna. Bukan semata-mata untuk meminimalkan risiko, tetapi untuk memastikan bahwa AI dan alat digital melayani tujuan bersama—mendukung individu, masyarakat, lingkungan, dan ekosistem, memperluas akses terhadap pengetahuan, serta membuka bentuk-bentuk kreativitas baru.
Tanpa membayangkan kembali relasi ini, pendekatan dan praktik pendidikan saat ini tidak akan mampu mengarahkan transformasi menuju masa depan. Bahkan, sistem pendidikan yang hanya menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat justru berisiko membahayakan upaya menuju pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan. Menurut penulis, pendidikan harus mengembangkan kemampuan bekerja sama, memecahkan masalah kompleks, dan saling memahami. Kemampuan berkolaborasi lintas perbedaan bukan sekadar keterampilan, melainkan prasyarat penting untuk membayangkan kembali masa depan pendidikan dan masyarakat.
Pendidikan telah lama dipandang sebagai sarana penyetaraan peluang dengan menawarkan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Pendidikan seharusnya menjadi penyetara zaman—memberi harapan bagi yang putus asa dan menciptakan peluang bagi mereka yang tidak memilikinya.
Namun, dalam praktiknya, akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat tidak merata. Karena itu, penting untuk terus menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal penyampaian pengetahuan, tetapi juga pembentukan nilai, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membangun, melindungi, dan menjaga lingkungan. Pendidikan dapat berfungsi sebagai alat pencegahan—memutus siklus kekerasan dan pencemaran, mengatasi ketidaksetaraan, serta mendorong rekonsiliasi dengan lingkungan hidup.
Dimensi penting dalam transisi ini adalah pendidikan budaya dan seni, yang memiliki kemampuan mendalam untuk melampaui berbagai batas keterbatasan. Keterlibatan dan pembelajaran melalui seni membantu siswa mengembangkan kesadaran diri, rasa ingin tahu, kreativitas, dan empati. Seni menawarkan cara yang kuat untuk mengeksplorasi pengalaman manusia dan menghasilkan solusi inovatif atas tantangan kompleks.
Selain sebagai media ekspresi diri, seni juga memperkuat suara-suara yang secara historis terpinggirkan atau tidak terdengar. Lebih jauh, tradisi budaya dan seni menghubungkan manusia dengan lingkungan alam dan warisan bersama. Bagi komunitas adat, seni berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan, identitas, dan cara hidup.
Memperbarui kontrak sosial untuk pendidikan membutuhkan visi, komitmen, dan gerakan bersama di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Memikirkan kembali kontrak sosial pendidikan berarti mengubah cara kita mengajar, belajar, dan berinteraksi dengan pengetahuan agar pendidikan benar-benar membentuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Transformasi ini harus tercermin di seluruh aspek pendidikan, mulai dari pedagogi dan kurikulum hingga peran guru, sekolah, dan lingkungan belajar yang lebih luas.
Pedagogi dan pembelajaran perlu dirancang ulang untuk mendorong kapasitas intelektual, sosial, dan moral siswa agar mampu bekerja sama dan membentuk dunia dengan empati serta kepedulian. Pendidikan harus bergerak melampaui penekanan berlebihan pada persaingan yang selama ini mendominasi penilaian, evaluasi, bahkan alokasi sumber daya manusia. Sebaliknya, pendidikan harus mendorong pembelajaran kooperatif, pemecahan masalah, dan kemampuan menavigasi dunia yang saling terhubung.
Kurikulum juga harus berkembang. Meski akses terhadap pengetahuan kini semakin luas, banyak sistem pendidikan masih gagal membekali peserta didik dengan keterampilan menilai dan menerapkan pengetahuan secara kritis. Kurikulum perlu mengadopsi pemahaman ekologis tentang hubungan umat manusia dengan Bumi. Selain itu, kurikulum harus memastikan peserta didik terlibat dengan beragam perspektif, sejarah, dan cara memperoleh pengetahuan, sehingga mereka siap menjadi peserta aktif dalam membentuk masa depan global bersama, mampu mengenali kebenaran, dan melawan disinformasi.
Guru memegang peran sentral dalam pembaruan ini. Namun, profesi keguruan menghadapi kekurangan serius. Kita masih memerlukan tambahan guru hingga tahun 2030, khususnya di jenjang pendidikan menengah, serta penggantian guru yang keluar dari profesi.
Kontrak sosial pendidikan harus membayangkan kembali pengajaran sebagai profesi kolaboratif, bukan usaha individual. Hal ini menuntut peningkatan kondisi kerja, penyediaan pengembangan profesional berkelanjutan, serta jaminan bahwa guru memiliki suara dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pendidikan. Infrastruktur, kepemimpinan, dan dinamika sosial di sekolah menjadi kunci dalam mendukung perubahan ini dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta dinamis.
Sekolah dan lingkungan pembelajaran harus berfungsi sebagai ruang pertemuan berbagai kelompok masyarakat yang menghadapi tantangan dan peluang yang tidak tersedia di tempat lain. Sekolah bukan sekadar tempat belajar akademik, melainkan juga pusat sosial tempat anak-anak mulai bersosialisasi, memperoleh makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas olahraga, dan layanan lainnya.
Teknologi digital, meskipun merupakan alat yang berharga, tidak dapat menggantikan peran sekolah fisik. Namun, teknologi seharusnya menjadi sarana untuk menegakkan hak asasi manusia dan memberi teladan dalam keberlanjutan lingkungan hidup.
Pada akhirnya, pembelajaran harus tersedia sepanjang hayat dan di semua ruang. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan pendidikan yang bermakna dan berkualitas pada setiap tahap kehidupan. Pendidikan harus melampaui ruang kelas dan terhubung dengan situs pembelajaran alami, buatan, dan virtual untuk membangun masyarakat pembelajar yang berbagi pengetahuan secara terbuka.
Pemerintah memegang tanggung jawab utama untuk mewujudkan visi ini melalui pembiayaan publik dan regulasi pendidikan. Hak atas pendidikan harus terkait erat dengan hak-hak fundamental lainnya, seperti hak atas informasi, budaya, sains, konektivitas, air dan sanitasi, pangan sehat dan nutrisi, serta perlindungan sosial. Hak ini juga harus diperluas kepada mereka yang terdampak bencana lingkungan, konflik, dan kekerasan.
Kita memerlukan transformasi pendidikan sebagai kebaikan bersama global dan memastikan bahwa hak atas pendidikan menjadi tanggung jawab kolektif. Apa yang perlu dilakukan di komunitas dan masyarakat kita? Pertama, memperbarui kontrak sosial pendidikan melalui visi bersama, kerja sama yang kuat, dan kemauan politik yang berkelanjutan. Perubahan harus didorong di setiap tingkatan, mulai dari sekolah dan komunitas lokal hingga sistem pendidikan nasional dan kerja sama internasional yang adil.
Kepemimpinan politik harus berani dan berpandangan jauh ke depan dengan menempatkan pendidikan sebagai pusat strategi pembangunan nasional. Kedua, pembiayaan pendidikan harus lebih adil. Data menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan untuk mencapai target pendidikan. Menutup kesenjangan tersebut memerlukan kombinasi pendanaan domestik yang luas, termasuk melalui kebijakan perpajakan dan solidaritas korporasi yang lebih kuat. Investasi harus memprioritaskan kelompok paling rentan—mereka yang secara historis memiliki peluang lebih kecil. Pembiayaan pendidikan harus berlandaskan solidaritas, kerja sama, dan keadilan.
Menghadapi tantangan pendidikan berarti menangani akar penyebab ketidaksetaraan. Menutup kesenjangan pembelajaran dan memastikan akses yang setara menuntut lebih dari sekadar reformasi kebijakan sekolah. Upaya ini membutuhkan koordinasi lintas sektor untuk mengatasi marjinalisasi struktural.
Pembaruan kontrak sosial pendidikan harus berjalan seiring dengan transformasi sosial yang lebih luas, mulai dari penguatan hak asasi manusia dan kesetaraan hingga akses universal terhadap sumber daya pendidikan dan pengembangan pendidikan berkelanjutan. Pembaruan pendidikan akan memperkuat dan diperkuat oleh berbagai inisiatif, pedoman etika, serta komitmen untuk memajukan hak asasi manusia, memperkaya pengetahuan bersama, mengarahkan teknologi, dan membangun masyarakat pembelajar.
Membayangkan kembali masa depan pendidikan harus menjadi usaha kolektif. Tanggung jawab ini tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau pembuat kebijakan. Siswa, guru, pemuda, peneliti, keluarga, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas memiliki peran dalam membentuk sistem pendidikan yang melayani kepentingan bersama.
Transformasi pendidikan bukan proyek segelintir orang, melainkan upaya jangka panjang lintas generasi yang dilakukan setiap hari dan sepanjang hayat. Gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD perlu mengambil peran aktif dengan membuka ruang dialog agar beragam suara dapat didengar, dipelajari, dan diwujudkan bersama.
Kita juga memerlukan laporan berkala yang komprehensif dan berpandangan ke depan untuk meninjau kembali peran pendidikan pada titik-titik penting transformasi masyarakat, termasuk dalam menghadapi pergeseran geopolitik dan ekonomi global serta meningkatnya ketimpangan, dengan pembelajaran sepanjang hayat sebagai prinsip utama.
Penulis menilai perlunya kebersamaan dan optimisme baru untuk mempercepat globalisasi pendidikan yang berkeadilan. Perubahan harus direspons dengan visi pendidikan yang terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk dengan mengeksplorasi tata kelola pendidikan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan dan mengakui pendidikan sebagai kebaikan bersama.
Kita memerlukan laporan yang merefleksikan pengalaman masa lalu sekaligus menghadapi konsekuensi percepatan keputusan umat manusia. Laporan semacam ini penting sebagai seruan untuk menyeimbangkan kembali hubungan antarmanusia dan antara manusia dengan planet melalui visi pembaruan pendidikan yang berani dan penuh harapan. Barangkali, laporan seperti itulah yang dapat memengaruhi proses pendidikan kita. Wallahu a‘lam. Terima kasih. **
*) Penulis adalah pemerhati dan pegiat pendidikan, serta Dosen FKIP Universitas Tanjungpura
Editor : Hanif